PELECEHAN SEKS ANAK

Rugikan Negara Rp 1 Triliun Lebih, Mantan Kades Sampali Dituntut 8 Tahun Penjara

Terbitkan 405 SKT di Lahan HGU PTPN-2

Mantan Kepala Desa (Kades) Sampali, Hj Sri Astuti, dituntut delapan tahun penjara. Ia juga dibebankan membayar denda Rp 500 juta atau digantikan kurungan badan selama 1 tahun. Selain itu Sri diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 2 milliar atau digantikan kurungan badan selama 4 tahun apabila tidak membayarnya.

Tuntutan itu diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kanin dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (07/02/2019).

Jaksa menyebutkan Sri terbukti bersalah menerbitkan SKT/Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah sebanyak 405 lembar di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN-II (Persero) Kebun Sampali, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang dengan luas 604.960,84 meter persegi. Sri telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Sampali atas terbitnya SKT tersebut, karena masih merupakan HGU PTPN-II (Persero) Kebun Sampali.

Menurut jaksa,  terdakwa Sri memperoleh keuntungan dari penerbitan SKT. Hal ini dilihat dari persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat diterbitknnya SKT seperti surat permohonan, surat pernyataan penguasaan fisik, berita acara pengukuran tanah, dan gambar situasi tidak dihiraukan terdakwa. Bahkan terdakwa malah menyediakan semuanya di Kantor Desa Sampali, sehingga pemohon tinggal menandatangani saja.

Terdakwa Sri juga dengan senggaja membandrol harga dalam penerbitan 405 SKT,  yanh harganya bervariasi antara Rp300 ribu sampai Rp500 ribu/SKT.

Usai membacakan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Nazar Efriadi menunda persidangan hingga pekan depan untuk mendengarkan pembelaan terdakwa.

Sementara itu terdakwa tidak berkomentar terkait tuntutan delapan tahun penjara kepada dirinya. Ia menyerahkan hal tersebut kepada penasehat hukumnya.

Sebelumnya dalam dakwaan penuntut umum, perbuatan terdakwa ini mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini PTPN-II (Persero) Tanjung Morawa sebesar Rp1.013.476.205.182,16 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan rincian sebesar Rp1.010.906.041.980. Kerugian keuangan negara itu atas penguasaan lahan pihak yang tidak berhak. Kemudian Rp2.570.163.202,16 kerugian negara dari hilangnya hak penguasaan fisik tanah lahan HGU PTPN-II (Persero) Kebun Sampali sebagaimana Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) “TARMIZI ACHMAD” Nomor : 182/KAP-TA-PKKN-VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Prosedur yang Disepakati Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Surat Keterangan Tanah di atas Areal HGU PTPN II Di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang Tahun 2003 sampai 2017.

You might also like