Polisi Akan Periksa Bupati dan Walikota di Sumbar Terkait Dugaan Korupsi Hotel Balairung

Kasus dugaan korupsi pengelolaan Hotel Balairung terus disidik. Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat (Sumbar), berencana memeriksa beberapa bupati dan walikota untuk dimintai keterangan. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 15 saksi dari manajemen hotel dan pihak Pemprov Sumbar.

Keterangan diperoleh, Senin (11/2/2019), rencana pemeriksaan bupati dan walikota di Sumbar itu sempat disampaikan Direktur Reskrimsus Polda Sumbar, Kombes Margiyanta. Tujuan pemeriksaan dilakukan untuk menggali informasi terkait pembangunan Hotel Balairung, apakah menggunakan anggaran provinsi sementara, atau juga ikut menggunakan dana APBD kabupaten/kota. “Mungkin kami juga akan melakukan pemanggilan kepada bupati/wali kota, bila nanti diperlukan untuk dimintai keterangan terkait perkara ini. Yang jelas, semua ini akan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada,” sebut Kombes Margiyanta.

Menurutnya, kasus ini berawal dari pengaduan masyarakat soal kemungkinan keterkaitan antara masalah perpajakan dengan dana operasional Hotel Balairung, sehingga memunculkan praktik korupsi. Polisi pun melakukan penyelidikan. Hanya saja, polisi saat ini memang belum memanggil satu pun kepala daerah.

Dari pemeriksaan sejumlah saksi, tutur Margiyanta, ada indikasi bahwa pembangunan Hotel Balairung turut melibatkan dana yang bersumber dari APBD sebagian kabupaten/kota. Pihaknya berharap bupati/walikota yang dipanggil dapat bekerjasama dalam pengusutan dugaan korupsi kasus tersebut.

“Saya berharap, kalau ada bupati atau wali kota yang ikut berperan dalam pembangunan hotel itu dan dipanggil untuk dimintai keterangan, agar kooperatif memberikan informasi kepada penyidik, agar memudahkan proses pengusutan kasus ini,” ujarnya.

Sejauh ini memang pihak kepolisian belum bisa memutuskan untuk mengarahkan kasus tersebut kepada dugaan terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu, pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen terus dilakukan secara bertahap. “Hingga sekarang, sudah 15 saksi yang kami periksa. Minggu depan rencananya kami akan kembali periksa beberapa saksi lagi. Sejauh ini, sejumlah bank juga sudah kami mintai keterangannya,” katanya.

Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno menyangkal kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan hotel milik Pemprov Sumbar yang dikelola BUMD PT Balairung Citrajaya Sumbar tersebut. Ia menilai, minimnya kontribusi hotel yang terhadap pemasukan daerah, tidak dapat menjadi pijakan untuk memberi cap bahwa hotel tersebut memiliki manajemen yang buruk. “Terkait dugaan itu, saya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Saya tidak akan mengintervensi. Namun, kita harus menelaah dulu, inti persoalannya itu di mana. Memang, selama ini Hotel Balairung hampir tidak memberikan deviden untuk kas daerah. Akan tetapi, bukan berarti kita bisa bilang kalau hotel itu merugi,” ujarnya beberapa waktu lalu.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.