Polemik Pengiriman 2.493 Ton Zirkon Oleh PT Putraprima Mineral Mandiri

 

Babel, Forumkeadilan.com – Pengiriman mineral ikutan Zircon sebanyak 2,493 ton ke luar provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh PT Putraprima Mineral Mandiri beberapa waktu lalu terus mendapat sorotan.

Selain sempat mendapat sorotan dari sejumlah LSM di Belitung. Persoalan pengiriman zirkon tersebut hingga saat ini terus mengemuka.

Bahkan sejumlah pimpinan DPRD Provinsi Babel sepakat mengatakan pengiriman zirkon tersebut tidak resmi alias ilegal lantaran dikirim sebelum diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) kendati Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan Timah baru disetujui.

Seperti yang diungkapkan ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya dalam rapat Banmus DPRD Babel kemarin.

“Perda baru disahkan 23 Januari 2019, Perda ini belum disosialisasi, Pergubnya juga belum ada. Jadi saya tegaskan sampai sekarang pengiriman mineral ikutan ini seperti Zirkon ini masih ilegal. Yang kemarin itu juga ilegal,” kata Didit Srigusjaya usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai kasus pengiriman Zirkon, Rabu (6/2/2019) kemarin.

Surat Keputusan Gubernur Prov. Kep. Babel NO.188.44/ 154 / WIUP / ESDM/ 2018 tentang pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Zirkon Kepada Perseroan Terbatas Putrarima Mineral Mandiri

Menurutnya, pihak DPRD membuat perda bertujuan agar usaha dan investasi mineral ikutan ada kepastian hukumnya.

“Perda ini kita buat agar usaha dan investasi mineral ikutan ada kepastian hukum. Hasilnya untuk menambah PAD bagi daerah dan juga
bagi masyarakat pada umumnya. Akan tetapi bila perda mineral ikutan timah belum ada Pergubnya, Belum ada petunjuk teknis atau pelaksaaan teknis, aturan pelaksanaan Perda itu adalah Pergub,” ujar ketua DPW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kep. Babel ini.

Bahkan saat rapat Didit mengungkapkan jika dia sempat dihubungi pengusaha Zirkon yang mengatakan DPRD Babel telah menghambat investasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun hal ini dibantah Didit.

Dia mengatakan meski Perda mineral ikutan sudah disahkan, pengusaha mineral Zirkon dan ikutannya belum bisa mengirim keluar, karena harus melalui tahapan lainnya, yakni sosialisasi dan menunggu aturan teknis yakni Peraturan Gubernur (Pergub).

 

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Babel, Dedy Yulianto jika pengiriman Zirkon oleh PT Putraprima Mineral Mandiri harus di usut tuntas oleh pihak aparat.

“Perda kita, diundangkan tanggal 23 Januari 2019. Tanggal 24 sudah dilakukan pengiriman. Artinya, sebelum Perda itu ditetapkan mereka sudah melakukan loading (pengisian). Jadi terkesan buru-buru terkesan direkayasa, nah ini perlu kita pertanyakan,” kata Deddy Yulianto.

Tidak hanya itu, Dedy juga menduga IUP yang dimiliki PT Putraprima Mineral Mandiri adalah IUP Bodong.

“Dipastikan, asal usul barang bukan dari IUP tersebut, melainkan dari pengumpul zirkon, ayo kita pertanyakan dari IUP mana mereka dapatkan,” tulis Dedy di salah satu group WA Bangka Belitung

Oleh karenanya, wakil ketua DPRD Babel ini pun meminta pihak Polda Babel untuk menindaklanjuti pengiriman dan asal usul zircon tersebut.

“Polda Babel harus segera menindaklanjuti terkait asal usul barang karena asal usul zircon harus jelas. Apalagi informasi dari kawan-kawan pertambangan didalam kurang lebih 2.500 ton tersebut, ada kandungan pasir timah itu kurang lebih 45 persen,” tegasnya.

Sementara itu, pihak PT Putrarima Mineral Mandiri, Edi Sunanta bersikukuh mengatakan jika pengiriman zirkon sebanyak 2500 ton itu sudah sesuai prosedurnya.

“Sudah lengkap semua surat menyuratnya. Bahkan Pemerintah menyatakan surat IUP kita bukan bodong. Silahkan ramaikan biar ketahuan siapa yang bodong,” tantang pria yang biasa dipanggil Edi Bonger ini dalam group WA.

Bahkan Edi Bonger mengklaim jika pengiriman sebanyak 2500 ton Zirkon itu, pihaknya sudah mengeluarkan retribusi ke pihak Pemda.
“Kita sudah bayarkan retribusinya ke Pemda hingga Rp.200 juta lebih. Lalu apanya yang bodong,” tandasnya.

Terkait pengiriman tersebut, Suranto selaku kepala dinas ESDM Provinsi Kep. Babel juga membenarkan bahwa dokumen yang dimiliki perusahaan tersebut lengkap. “Dokumen mereka ada, mereka sudah menyampaikan SKP (Surat Keterangan Produksi) sudah dilayani cabang Dinas Bangka, SKP Finalnya pun sudah dikeluarkan oleh Cabang Dinas Kabupaten Bangka,” jelas Suranto.

Atas dasar itu mereka membayar pajak di Kabupaten Bangka, melalui Pergub Harga Patokan Mineral yang dikeluarkan, tentang harga zirkon. “Harga patokan mineral, kemudian tarif pajak Kabupaten Bangka juga sudah menetapkan, kurang lebih sekitar 20% dibayarkan ke Dispenda. Kemudian mereka ngurus di Syahbandar, kemudian barang keluar, melakukan pemurnian diluar daerah, boleh,” tukasnya.

Diketahui sebelumnya, PT Putraprima Mineral Mandiri melakukan pengiriman sebanyak 2,493 ton Zircon yang diangkut dengan Kapal Tongkang Ocean II dan ditarik oleh Tugboat Puspa Bahari dan bertolak dari pelabuhan khusus di Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka menuju Pangkalan Bun, Kalimantan.

Namun saat berlayar di perairan Serdang Belitung Timur, Tugboat penarik tongkang diterjang badai dan mengalami kebocoran. Begitupun dengan tongkang yang kandas juga alami kebocoran.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.