KPK IKLAN

Pemblokiran Akun Facebook Abu Janda Petunjuk Bagi Polisi

Facebook memblokir akun Permadi Arya alias Abu Janda. Mabes Polri pun menjadikan pemblokiran itu sebagai informasi tambahan. Sebab, akun Abu Janda diblokir lantaran aktivitasnya dianggap tidak wajar bahkan terkait dengan penyebaran hoaks Saracen.

“Mengenai data Facebook, akan kami jadikan petunjuk sebagai salah satu alat bukti nantinya,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Meski begitu, Dedi belum bisa memastikan apakah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan langsung memproses informasi tersebut dengan kasus Saracen. Namun bila bukti menguatkan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut, Dedi pun menyatakan polisi akan memprosesnya.

“Polri akan melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan fakta-fakta hukum yang yang ada. Siapapun yang terlibat kita tindak sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan oleh penyidik Ditsiber,” kata Dedi.

Facebook memberikan penjelasan tentang alasan pihaknya menghapus page milik Permadi Arya. Dikutip dari laman resmi Newsroom Facebook, alasan akun-akun, halaman, grup Facebook, hingga akun Instagram dihapus lantaran terlibat perilaku tidak autentik yang terkoordinasi di Facebook Indonesia, bukan karena kontennya.

Akun maupun grup yang dihapus itu juga dianggap menyesatkan orang lain. Facebook juga  menyebut, semua page, akun, dan grup ini tertaut dengan sindikat online Saracen. “Kami menghapus page, grup, dan akun berdasarkan tindakan dan aktivitas mereka di Facebook, bukan karena konten yang diunggah,” kata Head of Cybersecurity Policy Facebook Nathaniel Gleicher seperti dikutip dari Newsroom Facebook.

Menurut Gleicher, dalam hal penghapusan akun ini, orang-orang di balik aktivitas saling terkait satu sama lain dan menggunakan akun palsu untuk mempresentasikan diri mereka sendiri.

Kasus Saracen sendiri merupakan kasus yang diklaim polisi sebagai sindikat penyebaran hoaks. Muatan saracen sendiri diketahui berisikan informasi yang menyudutkan Presiden Joko Widodo.

 

Namun hingga kini kasus tersebut justru belum jelas ujungnya. Pasalnya polisi tak menemukan tersangka hingga bos yang terkait langsung dalam pengoperasian kelompok Saracen. Orang-orang yang ditangkap polisi dalam kasus tersebut justru divonis dengan pasal yang tidak terkait dengan penyebaran hoaks. Jasriadi, orang yang awalnya disebut polisi sebagai bos Saracen justru tidak terbukti menyebarkan hoaks di persidangan. Namun ia dijerat dengan Pasal akses ilegal karena mengakses informasi orang lain.

Sebelumnya, Permadi Arya alias Abu Janda dan kuasa hukum sudah menyiapkan sejumlah pasal menuntut Facebook. Kuasa hukum berencana membawa kasus penghapusan akun Abu Janda ke jalur hukum, jika Facebook tidak menanggapi somasi kliennya itu.

“Klien kami sebagai konsumen Facebook, telah menderita kerugian materi dan immaterial yang sangat besar, karena tuduhan kelalaian Facebook yang dilakukan secara sembrono,” kata perwakilan kuasa hukum Abu Janda, Finsessius Mendrofa, Sabtu (9/2/2019).

Dalam keterangan tertulisnya, dia menerangkan gugatan hukum didasarkan atas Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab, menurut dia, Abu Janda dijamin haknya sebagai konsumen, seperti, pertama, hak atas informasi yang benar, bijaksana, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Kedua, hak untuk didengar sehubungan dengan pengaduan barang dan/atau jasa yang digunakan.

Ketiga, hak untuk advokasi, perlindungan, dan presentasi hukum. Keempat, hak untuk bimbingan dan pendidikan. Kelima, hak untuk diperlakukan dan dilayani tanpa pandang bulu. Keenam, hak untuk mendapat kompensasi dan/atau penggantian barang dan/atau jasa.

Finsessius menyebut, selain dari hukum perlindungan konsumen, tindakan Facebook juga bertentangan dengan hukum Indonesia berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan juga Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendali berdasarkan penetapan pengadilan.”

Karena itu, Finsessius beranggapan tuduhan palsu Facebook kepada Abu Janda terkait keterlibatan dengan sindikat berita palsu grup Saracen adalah pelanggaran atas Pasal 310, Pasal 311 KUHP, dan Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman empat tahun penjara.

Atas dasar itu, Finsessius menghimbau kepada Facebook untuk mengaktifkan kembali halaman Abu Janda. Selain itu, dia juga menuntut Facebook meminta maaf atas kesalahpahaman dan kekeliruan menuduh Abu Janda terlibat sindikat Saracen.

 

You might also like