KPK IKLAN

Mundur Ketika Satgas Telanjangi Mafia Bola

Edy Rahmayadi resmi mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Keputusan tersebut diambil Edy di tengah getolnya Satgas Antimafia Bola Polri mengusut kasus skandal pengaturan skor sepakbola di Indonesia.

Edy Rahmayadi telah bulat membuat keputusan. Minggu, 20 Januari 2019, di Bali, ajang sambutan dalam Kongres Tahunan PSSI, dia gunakan untuk mengungkapkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum PSSI.

“Begitu berat saya rasakan. Untuk itu sampaikan ke rakyat PSSI ini milik rakyat seluruh Indonesia yang diwakilkan ke kita. Saya tak mampu lakukan ini saya mohon maaf,” kata mantan Panglima Komando strategi Angkatan Darat itu dalam pidatonya.

Edy yang juga Gubernur Sumatera Utara mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI karena merasa gagal mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia, yakni membawa timnas Indonesia berprestasi.

Bendahara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Berlinton Siahaan (tengah) didampingi kuasa hukumnya Novi Manurung (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (14/1/2019). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Edy Rahmayadi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2016-2020 dalam Kongres PSSI yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis 10 November 2016.  Saat itu, Edy mengalahkan kandidat lainnya, yakni Bernhard Limbong, Kurniawan Dwi Yulianto, Eddy Rumpoko, Moeldoko, dan Sarman.

Sesungguhnya kabinet Edy memiliki tugas berat saat menjabat sebagai ketum PSSI periode 2016/2020. Kepengurusan PSSI periode tersebut harus mengantarkan Timnas Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Tapi, di tengah persiapan Timnas, Edy malah cuti. Konyolnya, pengurus PSSI lain mengizinkannya.

Dalam prosesnya, target yang dibuat PSSI sendiri yakni mencapai semifinal Asian Games 2018, gagal diraih. Timnas hanya berhasil mencapai babak 16 besar. Setelah itu, kondisi keuangan PSSI tak bagus. Mereka tidak sanggup meneruskan kontrak dengan Luis Milla, bahkan setelah menunggak gaji Milla.

Masalah lain muncul di stadion. Pemukulan suporter terhadap wasit, penganiayaan suporter, dan pengaturan skor. Selain itu, PSSI disorot dengan pengurusnya yang rangkap jabatan, baik di kabinet PSSI ataupun di nyambi di klub. Dan kini sebagian pengurus PSSI tengah terlilit kasus  skandal pengaturan skor sepakbola.

Pascapengunduran diri Edy Rahmayadi dari posisinya sebagai ketua umum PSSI, jabatan beralih ke tangan Joko Driyono, sang wakil ketua umum, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 39 Ayat 6 statuta PSSI. Sebenarnya PSSI bisa saja langsung menggelar pemilihan ketua umum baru dalam Kongres Luar Biasa (KLB). Syaratnya harus ada permintaan dari 50 persen atau 2/3 jumlah voters.

Akan tetapi, hingga kongres di Bali selesai, ternyata tidak ada permintaan melangsungkan KLB. Artinya, kini Joko Driyono harus siap memimpin PSSI sebagai pelaksana tugas ketua umum hingga 2020, sesuai masa akhir jabatan Edy Rahmayadi. Sedangkan posisi terdahulu Joko diisi Iwan Budianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Ketua Umum PSSI.

Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono (tengah) didampingi Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (24/1/2019). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Tentu saja ini bukan tugas ringan bagi Joko. Pria asal Ngawi, Jawa Timur itu, kini jadi sorotan dan diharapkan bisa segera menyelesaikan berbagai persoalan yang membelenggu PSSI, terutama soal kasus pengaturan skor alias match fixing yang belakangn mulai terungkap.

Sebab, bukan rahasia lagi, belakangan pamor PSSI di bawah Edy Rahmayadi terus menurun, terutama lantaran kasus pengaturan skor yang belakangan terus menggerogoti.

Satu-persatu anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI dijadikan tersangka oleh Satgas Anti-Mafia Bola, badan khusus yang dibentuk Mabes Polri dan Polda Metro untuk memberantas praktik pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia. Badan ini diketuai oleh Hendro Pandowo.

Tak heran, begitu “prosesi” perpindahan kekuasan di pucuk pimpinan PSSI terjadi, seruan memberangus Mafia skor sepak bola di tanah air dilontarkan banyak pihak.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, bahkan langsung melepas rilis, yang menegaskan mundurnya Edy Rahmayadi tidak akan menghentikan perang terhadap pengaturan skor. Ia justru mendesak PSSI untuk semakin gencar dan serius dalam membenahi permasalahan sepakbola nasional.

“PSSI harus segera melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan sepakbola Indonesia agar tidak berlarut-larut dan menjadi masalah sistemik yang menghambat perkembangan sepakbola di Indonesia,” tutur Menpora.

Joko Driyono memang tak punya pilihan selain mendukung pemberantasan praktik pengaturan skor sampai ke akar-akarnya. Maka itu, setelah serah terima jabatan dari Edy, dia pun langsung menegaskan, dirinya dan PSSI menghormati proses yang sedang berlangsung, termasuk juga investigasi yang tengah dijalankan Satgas Anti-Mafia Bola.

Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria (tengah)menjawab pertanyaan sejumlah wartawan (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Joko menjelaskan, PSSI sebenarnya sudah memerangi match fixing, jauh sebelum kasus ini mencuat ke publik. Bahkan, pada 2017, PSSI sudah membentuk integrity departement atau departemen integritas untuk menekan praktik-praktik manipulasi skor di semua level kompetisi di bawah PSSI, dari level liga amatir sampai profesional. (Baca:

“Pembentukan departemen integritas ini sesuai arahan FIFA pada 2017. Tim ini sesuai dengan rekomendasi anggota Komite Eksekutif PSSI. Kemudian terbentuk tim Adhoc. Tim bertugas merespons match fixing dan bekerja sama satu tahun,” kata Joko.

Maka itu, dalam Kongres Bali, PSSI pun membentuk Komite Ad Hoc Integritas. Komite yang diketuai Ahmad Riyadh ini bertugas memerangi pengaturan skor dan manipulasi pertandingan serta membangun sinergi dengan pemangku kepentingan lain, terutama pihak kepolisian.

Dalam bertugas, tim ini nantinya akan bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan INTERPOL. Bahkan, menurut Joko, MoU antara PSSI dan Polri beserta Interpol sudah terjalin untuk memerangi kecurangan-kecurangan di lapangan hijau.

Joko sendiri siap membuktikan komitmennya. Salah satunya dia siap menghadiri panggilan Satgas Anti-Mafia Bola untuk memberikan keterangan terkait kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia ini. Joko memenuhi panggilan Satgas Anti Mafia Bola Polri pada Kamis, 24 Januari, dan diperiksa sebagai saksi kasus pengaturan skor sepakbola Indonesia.

Datang lebih awal ketimbang jadwal yang ditetapkan Satgas Anti Mafia Bola, pukul 14.00 WIB, Joko tiba di gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya didampingi Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria.

“Pemanggilan atas kasus yang dilaporkan oleh Persibara untuk Mr P, Miss T, dan saya dimintai keterangan pemeriksaan hari ini dan saya akan membantu proses ini agar bisa diselesaikan secepat-cepatnya,” kata Joko kepada wartawan.

Selain memeriksa Joko, Satgas Anti Mafia Bola juga meminta keterangan dari Wakil Bendahara PSSI, Irzan Hanafiah Pulungan. Pemanggilan itu dilakukan setelah ada laporan dari Manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani. Petinggi PSSI lainnya, yakni Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria dan Bendahara PSSI Berlinton Siahaan, sudah diperiksa lebih dulu.

Sebelumnya, Joko lewat pengacaranya sempat meminta penundaan pemeriksaan terhadap dirinya. Sebab, ketika itu, Joko masih harus fokus kepada pelaksanaan kongres tahunan PSSI di Bali ini.

Adapun Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria, sudah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh Satgas Anti-Mafia Bola di Polda Metro Jaya, Rabu 16 Januari. Ketika itu Tisha diperiksa tak kurang dari 13 jam lamanya.

Satgas Anti-Mafia Bola memang tak tanggung-tanggung dalam menjalankan tugasnya. Sesuai instruksi Kapolri Jenderal Tito Karavian, mereka siap membabat habis siapa pun sosok-sosok yang ikut terlibat dalam praktik-praktik kotor di sepak bola Indonesia ini. (Baca: Gerak Cepat Satgas Antimafia Bola)

Itu artinya, Joko dan PSSI harus rela jika nantinya muncul nama-nama baru dari organisasi sepak bola tertinggi di Indonesia itu sebagai tersangka dalam kasus pengaturan skor di sepak bola nasional.

Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono (kiri) didampingi Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat akan menjalani pemeriksaan di Krimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (24/1/2019). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Saat ini, ada dua sosok dari PSSI yang sudah ditetapkan menjadi tersangkat dalam kasus pengaturan skor. Mereka adalah Johar Lin Eng, anggota Exco dan Dwi Riyanto alias Mbah Putih, anggota Komisi Disiplin PSSI.

Sejauh ini, Satgas sendiri sudah menetapkan 11 tersangka terkait kasus pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Ada 10 tersangka ditetapkan terkait pertandingan Liga 3 Persibara vs PS Pasuruan. Sedangkan satu tersangka lainnya dijerat dalam pertandingan Liga 2 PS Mojokerto Putra vs Aceh United.

Para tersangka ini dijerat dengan menggunakan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Mereka diduga melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana suap dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Akhir pekan ini, rencananya berkas perkara dari empat di antaranya sudah akan dilimpahkan Satgas ke Kejaksaan sehingga bisa secepatnya diproses di pengadilan.  Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, empat berkas perkara yang akan dilimpahkan ke kejaksaan, yakni tersangka mantan anggota Komite Wasit PSSI Priyanto, anaknya Anik Yuni Sari, anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah Johar Ling Eng, dan anggota Komisi Disiplin PSSI (nonaktif) Dwi Irianto alias Mbah Putih. SWU

Gerak Cepat Satgas Antimafia Bola

Sejak dibentuk pada 21 Desember lalu, melalui surat nomor 3678 yang diinisiasi langsung atas arahan Kapolri Tito Karnavian, Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola tengah mendalami dua laporan kasus dari pelapor yang berbeda terkait adanya dugaan pratik pengaturan skor yang melibatkan beberapa pihak baik internal maupun eksternal PSSI.

Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono mengungkapkan sejauh ini dari dua laporan dugaan praktik pengaturan skor, pihaknya telah menetapkan 11 tersangka, mulai dari seorang wasit hingga penjabat Exco PSSI.

“11 orang berbeda sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan masih terus didalami,” ungkap Kombes Argo Yuwono.

Sebelas orang tersangka berasal dari dua kasus berbeda, yakni pertandingan Persibara Banjarnegara vs Ps Pasuruan. Dengan pelapor manajer Persibara Lasmi Indriyani. kala itu Lasmi mengaku dimintai sejumlah uang oleh petinggi PSSI Jawa Tengah guna pelicin tim persibara dalam mengarungi kompetisi Liga 3.

Yang terbaru satgas telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus ini ialah staf Direktur Penugasan Wasit di tubuh PSSI Mansyur Lestaluhu. Tersangka diduga memiliki peran penting dalam menentukan siapa wasit yang bertugas dalam sebuah pertandingan termasuk pada pertandingan Persibara vs Ps Pasuruan. Masyur dianggap memiliki peran dalaam menentukan berapa menit tambahan waktu dan kartu kuning dan merah dapat di atur oleh Mansyur, sambung Argo.

Empat lainya yakni bertugas sebagai perangkat pertandingan yakni, Deni Sugiarto (Pengawas pertandingan Persibara vs Ps Pasuruan); Purwanto (asisten wasit 1); Ramdan ( asisten wasit 2) dan Cholid Hariyanto (Wasit cadangan Persibara vs Persik Kediri).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Sehingga total dalam kasus ini Satgas antimafia boleh telah menetapkan 10 orang tersangka, setelah sebelumnya menetapkan yang terdiri dari Johar Ling Eng (Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jateng sekaligus Exco PSSI); Nur Safarid (wasit utama pertandingan Persibara vs Ps Pasuruan); Priyanto beserta anaknya Anik Yuni (keduanya mantan anggota Komite Wasit PSSI) ; dan Dwi Irianto alias Mbah Putih (Anggota Komite disiplin PSSI).

Dalam kasus lain, Satgas menetapkan Vigit Waluyo yang merupakan pemilik PSMP Mojokerto sebagai tersangka. Dari hasil keterangan terhadap tersangka yang telah diperiksa sebelumnya Vigit disinyalir memberikan uang sebanyak Rp115 juta kepada Dei Irianto guna memuluskan langkah PSMP Mojokerto pada kompetisi Liga 2.

Nantinya para tersangka bakal dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Sementara itu, meski sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian,status keanggotaan beberapa tersangka yang menjabat di tubuh PSSI statusnya masih tetap terdaftar sebagai anggota sah PSSI dan status keanggotanya baru akan dapat diputuskan melalui Kongres PSSI yang akan digelar pada 20 Januari mendatang di Bali, seperti yang disampaikan oleh anggota Executive Commite PSSI Gusti Randa.

“Bagi mereka yang tersandung kasus pengaturan skor itu statusnya baru dapat diputuskan melalui kongres resmi nanti,” ujar Gusti

Lebih lanjut, Gusti juga menyebutkan PSSI sebagai induk organisasi memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas dalam membantu anggotanya yang tersandung permasalahan dengan membentuk tim hukum yang diketuai langsung.

Satgas Antimafia Bola Polri mendapat banyak dukungan dari masyarakat, tak terkecuali pegiat bola Indonesia dan PSSI. Sejauh ini, Satgas telah menerima 330 lebih aduan masyarakat terkait dugaan pengaturan skor sepakbola Indonesia, 73 di antaranya telah ditindaklanjuti dengan investigasi.

Adapun dalam Kongres Tahunan PSSI 2019 sengaja dibentuk komite khusus (adu) integritas. Komite ini bertugas memerangi pengaturan skor dan manipulasi pertandingan serta membangun sinergi dengan stakeholder lain, terutama kepolisian.

Polri menyambut baik pembentukan komite khusus tersebut sebagai bentuk keseriusan PSSI dalam memberangus mafia bola. Polri yakin tugas komite ad hoc tidak tumpang tindih dengan Satgas Antimafia Bola yang dibentuk Polri.

“Komiter ad hoc itu bekerja sama. Apabila nanti besinergi dengan Satgas Antimafia Bola itu sangat bagus. Yang penting satu misi. Membuat mafia bola di Indonesia itu memberangus sampai tuntas,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Jenderal bintang satu itu menjelaskan, tugas komite ad hoc integritas berbeda dengan Satgas Antimafia Bola Polri.

“Kalau ad hoc bekerja internal terkaitdengan statuta PSSI. Kalau Satgas Antimafia Bola bekerja sesuai dengan penegakan hukum yang berkaitan dengan pidana, baik itu berupa penipuan, baik itu berupa penyuapan, maupun tindak pidana lain yang terkait,” kata Dedi memungkasi.#

You might also like