Masalah Pelabuhan Marunda Pelik, Investor Bisa Kabur dari Indonesia

Jakarta – Forumkeadilan.com. PT Karya Cipta Nusantara (KCN) memastikan akan terus mencari keadilan untuk menyelamatakan investasinya yang mengucur Rp 3,4 triliun untuk pengembangan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Total investasi senilai Rp 5 triliun. “Mengapa selalu diganggu dan dipersulit,” kata Juniver Girsang, kuasa hukum KCN kepada Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (20/2).

“Saya lihat permasalahan ini sudah sangat memalukan. Bisa mengakibatkan investor kabur dari Indonesia. Kita harus mengambil sikap dan menyampaikannya kepada pemerintah. Investor harus dilindungi, dan harus diberi kepastian hukum,” kata Juniver Girsang. 

Karenanya, Juniver berharap Presiden Joko Widodo segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. Sebagaimana impian Presiden Jokowi dalam mewujudkan kemaritiman Indonesia dengan membangun tol laut dan pelabuhan. 

“Kami berharap Pak Jokowi dapat segera mencermati masalah ini dan kemudian mengambil suatu kebijakan agar permasalahan ini bisa selesai dan pembangunan yang sudah berlangsung bisa berlanjut. Klien kami sangat peduli terhadap pembangunan di Indonesia. Ini adalah kesempatannya untuk berpartisipasi membangun negeri,” tuturnya

Juniver menambahkan, pihak KCN sudah menjalanlkan investasinya itu secara prosedural. Perlu diketahui, di sini tanpa menggunakan uang negara sepeser pun. Masalahnya, kata Juniver Girsang, justru pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Padahal KBN juga adalah pemegang saham di KCN. 

KCN adalah badan usaha patungan antara KBN dan PT Karya Teknik Utama (KTU) dengan komposisi saham 15% milik KBN dan 85% KTU. KCN terbentuk setelah KTU memenangkan tender pengembangan pelabuhan Marunda. Bahkan KBN yang berinisiatif mengembangkan Pelabuhan Marunda dan mencari investornya melalui proses tender. 

KTU memenangkan tender mengembangkan garis batas antara darat dan air di lahan sepanjang 1.700 meter dari Cakung drain di Marunda pada 26 Oktober 2004. Kemudian KBN dan KTU mendirikan KCN. Hingga kemudian pembangunan pun berjalan. 

Suasana di kawasan terminal umum BUP PT Karya Citra Nusantara, Marunda, Jakarta (FOTO ISTIMEWA)

Dari tiga pir yang dirancang, saat ini sudah masuk ke pembangunan pir dua, total investasi yang diguyur sudah mencapai Rp 3,4 triliun. Bahkan, Kementerian Perhubungan sebagai regulator sudah mengeluarkan konsesi kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan pada terminal KCN di Marunda selama 70 tahun. 

Mantan Direktur Utama KBN, Rahardjo, mengatakan kehadiran KCN di Marunda adalah sah. “Tak ada yang salah. Tahapan yang dilalui juga jelas dan terbuka. Bahkan pemilik modal adalah investor lokal,” kata Rahardjo kepada wartawan. 

Masalah muncul setelah pergantian direksi pada November 2012. Direktur Utama KBN Sattar Taba memunculkan sejumlah persoalan. Mulai dari permintaan saham 50%. Namun setelah disetujui justru tidak mampu menyetor, hingga menyebutkan kawasan laut yang sudah dijadikan pelabuhan oleh KCN itu “tiba-tiba” beralih ke swasta. 

Sejumlah Kejanggalan 

Tak hanya memutar isu, KBN juga digiring untuk menguggat pembatalan perjanjian konsesi yang telah diberikan Kemenhub kepada KCN itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Termasuk menggugat Kementerian Perhubungan. 

Pada Kamis, 9 Agustus 2018, pengadilan memenangkan gugatan KBN. Majelis hakim yang diketuai Andi Cakra Alam, menyatakan obyek sengketa yaitu perjanjian konsesi antara KCN dan KSOP V Marunda adalah perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak mengikat dan tidak sah, serta batal demi hukum. 

Bahkan majelis memerintahkan KCN dan Kemhub membayar ganti rugi ke KBN Rp 779 miliar secara tanggung renteng. Sebaliknya, semua bukti-bukti yang diajukan tergugat KCN dan Kemenhub tak mendapat penilaian dari mejalis hakim. 

Tentu saja KCN dan Kemhub mengajukan banding. Baru-baru ini putusan banding sudah turun. Dan, prosesnya juga sangat cepat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah mengeluarkan putusannya. 

Pada intinya, putusan pengadilan tinggi memutuskan tiga hal. Pertama majelis memerintahkan agar pelabuhan Marunda yang sudah dibangun oleh PT KCN yaitu Pier I dan sebagian Pier II diserahkan kepada KBN. 

Anehnya, dalam putusan disebutkan KBN sebagai pengelola pelabuhan. Padahal KBN bergerak dalam bidang kawasan berikat dan logistik. KBN bukanlah badan usaha pelabuhan (BUP), KBN juga tidak memiliki perairan. Sebab itu, ketika ingin mengembangkan pelabuhan, KBN mencari mitra pada 2004. Bahkan sampai melaksanakan tender yang kemudian dimenangkan KTU. 

Putusan lainnya, disebutkan KBN memiliki Kepres Nomor 11 Tahun 1992 yang sisi daratnya terdiri dari HPL 1-2 dan 3, termasuk Pier 1, Pier 2, dan Pier 3. 

Menurut Kepres Nomor 11 Tahun 1992, wilayah KBN itu adalah seluas 198 ha beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. 

Batasnya adalah sebelah utara Laut Jawa dan kaveling industri, sebelah selatan Sungai Tiram dan saluran air, sebelah barat Cakung Drain, sebelah timur Sungai Blencong, kaveling industri dan gudang amunisi TNI-AL. 

Padahal HPL 1-2 dan 3 adalah tahun 1980-an. Sedangkan Pier 1-2-3 adalah perairan yang dikembangkan menjadi pelabuhan sejak 2006. Ketiga adalah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri dengan segala pertimbangannya. 

KCN kembali mengajukan kasasi atas perkara ini ke Mahkamah Agung. Direktur Utama KCN Widodo Setiadi berharap persoalan ini bisa tuntas, dan pembangunan bisa berjalan lancar, serta investainya selamat. 

Berharap Perhatian Presiden

 Apakah Juniver Girsang yakin bisa memenangkan kasasi di Mahkamah Agung. Ia tak menjawab dengan tegas. “Prosesnya juga sangat instan. Proses pengadilan, tidak lebih dari proses biasa,” kataYuniver Girsang. “Kemudian sampai di pengadilan tinggi tak sampai dua bulan sudah diputus lagi. Menguatkan putusan PN dan membatalkan perjanjian”. 

“Yang paling menyedihkan adalah KBN malahan yang menggugat klien kami untuk membatalkan perjanjian yang sudah disetujui oleh Menteri Perhubungan. Dan Menteri Perhubungan juga ikut digugat. Ini seperti negara dalam negara. Inverstor di sini menjadi bingung,” kata Yuniver Girsang. 

Juniver Girsang juga mempertanyakan mengapa perjanjian yang sudah dibuat pemerintah dan berjalan tujuh tahun bisa dianulir oleh badan usaha dibawah pemerintah. “Pengadilan menjadi juri. Saya sebagai praktisi, ini menjadi pertanyaan,” kata Yuniver Girsang. 

Yuniver Girsang mengatakan, efek dari kasus itu sangat besar bagi investor. “Investasi begitu besar begitu gampang dibatalkan. Kami melihat ada kekuatan-kekuatan di balik prosedur ini.” 

Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara Widodo Setiadi bersama Kuasa Hukumnya, Juniver Girsang (ABDUL FARID/FORUM)

Juniver Girsang mengatakan, kalau KCN kembali dikalahkan di tingkat kasasi maka bagaimana dengan nasib karyawan yang ada di sana, dan bagaiamana investasi yang ada di sana. 

Inilah mengapa, Juniver Girsang berharap instansi pemerintah turun tangan. “Agar investor yang sudah masuk ke Indonesia bisa menjadi lebih nyaman. Jika ini tidak diselesaikan tentu investor akan mempertanyakan juga.” 

Untuk diketahui setelah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memenangkan gugatan KBN dalam kasus pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, pihak KCN tak tinggal diam. Langkah kasasi pun ditempuh. Selain untuk menyelamatkan investasinya yang telah mencapai Rp 3,4 triliun dalam pembangunan Pelabuhan Marunda, KCN juga melihat ada keganjilan dalam putusan pengadilan. 

“Kami melihat putusan itu mengandung masalah hukum, yang menurut kami banyak sekali pertimbangan yang tidak rasional. Maka kami menyatakan sikap untuk kasasi,” ujar Juniver Girsang

Salah satu masalah hukum yaitu proses pengadilan yang berjalan begitu cepat sehingga membuat pihaknya bertanya-tanya. Juniver mengakui, sepanjang sejarah dirinya menangani kasus, hanya perkara ini yang diputus kurang dari satu tahun. 

“Ini sangat cepat sekali, tidak kebiasaan. Sepanjang sejarah saya menangani klien, baru ini putusan yang sangat cepat sekali. Sangat spesial. Ada agenda apa ini?” ungkap Juniver. 

Sengketa antara KBN dan KCN sudah berjalan tahunan. Bermula dari soal porsi kepemilikan saham KCN yang merupakan perusahaan patungan antara KBN dan PT Karya Teknik Utama (KTU), yang merupakan perusahaan pemenang tender pengembangan kawasan C01 Marunda pada 2004. Setahun kemudian, KCN dibentuk dan disepakati komposisi saham yaitu 15 persen milik KBN dan 85 persen KTU. 

Dalam kesepakatan itu, KTU berkewajiban menyediakan sumber dana dan pembangunan Pelabuhan Marunda yang terdiri dari 3 pier, sepanjang 5.350 meter, termasuk area pendukung seluas 100 hektare. 

Tujuh tahun berjalan mulus, masalah muncul pada November 2012. Tepatnya, setelah adanya pergantian direksi KBN. Posisi Direktur Utama KBN, yang sebelumnya dipegang oleh Rahardjo digantikan oleh Sattar Taba. Saat itu, KBN secara tiba-tiba meminta revisi komposisi saham menjadi 50:50. 

Tak hanya itu, KBN juga menggugat perjanjian konsesi yang telah diberikan Kementerian Perhubungan kepada KCN ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selain KCN, Kemenhub pun masuk dalam daftar tergugat. 

“Setelah pergantian direksi KBN jadi timbul masalah sehingga akhirnya berlarut-larut. Kami tidak ada tuntutan hukum, justru kami yang digugat, Menhub juga digugat, ini janggal, ini seperti anak memprotes bapak,” ujar Juniver. 

Kelompok kerja (Pokja) IV yang dikomandoi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, berupaya agar sengketa KBN dan KCN dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi preseden negatif bagi iklim investasi swasta di Indonesia. Sayangnya undangan pertemuan yang dilayangkan oleh Pokja pada Agustus 2018 lalu, tak diindahkan Menteri BUMN dan KBN. Seluruh instansi terkait datang, kecuali keduanya. 

“Kok bisa ya dalam hal ini diundang Pokja, instansi resmi pemerintah mereka bisa tidak hadir. Hebat betul kan, kok untouchable betul ini KBN,” jelas Juniver. 

Juniver menganggap kasus ini bisa jadi contoh ketidakpastian hukum yang merisaukan para investor. Bahkan berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia. Buktinya, kliennya yang merupakan investor lokal saja tidak dilindungi secara hukum. Terlebih, proyek pembangunan Pelabuhan Marunda adalah proyek percontohan berskema Non-APBD/APBN. ABDUL FARID

You might also like