KPK IKLAN

KPK Tetapkan Anggota DPR Sukiman Dan Pejabat Papua Natan Pasomba Jadi Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018. Keduanya, yakni anggota DPR periode 2014-2019, Sukiman, dan Natan Pasomba selaku pelaksana tugas dan penjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, penyelidikan atas kasus ini sudah dilakukan sejak Oktober 2018 hingga kemudian KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk dinaikkan ke penyidikan. Tersangka pertama, yakni Sukiman, diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN Perubahan 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Sukiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal SS Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Tersangka kedua adalah NFA (Natan Pasomba), pelaksana tugas dan penjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua,” ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/2).

Wakil Ketua KPK Saut situmorang

Saut menuturkan, Natan diduga memberi sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan Pengurusan Dana Perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. Atas perbuatannya, Natan disangkakan melangga dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tnndak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan KPK akan menyampaikan penanganan perkara dugaan korupsi di salah satu daerah di Papua. Febri menyatakan bahwa lembaganya telah cukup banyak menangani kasus korupsi di wilayah Papua.

Ia menyebutkan ada sekitar sembilan kasus atau sembilan perkara tindak pidana korupsi yang sudah KPK tangani untuk wilayah Papua dengan tersangka kurang lebih sekitar 18 orang. Menurut dia, KPK mendukung pembangunan di Papua sehingga lembaganya menangani jika terjadi kasus korupsi di sana.

Karena pembangunan yang menggunakan uang rakyat, kata dia, semestinya dinikmati oleh rakyat Papua. Akan tetapi, ketika korupsi terjadi, ada pihak-pihak tertentu, baik pejabat maupun pihak swasta, yang mengambil yang seharusnya menjadi hak dari rakyat tersebut.

Sebelumnya, KPK telah menugaskan secara khusus tim untuk melakukan upaya perbaikan dan pencegahan korupsi di Provinsi Papua melalui tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). “Capaian kinerja Pemprov Papua dapat dilihat melalui MCP (Monitoring Center for Prevention) Korsupgah pada website korsupgah.kpk.go.id. Dapat dilihat, per 11 Januari 2019 perkembangan pelaksanaan rencana aksi Pemprov Papua adalah 58 persen,” kata Febri.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang juga mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara di Papua dan Papua Barat, untuk mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab dan berhati-hati. KPK juga mengajak masyarakat Papua dan Papua Barat untuk terlibat aktif memberantas korupsi.

“Uang yang dikelola tersebut adalah hak masyarakat, sehingga korupsi yang dilakukan sama artinya merampas hak masyarakat untuk menikmati anggaran dan pembangunan yang ada,” ujar dia di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/2).

Saut juga mengatakan, upaya KPK melakukan pencegahan dan penindakan korupsi di wilayah Papua atau Papua Barat adalah bagian dari komitmen mendukung pembangunan di sana agar pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Ketika terjadi korupsi, kata dia, ini jelas merugikan masyarakat

“Dan hanya menguntungkan segelintir orang, baik pejabat di pusat, daerah ataupun pihak swasta yang bersama-sama melakukan korupsi,” ucapnya.

Saut menyebutkan, ada delapan perkara korupsi di wilayah Papua dengan 18 orang tersangka telah diproses dalam berbagai kasus dugaan korupsi. KPK pun menyesalkan korupsi di sana masih terus terjadi. Sebab, ini akan merugikan masyarakat yakni tidak dapat menikmati alokasi dana Otonomi Khusus, atau Dana Alokasi Khusus, dan alokasi lainnya.

You might also like