Bilang Prabowo Punya Ratusan Ribu Hektar Lahan, Jokowi Dilaporkan Ke Bawaslu

Joko Widodo (Jokowi) resmi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Calon presiden petahana itu dilaporkan lantaran pernyataannya dalam Debat Pilpres.

Sang pelapor sendiri mengatasnamakan dirinya Tim Advokasi Indonesia Bergerak. Alasannya, Jokowi dianggap menyerang pribadi Prabowo Subianto.

Koordinator Tim Advokasi Indonesia Bergerak, Djamaluddin Koedoeboen menyatakan, serangan dimaksud terkait pernyataan Jokowi yang menyebut Prabowo memiliki ratusan ribu hektar lahan di Kalimantan dan Aceh.

“Yang beliau (Jokowi) sampaikan itu lebih kepada menyerang pribadi,” katanya usai melapor di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Ia menjelaskan, tanah yang dimaksud Jokowi dikuasai Prabowo itu sejatinya bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU).

Dengan kata lain, tanah tersebut masih sepenuhnya milik negara. Selain hal itu, dia juga meluruskan bahwa HGU ratusan ribu hektare tanah itu bukan terdaftar atas nama Prabowo, melainkan atas nama perusahaan.

Atas alasan itu, dia menuding apa yang disampaikan Jokowi sebagai fitnah dan telah melanggar Pasal 280 (ayat 1) huruf c UU 7/2017 tentang Pemilu.

“Intinya adalah bahwa dugaan fitnah atau kebohongan capres 01,” rekannya.

Bawaslu telah menerima laporan ini dan teregister dengan nomor: 18/ LP/ PP/ RI/ 00.00/ II/ 2019.

Dalam laporannya, Djamaluddin melampirkan bukti berupa pemberitaan di beberapa media dan video debat capres yang berlangsung di Hotel Sultan kemarin.

Sebelumnya, dalam Debat Pilpres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jokowi mengungkap bahwa Prabowo memiliki lahan yang cukup luas. Di Kalimantan Timur, Ketua Umum Partai Gerindra itu memiliki lahan seluas 220.000 hektare.

Sedangkan di Aceh Tengah, ia memiliki lahan seluas 120.000 hektare.

Hal itu kemudian diakui mantan menantu Presiden Soeharto tersebut dengna status HGU (Hak Guna Usaha).

“Setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela kembalikan itu semua,” katanya.

Ia lantas beralasan, ratusan ribu lahan tersebut lebih baik dikuasai olehnya ketimbang oleh pihak asing.

“Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola, karena saya nasionalis dan patriot,” kata Prabowo.

Sebelumnya, pemebelaan datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon yang menganggap penguasaan lahan itu sebagai upaya untuk menyelematkan aset negara.

Apalagi, katanya, lahan tersebut diperoleh dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui proses lelang.

“Terkait dengan kepemilikan lahan itu, justru Pak Prabowo menurut saya menyelamatkan lahan itu atau usaha itu adalah usaha yang sudah bangkrut yang ada di BPPN,” ujar Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/2).

Pada saat krisis moneter 1997 hingga 1998, kata Fadli, BPPN bertugas melakukan stabilitas keuangan negara. Salah satunya melalui lelang aset.

“Banyak aset-aset itu kemudian diambil alih oleh BPPN, (kemudian) dilelang. Dan banyak yang jatuh ke tangan asing,” katanya.

“Jadi kita bersyukur bahwa itu jatuh ke tangan Pak Prabowo melalui suatu proses lelang. Jadi Pak Prabowo justru menyelamatkan aset bangsa,” lanjutnya.

 

 

You might also like