TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

10 Bulan “Mengendap” di Kejatisu, Kasus Dugaan Penipuan Mujianto Dilapor ke Presiden Jokowi

Kasus dugaan penipuan yang menjerat Mujianto dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. Presiden diharapkan berkenan turun tangan agar kasus yang sudah 10 bulan diserahterimakan penyidik Poldasu kepada JPU Kejatisu, segera dilimpahkan ke pengadilan. 

Adalah Armen Lubis, korban tersangka penipuan Mujianto, yang memohon perlindungan dan penegakan hukum ke Presiden Joko Widodo. Ia berharap presiden berkenan memerintahkan jaksa agung segera melimpahkan perkara penipuan yang ditangani Kejatisu itu ke pengadilan.
Mohon perlindungan dan penegakan hukum itu disampaikan Armen Lubis kepada Presiden Joko Widodo melalui surat kuasa hukumnya Arizal SH MH dan Ericson Tomy TG SH. Dalam surat Nomor 003/II/SK-Pid/AR/2019 tertanggal 7 Februari 2019, Armen berharap terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Armen Lubis, korban dugaan penipuan Mujianto

Permohonan Armen itu sangat beralasan. Sebab, kasus dugaan penipuan Rp 3 miliar dengan tersangka Mujianto alias Anam dan stafnya Rosihan Anwar tersebut sudah 10 bulan lebih tidak dilimpahkan ke pengadilan. Padahal, perkara penipuan itu sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejatisu sejak 7 April 2018 silam. Bahkan, tersangka Mujianto dan Rosihan berikut berkas perkaranya telah diserahterimakan dari Ditreskrimum Poldasu kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Melalui suratnya, Armen juga memaparkan kronologis perkara penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan tersangka Mujianto dan Rosihan Anwar hingga merugikan dirinya mencapai Rp 3 miliar lebih, terkait penimbunan pasir di kawasan Kampung Salam Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan. Kasus penipuan ini dilaporkan Armen ke Poldasu sesuai surat laporan Nomor:LP/509/IV/2017/SPKT II tanggal 28 April 2017.

Arizal SH MH kuasa hukum Armen saat di Fraksi Nasdem DPR RI

Kemudian Mujianto dan Rosihan ditetapkan sebagai tersangka pada November 2017. Selanjutnya, pada 7 April 2018 perkara penipuan itu dinyatakan lengkap (P21). Namun, Mujianto sangat tidak kooperatif sehingga Poldasu sejak 19 April 2018 menetapkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Poldasu juga menerbitkan surat pencekalan Mujianto yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi.

Setelah tiga bulan DPO, pada 23 Juli 2018 pihak Imigrasi Bandara Soekarno Hatta berhasil menangkap dan menyerahkan tersangka Mujianto kepada Polda Sumatera Utara. Selanjutnya, pada 26 Juli 2018, penyidik Poldasu menyerahkan tersangka Mujianto dan stafnya Rosihan Anwar kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, untuk diproses secara hukum di pengadilan. Hanya beberapa jam setelah penyerahan itu, JPU Kejati melepaskan Mujianto dengan jaminan uang sebesar Rp 3 miliar. Mirisnya, setelah 10 bulan perkara itu dinyatakan lengkap, JPU Kejatisu belum juga melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Medan.


Belum dilimpahkannya perkara tersangka Mujianto itu membuat Armen Lubis kecewa. Korban penipuan Rp 3 miliar itu pun memohon perlindungan dan penegakan hukum kepada Presiden Joko Widodo. Ia berharap presiden berkenan memerintahkan Kejaksaan Agung untuk memproses kasus penipuan tersebut dengan melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan.
Surat Armen berisi permohonan perlindungan dan penegakan hukum kepada Presiden Joko Widodo itu juga ditembuskan sebagai laporan ke Ketua DPR, para Wakil Ketua DPR, Komisi III DPR, Menkopolhukam, LPSK, Komnas HAM, Ombudsman, Jaksa Agung, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.


Armen Lubis melalui kuasa hukumnya Arizal SH MH ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya ada menyurati Presiden Joko Widodo. “Benar kami memang ada menyurati. Kami hanya ingin keadilan dan terwujudnya kepastian hukum dalam perkara ini,” ucap Arizal seraya mengaku salut terhadap wartawan yang begitu cepat mendapat informasi terkait surat tersebut, Minggu  (17/2/2019).
Menurut Arizal, demi keadilan dan terwujudnya kepastian hukum sebaiknya perkara dugaan penipuan dengan tersangka Mujianto dan stafnya Rosihan Anwar segera dilimpahkan ke pengadilan. “Demi keadilan dan kepastian hukum, sebaiknya perkara ini segera dilimpahkan ke pengadilan. Biar pengadilan yang menentukan Mujianto bersalah atau tidak,” katanya.
Perkara penipuan tersangka Mujianto, katanya, sudah sekitar 10 bulan belum dilimpahkan JPU Kejatisu ke pengadilan. Padahal, pihak Poldasu sudah bersusah payah melengkapi fakta hukum sesuai petunjuk JPU hingga dinyatakan P21. “Kami sangat mengapresiasi kinerja Poldasu yang proporsional dan professional dalam menangani perkara ini. Semoga hasil kinerja Poldasu itu dapat ditindaklanjuti JPU selaku eksekutor dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan,” tukasnya.

Bila perkara tersangka Mujianto tidak dilimpahkan ke pengadilan, tutur Arizal, dikhawatirkan akan dapat memancing kecurigaan negatif dari masyarakat atas kinerja kejaksaan. “Alangkah baiknya jika perkara ini cepat dilimpahkan agar tidak muncul asumsi-asumsi negatif dalam penegakan hukum,” pungkasnya.
Kasipenkum Kejatisu Sumanggar Siagian ketika dikonfirmasi terkait kasus Mujianto yang disinyalir “mengendap” itu, belum memberi jawaban. “Saya tanya ke JPU nya ya,” katanya, Minggu malam.

You might also like