Terbelit Dana Pensiun

Edward Seky Soeryadjaya divonis 12,5 tahun penjara.  Membayar uang pengganti Rp25,6 miliar.

Perkara korupsi dana pensiun Pertamina memasuki babak akhir. Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis dua pekan lalu. Agendanya pembacaan vonis majelis hakim. Persidangan dipimpin oleh hakim ketua Suharso.

Mengenakan batik, Edward duduk di kursi persidangan. Lelaki berusia 75 tahun mendengar pembacaan vonis majelis hakim. Diketahui, majelis hakim menghukum Edward selama 12,5 tahun penjara. Tak hanya itu, Edward didenda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp25,6 miliar.

Edward dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan korupsi jual-beli saham dalam pengelolaan dana pensiun (Dapen) PT Pertamina (Persero) di PT Sugih Energy Tbk. (PT SUGI).  “Menyatakan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Sunarso membacakan putusan.

Adapun ketentuan uang pengganti sejumlah Rp25,6 miliar yaitu jika terdakwa Edward Soeryadjaya tidak membayarnya paling lama 41 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) maka harta bendanya akan disita oleh jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi diganti 1 tahun kurungan.

Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan bagi Edward. Hal memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, tidak mengakui perbuatan, dan berbelit-belit. Adapun hal yang meringankan yakni Edward Soeryadjaya berlaku sopan di persidangan dan sudah berusia lanjut yakni 75 tahun.

Edward Soryajaya di persidangan (ceknricek.com)

Kasus ini bermula pada 22 Desember 2014 sampai dengan April 2015. Bertempat di kantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan MI Ridwan Rais 7A Jakarta Pusat, Muhammad Helmi Kamal Lubis (MHKL) selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, menempatkan investasi dengan pembelian saham PT SUGI dengan total sejumlah 2.004.843.140 lembar tanpa melakukan kajian.

Helmi dinilai tidak mengikuti Prosedur Transaksi Pembelian dan Penjualan Saham sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina. Pembelian saham ini juga tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan dan Investasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina.

Pada 7 April 2015, MHKL memerintahkan Tamijan yang menjabat sebagai Asisten/Sekretaris Presdir membuat surat instruksi untuk menyerahkan saham kepada broker PT Sucorinvest Central Gani yang dibuat tidak melalui sistem SIAPDANA, melainkan dibuat secara manual sehingga terjadi kesalahan input serta terlambat diterima oleh Bank CIMB Niaga Custody.

Kesalahan itu mengakibatkan batas waktu input transaksi terlampaui sehingga transaksi tersebut tidak dapat diinput dan tidak bisa diproses oleh Bank CIMB Niaga Custody. Akibatnya, terjadi kegagalan penyerahan saham kepada broker PT Sucorinvest Central Gani. Atas kegagalan itu, broker PT Sucorinvest Central Gani mengenakan denda ACS kepada Dana Pensiun Pertamina sebesar Rp 11.956.024.791.

Setelah terjadi transaksi pembelian saham SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina tersebut, Helmi menerima imbalan berupa uang total sejumlah Rp 42 miliar dan saham SUGI sejumlah 77.920.500 juta lembar, menerima Rp 14 miliar dari PT Pratama Capital Assets Management dan menerima marketing fee berupa uang sejumlah Rp 7,2 miliar dari PT Pasaraya International Hedonisarana.

Alhasil, berdasar laporan pemeriksaan BPK, kerugian negara mencapai Rp 599.426.883.540. Nama Edward Soeryadjaya pun tersangkut karena diduga ikut menikmati hasil penjualan saham perusahaannya.  Atas permintaan Ortus Holding Ltd, uang yang diterima PT Millenium Danatama Sekuritas dari hasil transaksi penjualan saham PT SUGI dipergunakan untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban pinjaman atau kredit dari Ortus Holding Ltd milik Edward Soeryadjaya.

Adapun pembayaran kredit itu di antaranya pembayaran pinjaman kredit dengan jaminan repo saham SUGI milik Ortus Holding Ltd dengan total Rp 51,73 miliar dan pembayaran pinjaman dengan repo saham SUGI milik Ortus Holding Ltd sejumlah Rp 10,6 miliar.

Kemudian pembayaran pinjaman dengan repo saham SUGI milik Ortus Holding Ltd sejumlah Rp 52,65 miliar, pembayaran kewajiban Sunrise Asset Group Limited kepada Credit Suisse dengan total Rp 29,26 miliar, dan pembayaran pinjaman dengan repo saham SUGI dari Ortus Holding Ltd sejumlah Rp 461,43 miliar.

Edward Soeryadjaya, yang juga merupakan pemegang saham mayoritas PT SUGI lantas ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 31 Oktober 2017. Dia disangkakan Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman pasal tersebut yakni hukuman 20 tahun penjara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum, kala itu mengatakan Edward Soeryadjaya diduga turut menikmati keuntungan yang diperoleh dari pembelian saham SUGI. Usai tiga kali mangkir dari pemeriksaan, Kejaksaan menahan Edward Soeryadjaya untuk memudahkan proses penyidikan.  Edward juga dicegah ke luar negeri sejak 16 Oktober hingga 16 April 2018.

Meskipun sempat mengajukan upaya praperadilan, Edward dapat dibawa ke persidangan. JPU menyatakan Edward melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman hukumannya 18 tahun penjara.

Kuasa Hukum Edward Seky Soeryadjaya (ESS) Yusril Ihza Mahendra memutuskan meninggalkan ruangan sidang, saat sidang berlangsung. (JurnalJakarta.com)

Singkat cerita, Edward kemudian dituntut 18 tahun penjara. JPU menilai terdakwa Edward terbukti bersalah dalam mengatur transaksi jual-beli saham pada pengelola dana pensiun melalui investasi saham PT SUGI.  Jaksa juga menyatakan Edward tidak mengkaji yang mendalam terlebih dahulu saat memutuskan transaksi jual-beli saham dana pensiun Pertamina. Alhasil, transaksi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp599,4 miliar.

Namun demikian, majelis hakim tidak memberikan vonis sesuai tuntutan Jaksa. Edward dihukum selama 12,5 tahun penjara dan membayar uang pengganti.  Seusai sidang, Edward enggan menanggapi ihwal putusannya. “Enggak ada (tanggapan),” katanya.

Tim Kuasa Hukum Edward Soeryadjaya, Yusril Ihza Mahendra, menilai vonis itu penuh kejanggalan dan ketidakadilan. Pasalnya, fakta persidangan yang dibacakan Majelis Hakim, bukan berasal dari keterangan saksi, pendapat ahli, dan keterangan terdakwa, tetapi isinya adalah sama seperti surat dakwaan dan laporan hasil penyelidikan BPK.

Misalnya, terdapat pertentangan mengenai jumlah kerugian negara, yakni ada 2 kerugian negara yang disebutkan saat membaca putusan, yaitu senilai 599 miliar dan 518 miliar.

Kejanggalan lain, soal pengertian keuangan negara yang dipertimbangkan Hakim adalah berdasarkan UU BUMN. Sedangkan Dana Pensiun Pertamina bukan merupakan BUMN serta tidak tunduk kepada UU BUMN.

Selain itu, Hakim secara tegas menyatakan Helmi sebagai pelaku utama dan Edward Soeryadjaya sebagai pelaku peserta. Justeru Hakim berpendapat bahwa Edward sebagai pelaku peserta malah dihukum 12 tahun. “Ini aneh sekali, karena pelaku utama sudah diputus hanya 7 tahun. Bagaimana logika hukumnya pelaku peserta lebih tinggi pidananya dibanding pelaku utama,” ujarnya.

Kejanggalan lain, ujar Yustril, adanya ‘dissenting opinion’ oleh salah satu hakim anggota, yang mana mempertimbangkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai praperadilan dan adanya putusan praperadilan Jakarta Selatan pada 23 April 2018. Sebab, jauh sebelum dibukanya sidang pertama perkara tipikor ini, maka sudah seharusnya status terdakwa Edward Soeryadjaya menjadi hapus dan dakwaan harusnya dinyatakan gugur dan tidak dapat diterima,” ujarnya.

Kuasa hukum lain, Bambang Hartono, menganggap vonis itu seperti hukuman mati. Pasalnya Edward sudah berusia 75 tahun. Sebab itu, pihaknya akan mengajukan banding. Dia mempertanyakan keputusan hakim yang menghukum Edward lebih berat daripada hukuman Helmi. “Padahal hakim menyatakan Helmi itu pelaku utama, harusnya Edward dihukum lebih ringan dari Helmi,” katanya. Sedangkan jaksa menyatakan akan pikir-pikir atas vonis tersebut. AFKHAR

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.