Soal Surat Suara Tercoblos, Tiga Orang Dilaporkan ke Mabes Polri

Polisi Segera Panggil KPU, Bawaslu, BC Tanjung Priok Jadi Saksi

Isu soal tujuh kontiner surat suara untuk Pilpres 2019 sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, berbuntut panjang. Tiga orang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait penyebaran isu tersebut yang ternyata hoax.

“Yang dilaporkan ada tiga orang bisa ditanyakan ke polisi karena kalau saya siarkan tidak akan bagus, terkait kertas suara dicoblos, informasinya ternyata tidak benar, kami sebagai masyarakat laporkan masalah ini,” ujar pelapor, Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya C. Suhadi di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Suhadi menyebut inisial yang dilaporkan adalah seorang politisi A, A dan satu orang yang ada dalam rekaman yang belum diketahui namanya. “Yang dilaporkan perbuatannya, belum ada kepastian, tetapi sudah menyebarkan,” ujar Suhadi yang merupakan relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sementara untuk barang bukti yang disetorkan adalah berita dari salah satu media arus utama dan video hanya suara tanpa gambar yang mengatakan 70 juta surat suara sudah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01.

Suhadi melaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 1 jo pasal 45 ayat 2 UU ITE. Ia merasa dirugikan dengan hoaks itu karena ingin pilpres tanpa ribut-ribut yang dapat merugikan banyak pihak. “Kalau didiamkan akan membuat masyarakat antipati, jangan-jangan nanti masyarakat tidak mau ke TPS, makanya harus diklarifikasi bahwa berita tidak benar,” kata dia.

Selain C.Suhadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga melaporkan perkara hoaks soal surat suara Pemilu 2019 sebanyak tujuh kontainer sudah tercoblos dan berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Badan Reserse Kriminal Polri.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Arief Sulistyanto menegaskan kepolisian akan bekerja secepatnya menuntaskan penyebaran hoaks tujuh kontainer surat suara yang disebut tercoblos. “Kami akan tuntaskan secepatnya, makin cepat makin baik,” kata Arief sesuai menerima laporan dari KPU di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Kendati demikian, Arief enggan menjanjikan tenggat waktu yang bisa diselesaikan oleh kepolisian dalam menuntaskan kasus ini. Sebab, hingga saat ini proses penyidikian masih berlangsung mencari alat bukti penyebar kabar hoaks tersebut. “Kami masih cari alat bukti siapa yang menyebarkan pertama kali sampai dengan penyebaran berikutnya,” ungkapnya.

Bareskrim, kata Arief, juga akan memanggil jajaran KPU, Bawaslu, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk memberikan keterangan sebagai saksi. “Tadi sudah kontak Pak Dirjen dan petugas yang memeriksa di Tanjung Priok untuk menjadi saksi bahwa tidak ada kontainer yang seperti diisukan. KPU dan Bawaslu juga menjadi saksi,” paparnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.