Revisi UU KUHP Soal Prostitusi Untuk Jerat Hidung Belang

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 132/PUU-XIII/2015 menyatakan tidak berwenang membuat jenis pidana baru. Menurut MK, yang berwenang mengkriminalisasikan sebuah perbuatan adalah DPR. Putusan MK itu terkait gugatan Robby Abbas yang menginginkan penikmat prostitusi dipenjara.

“Persoalan hukum yang dipermasalahkan Pemohon adalah kebijakan kriminal, dalam arti menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana, di mana kebijakan demikian adalah politik hukum pidana yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang,” ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang yang terbuka untuk umum di gedung MK pada 5 April 2017 silam.

Robby Abbas yang mengajukan uji materi ke MK itu merupakan terpidana kasus muncikari artis dengan hukuman 16 bulan penjara. Robby dikenai Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Putusan MK yang menepis gugatan Robby itu menjadi dasar pemerintah untuk mengusulkan revisi UU KUHP terkait perzinahan yang bukan suami istri. Usulan ini kembali mencuat setelah Polda Jawa Timur menangkap artis Vanessa Angel dan model Avriellia Shaqqila terlibat prostitusi online.

Ahli ahli pidana UGM, Prof Dr Eddy O.S Hiariej menilai ketentuan Pasal 296 KUHP ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu rumusan delik yang bersifat diskriminatif.

“Ketentuan Pasal 296 KUHP ini dapat dikatakan sebagai ketentuan yang out of date atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman, atau tidak sesuai lagi dengan tatanan kehidupan masyarakat setempat, karena ancaman pasal 296 KUHP ini hanya terhadap orang yang mempermudah perbuatan cabul itu saja, tidak termasuk terhadap pelaku pencabulan itu sendiri,” ujar Eddy, Senin (7/1/2019) seperti dikutip dari detik.com.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly meminta DPR untuk memasukkan pasal terkait pengguna layanan prostitusi dalam draf RUU KUHP. Soalnya, pemerintah sudah lama mengusulkan, tetapi hingga kini DPR belum juga merealisasikan hal itu.

“Iya masih di DPR. Dari Pemerintah kan sudah dari dulu mengajukan sudah cukup lama di DPR. Kita akan coba segerakanlah bicara dengan teman-teman DPR,” kata Yasonna.

Yasonna menyebut pihaknya akan kembali meminta DPR agar segera merampungkan pasal terkait penikmat prostitusi harus dijerat hukum. “Ya kita coba kita coba. Kita komunikasikan dengan teman-teman di DPR,” kata Yasonna.

Sebelumnya sikap pemerintah untuk menjerat para pengguna layanan prostitusi sudah tertulis dalam nota jawaban yang tertuang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 132/PUU-XIII/2015. Nota jawaban itu menanggapi permohonan muncikari Robby Abbas yang menginginkan penikmat prostitusi dipenjara.

“Sekarang ini terdapat pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang KUHP yang salah satu pasalnya mengatur sesuai dengan permohonan Pemohon yang diatur dalam bagian keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul Pasal 483 ayat (1) huruf e,” demikian sikap pemerintah soal kriminalisasi hidung belang.

Pasal 483 ayat 1 huruf e berbunyi:

“Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan”.

Rancangan pasal baru itu akan menggantikan Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.