Dominasi Ekonomi Dan Wakil Rakyat Yang Payah

 

Priyono B. Sumbogo

Ciri bangsa yang lemah adalah sebagai berikut. Pertama, apabila warganya acapkali mengadu dan mengeluh kepada wakil rakyat atau pemerintah. Kedua, apabila warga negara terobsesi menjadi wakil rakyat, bupati, gubernur, menteri, atau presiden. Ketiga, apabila mereka berbondong-bondong masuk partai politik untuk meraih obsesi itu. Keempat, apabila tiap menjelang pemilihan umum, muncul partai-partai baru. Kelima, apabila partai-partai yang ada, meminta, menodong, atau berkongsi dengan para pengusaha hitam dengan imbalan “kekebalan hukum” dan “perlindungan politik”.

Dengan ciri-ciri tersebut, maka proses demokrasi hanya menghasilkan wakil rakyat seperti mantan Ketua DPR Setya Novanto atau Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang diciduk KPK karena suap atau 41 Anggoota DPRD Malang yang sepakat korupsi. Di Senayan dan di gedung wakil rakyat daerah, Setya Novanto dan para anggota DPRD Malang itu, mungkin hanya ibarat puncak gunung es raksasa yang kakinya tertancap begitu kuat di dasar laut. Kebetulan saja nasib Setya Novanto sedang sial. Sementara yang lain masih aman dan barangkali tak akan pernah terungkap. Sebab lautan terlampau gelap dan dalam. Airnya pun terlalu dingin. Barangsiapa berani menyelaminya, ia akan tenggelam dan mati beku.

Di jajaran pemerintahan, baik menteri atau kepala daerah yang sudah dipenjarakan, juga hanya puncak gunung es raksasa. Sementara yang lain masih aman di kantor kelurahan sampai istana, dan barangkali tak akan pernah terungkap.

Maka harus ada cara lain untuk mencairkan dan melenyapkan gunung es itu. Pertama, rakyat tidak usah mengeluh atau mengadu pada wakil rakyat. Untuk mengatasi persoalan rakyat, terutama masalah ekonomi, setiap warga harus “menciptakan” lapangan pekerjaan sendiri. Rakyat harus membangun bisnis dan berhenti berharap pada anggota DPR atau pamongpraja.

Orang Jawa, orang Sunda, orang Papua, segenap kaum pribumi, perlu belajar sekaligus mengimbangi dominasi entnis Cina di bidang bisnis. Seperti dikutip Abdul Baqir Zein (2000:5) dalam buku Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia, “Nomura Research Institute” pernah meneliti dominasi eknomi etnis Cina di Indonesia. Walaupun hanya berjumlah 4% dari total penduduk, etnis Cina menguasai 50% perekonomian Indonesia atau senilai 100 miliar dollar AS. Jika dirupiahkan dengan kurs sekarang, berarti aset dan uang di tangan etnis Cina berjumlah lebih dari Rp. 14.000 triliun. . Atau kira-kira 7 x Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 yang kurang dari Rp 2.000 trilyun. Jika penduduk Indonesia sekarang berjumlah 250 juta, maka Rp. 14.000 triliun itu dinikmati hanya oleh sekitar 12 juta etnis Cina.  Bahkan penulis Singapura Christian Chua menyebut bahwa etnis Cina di Indonesia menguasai 73 % kekayaan Indonesia.

Sementara sekitar  250 juta penduduk pribumi, termasuk jajaran pemerintah dan wakil rakyat, memperebutkan Rp.14.000 triliun lainnya, sehingga masing-masing memperoleh bagian sedikit.

Itulah sebabnya, bila pergi ke mal-mal atau pusat-pusat perbelanjaan,  warga pribumi akan menjadi orang asing di negeri sendiri. Yang berbelanja dan berdagang, sebagian besar adalah etnis Cina. Warga pribumi umumnya hanya jalan-jalan atau jadi pelayan toko, tukang bersih-bersih, satpam atau penjaga toilet.

Karena bagian setiap warga pribumi sedikit, maka di antara mereka berinisiatif mencari tambahan dari etnis Cina seperti Sjamsul Nursalim, Anthony Salim, Sukanto Tanoto, Gunawan Jusuf, Liem Sio Liong, Adelin lis, dan lain-lain. “Orang pribumi payah” itu menawarkan “jasa perlindungan politik” atau “jasa perlindungan hukum”. Karena itu, kegiatan para konglomerat bermasalah ini tetap aman. Sekali waktu memang pernah dibicarakan di DPR atau di lembaga peradilan. Namun kemudian berhenti begitu saja.

Maka tidak ada pilihan lain bagi warga pribumi, selain meniru etnis Cina. Yakni memperkuat diri dengan berbisnis, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, melupakan impian jadi pegawai negeri,  wakil rakyat atau pejabat.

Warga pribumi harus mampu mempengaruhi apa yang disebut oleh para sosiolog seperti Karl Marx dan Talcot Parson sebagai “pemerataan distribusi ekonomi” secara proporsional. Karena jumlah etnis Cina hanya 4 %, maka bagian mereka mestinya hanya 4%, bukan 50%. Bagian pribumi harus 96%, bukan 50%. Dengan demikian tugas warga pribumi – terutama yang ingin jadi pengusaha atau sudah menjadi pengusaha – adalah merebut sebagian besar kekayaan etnis Cina. Kalau bisa dengan cara baik. Misalnya bersaing secara jujur dalam berbisnis. Jika dalam persaingan itu pribumi dicurangi atau diperdaya, cara lain bisa dipikirkan. Yang penting harus ada distribusi ekonomi secara proporsional. Jika dituduh “rasis”, pribumi boleh bertanya balik “siapa sebenarnya yang rasis?”

Seiring dengan upaya memperkuat kemampuan berbisnis dan menciptakan lapangan pekerjaan, rakyat harus menganggap lembaga DPR maupun pemerintahan, “tidak penting”. Wakil rakyat tetap perlu ada. Tapi peranan mereka hanya sebagai “katup pengaman” (meminjam istilah sosiolog Ralf Dahrendroff), yakni ruang cuap-cuap bagi penggemar panggung politik. Atau sebagai “hiasan” demokrasi yang jika sudah membosankan boleh dilupakan.

Lembaga pemerintahan — presiden dan jajarannya — tetap perlu dan harus ada. Namun hanya menjalankan tugas-tugas administratif, seperti mencatat jumlah penduduk, jumlah perusahaan, mengerjakan proyek pembuatan jalan raya, dan semacamnya. Pemerintah harus dipandang bukan sebagai penguasa, melainkan “kuli rakyat”, yang dibayar secara wajar. Mereka boleh dimarahi kapan saja dan boleh diganti melalui pemilihan umum.

 

 

You might also like