Poldasu Didesak Usut Dugaan Korupsi Dinas PU Asahan

Polda Sumatera Utara didesak agar mengusut kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Asahan, terkait pengadaan sejumlah proyek berbiaya mencapai Rp 128,9 miliar.

Desakan itu disampaikan puluhan mahasiswa dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pemuda Islam Pejuang Anti Korupsi (KOMPIPAK) saat unjukrasa di Mapoldasu, Selasa (22/1/2019).

“Kami meminta Kajatisu, Kapoldasu, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Sumut dan DPRDSU agar segera menindaklanjuti laporan kami yang mana di Dinas Pekerjaan Umum Kab Asahan terdapat adanya dugaan KKN dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Kadis PU Kab Asahan,” teriak para orator Rahmadsyah P Sirait (Ketua GMP2SU), M Ilyas Sipahutar (Ketua IKMA), AlamsyahSiregar (Ketua Gempak), Faisal Ansori Siagian (Ketua Gempik) dan Ahmad Aizudin (KetuaAmin), secara bergantian.

Mereka mengatakan, sejumlah proyek yang diduga terjadi  korupsi TA 2015 sebesar Rp.128922.266.603,74 dengan realisasi sebesar Rp.119.753.182.298,00 dan diketahui terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp.1.297.536.278,18 adalah, adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.41.410.176,96 pada lanjutan hotmix Jalan Sibogat Desa P Bungur Kab Asahan, adfanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.63.465.579,36 pada lanjutan peningkatan jalan dengan hotmix pondok kucingan bunut Seberang.

Kompipak saat demo di Kejatisu

Kemudian, adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.16.215.757 pada peningkatan jalan dengan hotmix  Pasar I Rawang Pasar IV, adanya kekurangan volume pada pekerjaan sebesar Rp.59.903.528,94 pada lanjutan hotmix dari Tasik Malaya Air Joman menuju Watas Kota Tanjung Balai.

Selanjutnya, adanya kekurangan volume sebesar Rp.17.321.230,63 pada pekerjaan hotmix Jalan Tugu Dusun II Desa Bandar Pulau Pekan menuju kantor Camat Kab Asahan dan adanya kekurangan volume sebesar Rp.28.787.282,55 pada pekerjaan hotmix Jalan Tugu Dusun V Desa Aek Korsik Kec Aek Ledong Kab Asahan.

Selain itu, jelas mereka, adanya dugaan pungutan uang kewajiban yang harus dibayar rekanan/kontraktor ke Dinas PU setelah mendapat kontrak kerja. Kemudian, dugaan mark up anggaran pekerjaan jalan di Desa Sarang Helang Kec Sei Kepayang Timur Kab Asahan TA 2018. Para pendemo diterima pihak perwira Poldasu, setelah menyampaikan aspirasinya mereka pun pulang dengan tertib.

Sebelumnya, Kompipak juga pernah melakukan aksi unjukrasa di Kejatisu dengan tuntutan yang sama.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.