Perlawanan Akhir Baiq Nuril

Setelah putusan Mahkamah Agung yang menyentak, Baiq Nuril akhirnya mengajukan peninjauan kembali. Memperjuangkan keadilan bagi dirinya.

Menapak tahun 2019, Baiq Nuril dan kuasa hukumnya memastikan langkah untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Baiq Nuril Maknun, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan pasal kekhilafan hakim.

Joko Jumadi, salah seorang perwakilan dari tim pengacara Baiq Nuril, mengatakan, persoalan yang mengatur tentang kekhilafan atau kekeliruan hakim itu telah diatur dalam Pasal 263 Ayat 2C Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata itu telah diatur dalam Pasal 263 Ayat 2C. Itu yang menjadi dasar kita mengajukan permohonan PK,” kata Joko Jumadi dalam jumpa persnya di Fakultas Hukum Universitas Mataram, sebagaimana dilasir Antara, Kamis 3 Januari 2019.

Dalam KUHAP memang ada beberapa alasan yang kuat untuk mengajukan sebuah PK. Selain memunculkan bukti baru (novum), baik berupa saksi maupun barang, alasan kekhilafan atau kekeliruan hakim juga dapat menjadi syarat dari pengajuan PK.

Dengan menempuh upaya hukum luar biasa ini, langkah Baiq Nuril bisa dikatakan mirip dengan yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penodaan agama. Ahok menggunakan pasal kekhilafan hakim sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis dua tahun penjaranya.

Namun, dari upaya hukum luar biasa yang diajukan pihak Ahok pada 2 Februari 2018, Mahkamah Agung menolak PK Ahok karena alasan pengajuannya yang tidak diterima majelis hakim.

Baiq Nuril Maknun, terdakwa kasus UU ITE saat berada diruang tahanan PN Mataram//KOMPAS.com

Majelis hakim sebelumnya telah menyatakan Baiq Nuril bersalah dan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara serta denda Rp500 juta. Hal itu tertuang melalui putusan dengan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 Tahun 2018.

“Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan’,” demikian putusan pertimbangan kasasi MA, seperti dilansir dari situs resmi Mahkamah Agung.

Majelis hakim menyebutkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan vonis Baiq Nuril. Salah satu poin yang memberatkan, Nuril disebut telah membuat malu keluarga mantan Kepala Sekolah SMA 7 Mataram, Muslim. “Akibat perbuatan Terdakwa tersebut karir saksi Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah terhenti, keluarga besar malu dan kehormatannya dilanggar,” tulis putusan MA tersebut.

Baiq Nuril kini berharap berkas permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan bersama tim pengacaranya, dikabulkan Majelis Hakim. “Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini berjalan lancar dan bisa diterima, bisa bebas dari hukuman,” kata Baiq Nuril, saat ditemui bersama tim pengacaranya usai menyerahkan berkas PK ke Pengadilan Negeri Mataram.

Pengadilan Negeri Mataram melalui juru bicaranya Didiek Jatmiko, memaparkan sejumlah tahapan yang harus ditempuh dari upaya hukum luar biasa tersebut, sebelum sampai ke meja sidang Mahkamah Agung. “Setelah berkas diterima, sesuai aturan KUHAP, pengadilan bertugas memeriksa perkara PK-nya,” kata Didiek Jatmiko.

Pemeriksaan perkara tersebut, jelasnya, akan dilakukan dalam sebuah persidangan yang diawali dengan penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram. “Apakah alasan yang diajukan pemohon dapat memenuhi unsur atau tidak, semua akan diperiksa dalam sidang. Makanya para pihak pemohon maupun termohon nantinya akan di panggil dalam sidang,” ujarnya.

Setelah pemeriksaan persidangan yang sifatnya resmi dan terbuka untuk umum itu selesai, selanjutnya Majelis Hakim akan membuat pendapat terhadap PK yang telah diajukan.

Pendapat tersebut kemudian akan dituangkan dalam Berita Acara Pendapat yang turut dilimpahkan bersama berkas PK ke Mahkamah Agung. “Saya rasa untuk prosesnya (sidang pemeriksaan berkas permohonan PK) tidak akan lama, setelah Majelis Hakim ditetapkan, prosesnya akan cepat,” ucap Didiek.”Akibat perbuatan Terdakwa tersebut karir saksi Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah terhenti, keluarga besar malu dan kehormatannya dilanggar,” tulis putusan MA tersebut.

Kasus yang bikin heboh pada 2017 ini bermula ketika Baiq Nuril, yang merupakan staf honorer di SMAN 7 di Mataram, merekam pembicaraan Muslim dengan dirinya pada 2012.

BAIQ NURIL (TENGAH) (ANTARA/Hero/AS)

Muslim sendiri adalah atasan Nuril, yang juga Kepala SMAN 7. Dalam percakapan itu, M menceritakan hubungan badannya dengan seorang perempuan. Nuril mengakui bahwa dirinya merekam percakapannya dengan mantan kepala SMAN 7 Mataram Muslim. Dalam riwayat perkara yang dikutip dari SIPP Pengadilan Mataram, disebutkan bahwa perekaman itu dilakukan pada Agustus 2012 sekira pukul 16.30 Wita. Rekaman itu berisi percakapan tak senonoh Muslim.

Nuril kemudian memberitahukan kepada salah seorang kawan kerjanya perihal sikap Muslim. Kepada kawannya itu, Nuril juga mengaku punya rekaman percakapan itu. Meski demikian rekaman tidak pernah diberikan atau diperdengarkan ke kawannya itu.

Beberapa waktu kemudian Imam Mudawin, seorang rekan kerja Nuril di SMAN 7 Mataram meminta rekaman yang dimiliki Nuril. Imam beralasan salah satu saudaranya bekerja di DPRD, dan rekaman tersebut ingin disampaikan ke saudaranya agar Muslim ditindak.

Nuril menyatakan tidak tahu bagaimana Imam mengetahui bahwa dirinya memegang rekaman tersebut. Mungkin, kata Nuril, Imam tahu dari kawannya yang ia pernah ceritakan. “Dia (Imam) minta satu mingguan, saya enggak kasih awalnya. Takutnya kayak begini (jadi masalah),” ucap Nuril

Ketika itu, Nuril mengatakan telepon genggam yang berisi rekaman sudah tidak di tangannya, melainkan telah digunakan oleh kakaknya. Lantaran Imam terus mendesaknya, Nuril akhirnya memenuhi keinginan Imam untuk memiliki rekaman itu.

Di suatu hari- berdasarkan riwayat perkara Desember 2014, Nuril bersama anaknya yang paling kecil, Imam, dan satu orang staf lainnya bernama Husnul Aini menyambangi tempat kerja kakak Nuril. Dokumen sidang menyebutkan lokasi itu di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram di jalan Sandubaya, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

Di sana, Imam kemudian mengambil data dari telepon genggam tersebut untuk dipindahkan ke laptop.

Saat kejadian itu, Nuril mengaku sedang berkonsentrasi ke anaknya, sehingga dirinya tidak melihat proses pemindahan berlangsung. Setelah itu, Nuril berpesan kepada Imam agar menjaga rekaman itu. “Saya bilang jangan kasih siapa-siapa. Saya cuma pesan begitu,” kata Nuril.

Namun, selang beberapa lama, rekaman tersebut beredar di lingkungan SMAN 7 Mataram. Rekaman beredar dan Muslim pun melaporkan ke Polres Mataram. Tak hanya melaporkan ke polisi, Muslim juga memecat Nuril. Setelah dua tahun berlalu, Nuril diproses polisi dan ditahan sejak 27 Maret 2017. Nuril disangkakan melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Dia pun ditahan di tingkat penyidikan hingga persidangan.

Mencuatnya kasus itu membuat Muslim dimutasi dari SMAN 7 Mataram untuk menempati salah satu posisi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram. Perkara yang dilaporkan Muslim diproses. Nuril sempat ditahan saat ditetapkan sebagai tersangka, namun keluar karena ada yang menjaminnya.

Kemudian pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya menyatakan Nuril tidak bersalah. Namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

Sejumlah aktivis membuat gerakan #SaveIbuNuril. Pada Juli 2017, PN Mataram membebaskan Baiq Nuril. Hakim PN Mataram menilai perbuatan Nuril tidak melanggar UU ITE di Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) sebagaimana dakwaan jaksa. Namun di tingkat kasasi, Nuril divonis penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta.

MA menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram yang membebaskan Baiq Nuril dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) keliru, karena itu MA meluruskannya di tingkat Kasasi dan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta “Menurut putusan MA, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram keliru membebaskan (Nuril). Kemudian, diluruskan MA dengan putusan MA,” kata Juru Bicara MA, Suhadi beberapa waktu lalu.

LPSK, DPR dan Komnas Perempuan Sepakat Dampingi Baiq Nuril. LPSK bersama Komnas Perempuan dan DPR sepakat akan bersama Baiq Nuril menghadapi kasus yang dialami Baiq Nuri (medcom.id)

Di tingkat kasasi MA memutuskan bahwa Nuril melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE. Pasal tersebut menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Menurut Suhadi, majelis sidang kasasi menilai Nuril terbukti mentransmisikan rekaman pembicaraan dengan mantan kepala SMAN 7 Mataram, Muslim. Secara umum, kata Suhadi, mentransmisi berarti memindahkan. Dalam konteks kasus Nuril, rekaman yang sebelumnya disimpan sendiri kemudian berpindah tangan ke orang lain. Selanjutnya, rekaman tersebut tersebar luas.

“Memberikan handphone kepada itu (Imam Mudawin) dan waktu itu faktanya dia (Nuril) berada di situ. Jadi bisa dipastikan bahwa itu akan berpindah kepada orang lain. (Pemindahan) kan bisa oleh dia sendiri, bisa juga dikuasakan oleh dia atau bisa melalui agen IT (teknologi informasi) sendiri,” kata Suhadi.

Pasca putusan MA, gelombang aksi di gelar di banyak kota. Gerakan #saveibunuril semakin masif, bahkan petisi pun dilakukan. Presiden Joko Widodo pun ikut angkat bicara lantaran langkah hukum grasi ataupun amnesti dari presiden selalu mewacana. Presiden Jokowi, mendukung langkah Baiq Nuril untuk menempuh langkah hukum. Dan PK adalah jalan keluar yang terbaik.

Guru Besar Hukum dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menyatakan secara konseptual ada dua langkah yang dapat ditempuh orang pada umumnya untuk bebas. Pertama dengan PK dan kedua jalur permohonan kepada presiden baik dengan meminta grasi, amnesti atau abolisi.

“Jalur PK memang seringkali memakan waktu yang relatif lama. Jika melalui permohonan kepada presiden bisa diputuskan lebih cepat,” kata Asep November lalu ketika mengomentari putusan Kasasi MA.

Namun, sambungnya, perlu diperhatikan baik grasi, amnesti, dan abolisi, menandakan terpidana mengakui atas kesalahan yang membuatnya mendapatkan vonis berkekuatan hukum tetap.

“Meski baik grasi, amnesti, dan abolisi harus terlebih dahulu diputus bersalah. Pertanyaannya apakah Bu Baiq mau menerima vonis bersalah? Kalau tidak ya disarankan jalannya ke PK,” ujar Asep. “Kalau sudah diputuskan oleh MA, ya cuma PK kalau mau berupaya untuk dibebaskan. Atau mengajukan amnesti ke presiden, dan itu artinya harus diakui atau menerima putusan bersalah.”

Senada, Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa menyarankan Baiq bisa menempuh jalur PK. Dalam kasus Baiq, ia menduga hakim telah salah menjatuhkan vonis kepada Baiq. “Saya menduga hakim salah menerapkan hukum. Oleh karenanya putusan ini harus diperbaiki dengan pengajuan PK,” kata Eva.

Eva mengatakan ada fakta yang tidak diperhitungkan hakim dalam memberikan vonis kepada Baiq. Satu di antaranya adalah soal pelaku fisik yang benar-benar mengunggah konten rekaman itu. “Jadi harus dibuktikan dulu, apa dia (Baiq) benar melakukan pengunggahan konten. Kalau tidak dia tidak bisa dikenakan hukum ITE itu,” kata Eva.

Menurut dia, posisi Baiq sedianya berada pada posisi bukan pelaku utama. Kata Eva, Baiq juga tidak bisa diposisikan sebagai pihak yang dinyatakan turut serta atau membantu. “Karena ia tidak punya pengetahuan sama sekali terhadap fakta itu. Sehingga dalam putusan, posisi Baiq Nuril yang sebagai pelaku fisik padahal kan bukan dia,” ujarnya. JULIE INDAHRINI

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.