PELECEHAN SEKS ANAK

Merekuh Freeport Dalam Genggaman

Pemerintah Indonesia berhasil menuntaskan pembayaran divestasi saham Freeport. Masih banyak kritik bermunculan.

Kerja besar itu dituntaskan di penghujung tahun. Transaksi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) berlangsung pada Jumat 21 Desember 2018. Dengan demikian, RI menjadi pemilik mayoritas melalui perolehan saham sebanyak 51 persen.

Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampoerno mengatakan sejak semalam telah berlangsung penyelesaian dokumen dan pemeriksaan administrasi oleh seluruh pihak. “Semalaman kejar penyelesaian dokumen CP (conditional precedence). Sekarang last check by all parties (pemeriksaan terakhir dari semua pihak). Inshallah (diteken hari ini),” ujarnya.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (PT Inalum) sebagai induk holding industri pertambangan melakukan penandatanganan Perjanjian Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) di Aula Djuanda, Mezzanine, Kementerian Keuangan 12-01-2018. (suarapersatuan.com)

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menargetkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi PT Freeport Indonesia bisa terbit sebelum akhir 2018. “Mudah-mudahan (IUPK OP) sebelum akhir tahun 2018 selesai, kalau bisa selesai besok kami akan beritahu. Pasti kami undang,” ujar Jonan dalam konferensi pers di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu 19 Desember 2018..

Jonan mengungkapkan terdapat empat hal yang harus dipenuhi sebelum IUPK OP diterbitkan. Pertama, proses pelunasan transaksi divestasi saham sebesar 51 persen kepada PT Inalum selesai. Kedua, kewajiban pembangunan smelter dalam lima tahun disepakati.

Ketiga, kewajiban perubahan rezim kontrak karya ke IUPK yang telah disepakati oleh Freeport Indonesia. Keempat, penerimaan negara harus lebih besar setelah perubahan rezim yang ketentuannya telah diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. “Saya sudah diberitahu Bu Sri Mulyani, kemarin sudah selesai katanya,” ujarnya.

Jonan mengingatkan perpanjangan izin operasi diberikan sesuai undang-undang yaitu 2 kali 10 tahun. Artinya, izin operasi akan diberikan hingga 2031 setelah itu perusahaan berhak mengajukan perpanjangan hingga 2041. “Sesuai ketentuan, lima tahun sebelum 2031 boleh mengajukan perpanjangan. Nanti kami kaji. Persyaratannya sudah jelas harus membayar pajak harus memenuhi kewajiban lingkungan hidup. Itu sudah diatur detail,” ujarnya.

Sementara, terkait permasalahan lingkungan, Freeport Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyelesaikan peta jalan penanganan limbah Freeport untuk periode 2018-2024. Selain itu, Freeport juga masih menunggu terbitnya izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atas penggunaan lahan hutan lindung seluas 4535, 93 ha. IPPKH tersebut ditargetkan rampung pekan ini setelah mengantongi rekomendasi pemerintah daerah.

Dengan resminya pengambilalihan mayoritas saham Freeport oleh PT , ini berarti PT Freeport Indonesia akhirnya resmi berganti status dari kontrak karya (KK) mejadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Penyerahan IUPK dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono kepada Direktur UtamaFreeport Indonesia disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno, Direktur Utama Inalum Budi G. Sadikin dan CEO FCX Richard Adkerson dan Direktur Utama PTFI Tony Wenas di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

“Pada hari ini, kami telah selelsaikan proses panjang perubahan KK Freepprt menjadi IUPK, telah selesai ditandatangani oleh Menteri ESDM. Semuanya telah diselesaikan, tinggal nantinya Inalum melanjutkan apa yang sudah kami berikan melalui IUPK,” ujar Bambang Gatot dalam konferensi pers di Kementerian ESDM.

Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) merupakan pengganti status Kontrak Karya (KK) yang telah dijalankan Freeport Indonesia sejak  beroperasi pada 1967 dan diperbaharui pada1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Dengan terbitnya IUPK ini, maka Freeport akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. Freeport Indonesia juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

PT Freeport Indonesia (PTFI) (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Terkait dengan pengalihan saham, Inalum telah membayar US$ 3.85 miliar  atau sekitar Rp56 triliunkepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan Inalum meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Kepemilikan 51,23 persen tersebut nantinya akan terdiri dari 41.23 persen untuk Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40 persen oleh BUMD Papua.

Tuntasnya pembayaran membuat orang nomor satu di negeri ini merasa lega. Di media sosial, Presiden Joko Widodo bercerita soal sulitnya menggengam 51 persen saham PT Freeport Indonesia dan mengubah status kontrak karya yang mereka pegang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurutnya, pemerintah harus bernegoisasi selama 3,5 tahun atau lebih dari separuh usia jabatannya agar mayoritas saham Freeport Indonesia bisa digenggam Indonesia.

Dalam negoisasi selama 3,5 tahun tersebut, Jokowi mengatakan Freeport sempat keberatan dengan keinginan pemerintahannya agar mereka mau mendivestasikan mayoritas saham mereka ke Indonesia. Freeport menyatakan hanya mau mendivestasikan 30 persen sahamnya.  “Tapi saya tolak. Kita (Indonesia) harus mendapatkan hak kelola mayoritas 51 persen,” katanya seperti dikutip dari akun Facebooknya, Senin 31 Desember 2018.

Jokowi ngotot karena Indonesia selama ini hanya menikmati bagi hasil pengolahan Tambang Freeport kecil. “Alhamdulillah, upaya panjang itu sudah membuahkan hasil. Kepemilikan saham kita di Freeport berhasil naik jadi 51 persen,” katanya.

Jokowi mengatakan keberhasilan pemerintahannya dalam menyelesaikan proses divestasi saham Freeport tersebut merupakan kado penutup akhir tahun 2018. Keberhasilan tersebut juga melengkapi upayanya dalam memaksimalkan pengelolaan kekayaan alam yang selama ini banyak dikuasai kontraktor asing oleh dalam negeri.

Sebelum Freeport, Jokowi mengatakan pemerintahannya juga telah berhasil mengembalikan pengelolaan Blok Mahakam dan Blok Rokan, Riau. Sebagai informasi, dua blok tersebut selama 50 tahun kemarin sudah dikuasai kontraktor asing. Untuk Blok Mahakam, selama 50 tahun sebelum Jokowi berkuasa, dikelola oleh Total E&P Indonesie asal Perancis dan Inpex Corporation asal Jepang. Sementara itu, untuk Rokan, sebelum jatuh ke tangan Indonesia, selama 50 tahun belakangan dikelola oleh perusahaan Amerika, Chevron.

Meski pemerintah telah bernapas lega, namun kritis pedas terkait divestasi saham Freeport terus bermunculan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia sekaligus ekonom Rizal Ramli menjadi salah satu yang menyoroti kontrak Republik Indonesia (RI) dengan Freeport. Disampaikan melalui akun Twitter pribadinya, @RamliRizal yang diunggah pada Rabu 26 Desember 2018.

Dalam cuitannya itu, Rizal Ramli tampak mengunggah potongan isi perjanjian RI dengan Freeport. Pada pasal 31-2 KK tertuang apabila pemerintah dapat menolak perpanjangan kontrak dengan alasan yang kuat.

Rizal Rizal Ramli pun mempertanyakan, kenapa perjanjian itu dipelintir menjadi Indonesia wajib memperpanjang. Padahal yang tertera adalah hal sebaliknya.

Dari kalimat lanjutan kontrak juga ditegaskan jika pemerintah tentu tidak akan tanpa alasan mengurungkan atau menunda persetujuan jika tidak ada alasan (kuat). “Freeport berhak ajukan perpanjangan kontrak (option), subject to Government Approval (Tergantung pemerintah mau terima/tolak) Kok diplintir jadi wajib perpanjang?

RI punya alasan reasonable utk tidak perpanjang: wanprestasi PTFI dlm divestasi, smelter, rusak lingkungan, sogok,” tulis Rizal Ramli.

Lebih lanjut, Rizal Ramli pun mengungkapkan kelemahan dan ketakutan Freeport sebagai contoh jika Indonesia bisa menekan perusahaan tambang raksasa itu. “Karena kelemahan2 Freeport dan ketakutan masuk penjara krn UU Korupsi AS, atas tekanan RR, CEO Freeport tahun 2001 bersedia bayar ganti rugi ke RI $5M, naikkan royalties, proses limbah, divestasi dan smelter. Itu contoh Indonesia bisa tekan Freeport, bukan malah bayar $3,8M,” imbuh Rizal Ramli.

“Pada negosiasi 2001, CEO Freeport James Moffett setuju dgn tuntutan RR agar bayar $5 M, juga setuju utk tangani limbah, renegosiasi royalties yg rendah, divestasi dan smelter. Tapi dia minta waktu persetujuan Board yg lain di Denver. Sayang 3 bulan kemudian ganti pemerintah,” katanya.

“Bahasa sederhana-nya, atas dorongan RR, tahun 2001, CEO Freeport mau bayar $5M + lain2, karena takut UU Anti-Korupsi AS. Sayang 3 bulan Gus Dur diganti. Ini kok Indonesia mesti bayar 55,8 T untuk beli 51% saham. Itupun pakai utang Global Bond bunga tinggi ? Risky Structure,” ungkap Rizal Ramli.

Presiden Joko Widodo (keempat kanan) berjabat tangan dengan CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson (ketiga kanan) usai memberikan keterangan terkait pelunasan divestasi PT Freeport Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018). (Foto: Antara)

Sebelumnya Rizal Ramli juga sempat mencuitkan soal kontrak pertambangan. Ia mencontohkan pengembalian Blok Rokan dan Blok Mahakam setelah kontrak habis. “Setiap kontrak pertambangan yg habis berlakunya wajib dikembalikan ke RI. Pak @jokowi menerima pengembalian Blok Mahakam dari Total Prancis 2015 & Blok Rokan di Riau dari Chevron, AS. Kemudian memberikan hak pengelolaanya kepada Pertamina. Langkah Pak @jokowi sangat tepat&bagus,” ujarnya.

Harga yang harus dibayar pemerintah untuk mengantongi 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) secara utuh masih menjadi pro dan kontra. Maklum, kocek yang harus dikeluarkan pemerintah cukup besar mencapai US$3,85 miliar atau Rp56 triliun (kurs Rp14.500).

Terkait itu, Pengamat Hukum Sumber Daya dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menuturkan angka itu tak sepadan dengan tanggung jawab PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum, sebagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengambilalih saham Freeport Indonesia.

“Freeport ini kan masih banyak tanggung jawab hukumnya, pembangunan smelter, pajak, kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara. Kalau nanti Inalum jadi pemegang saham mayoritas berarti ini jadi tanggung jawab Inalum juga,” papar Redi.

Melihat hal itu, Redi berpendapat bahwa sebenarnya yang akan dikeluarkan Inalum nantinya tak hanya US$3,85 miliar, tapi bisa lebih banyak dari itu. Apalagi, smelter bukanlah barang murah. “Pembangunan smelter itu bisa US$1,5 miliar. Cukup besar dana yang harus dikeluarkan, sampai sekarang kan pembangunan smelter tidak juga dilakukan oleh Freeport Indonesia,” ucap Redi.

Selain itu, ia menyebut perhitungan valuasi yang harus dibayar oleh Inalum ini terbilang tak adil. Masalahnya, jumlah pembayaran yang harus dilunasi Inalum dihitung berdasarkan proyeksi keuntungan dan arus kas sampai 2041. “Harusnya sampai 2021 saja karena kan izin kontrak karya (KK) Freeport Indonesia juga akan berakhir 2021. Seharusnya Indonesia di atas angin, tapi Indonesia sepertinya tidak kuat dalam negosiasi,” kata Redi.

Lagipula, jika memang harga yang harus dikeluarkan Inalum mencapai US$3,85 miliar, Redi berpendapat lebih baik Indonesia mengambil langsung 100 persen saham Freeport Indonesia. Pasalnya, keuntungan yang didapat juga akan berkali-kali lipat. “Kalau dihitung kepemilikan barang Freeport Indonesia itu Rp80 triliun, daripada hanya bayar Rp50 triliun hampir Rp60 triliun tapi hanya genggam 51 persen, lebih baik sekalian saja habis-habisan bayar banyak,” tutur Redi.

Menanggapi berbagai kritik dan pertanyaan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara soal divestasi saham 51,2 persen PT Freeport Indonesia. Disampaikan melalui akun Facebook @smindrawati yang diunggah pada Kamis 27 Desember 2018.

Pada postingannya itu, Sri Mulyani membeberkan kemelut yang dihadapi terkait Freeport dan usaha para presiden untuk mengatasinya. Terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil merebut saham mayoritas untuk Indonesia. Menurut Sri Mulyani itu adalah suatu hal yang membanggakan. Ia juga membeberkan perjuangan Jokowi dalam hal ini.

Oleh karena itu, ia menilai apabila ada pengamat yang justru mengatakan langkah Jokowi adalah ‘bodoh’, maka ia menganggap pengamat itu semakin kosong dan sombong. IIEN SOEPOMO

 

You might also like