Mantan Kades Kaget Didakwa Rugikan Negara Rp 1 Triliun

Wajah Sri Astuti tak berseri lagi. Mantan Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, ini kaget dirinya dituduh telah merugikan negara hingga Rp 1 triliun. Kerugian itu dihitung dari ratusan surat keterangan tanah (SKT) yang diterbitkannya di atas lahan PTPN-II, saat menjabat kepala desa.

“Dari seluruh SKT yang diterbitkan, tak ada sepeser pun uangnya saya nikmati. Tidak ada yang mulia,” ucap Sri Astuti di hadapan majelis hakim PN Medan yang diketuai Nazar Efendi, Senin (7/1/2019).

Sri Astuti mengatakan, dirinya juga sempat kaget ketika rumahnya digrebek petugas kepolisian dan mengatakan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dirinya menerbitkan SKT-SKT itu mencapai triliunan rupiah. “Saya kaget. Bahkan saya sempat dirawat di rumah sakit gara-gara hal itu,” katanya.

Sri juga mengaku kondisinya dalam keadaan tertekan dan labil saat diperiksa di kepolisian. “Saat itu penyidik bilang, saya harus menyebutkan angka. Karena saat itu saya sedang labil, saya sebutkan saja besarannya. Kalau jumlah SKT yang saya terbitkan, saya sudah lupa,” tuturnya menjawab pertanyaan jaksa terkait isi BAP-nya yang menyebutkan nominal harga untuk penerbitan SKT.

Menurut Sri, dirinya mengeluarkan SKT itu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. “Saat pembuatan SKT itu, kepada warga saya bilang bahwasanya tanah itu bukan hak milik namun untuk dikelola saja seperti untuk bercocok tanam dan beternak. Karena lahan itu merupakan milik PTPN II,” ungkapnya.

Jawaban Sri itu langsung disambar jaksa dengan melontarkan pertanyaan. “Apakah saudara terdakwa tidak tahu, SKT-SKT itu ada yang sudah diperjual belikan. Bahkan SKT itu ada yang sudah ditingkatkan menjadi SHM,” sebut JPU.

Dengan suara pelan, lalu Sri Astuti mengaku tidak tahu soal itu. Di akhir keterangannya, Sri Astuti juga mengaku bersalah. Akibat ulahnya negara dirugikan hingga triliunan rupiah. “Saya mengaku bersalah yang mulia,” pungkasnya.

Majelis hakim kemudian menutup persidangan dan melanjutkannya pekan depan.

Keluarga yang hadir di persidangan langsung memeluknya Sri Astuti saat hendak digiring kembali ke dalam sel tahanan. Mereka juga menangis.

Sekadar mengingatkan, Sri Astuti tahun lalu juga pernah menjadi terdakwa di PN Medan. Dia divonis selama 1,2 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan pungutan liar sebesar Rp5 juta kepada seorang warga yang mau mengurus surat silang sengketa di kantornya. Dia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) petugas kepolisian dari Polrestabes Medan.

Dalam kasus ini, Sri Astuti menjadi terdakwa karena menerbitkan ratusan surat keterangan tanah (SKT) hingga negara dirugikan senilai Rp1 triliun lebih.

Jaksa dalam dakwaannya menyebutkan, Sri Astuti yang menerbitkan SKT/Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah sebanyak 405 lembar di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN-II (Persero) Kebun Sampali dengan luas 604.960,84 M2 sehingga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Sampali.

Selain itu, persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat diterbitkannya SKT seperti surat permohonan, surat pernyataan penguasaan fisik, berita acara pengukuran tanah, dan gambar situasi tidak dihiraukan Sri Astuti dan malah menyediakan semuanya di Kantor Desa Sampali, sehingga pemohon tinggal menandatangani saja.

Bukan itu saja, tambah JPU lagi, Sri Astuti dalam menerbitkan 405 SKT itu turut menerima uang dengan jumlah bervariasi antara Rp300 ribu sampai Rp500 ribu/SKT sehingga menguntungkan diri pribadi dan juga orang-orang yang tertera di 405 SKT tersebut.

Atas perbuatannya, Sri Astuti dijerat melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

You might also like