Korupsi Bantuan Menteri, Mantan Kadis Koperasi Tapsel Divonis Setahun Penjara

Ketua Koperasi Wanita Saroha Juga Divonis Setahun

Mantan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Tapanuli Selatan, Awaluddin, divonis satu tahun penjara denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp 278 juta yang apabila tidak dibayar diganti pidana selama 6 bulan penjara.

Vonis itu ditetapkan majelis hakim Pengadilan Tipikor di PN Medan, Senin (7/1/2019) sore. Menurut majelis hakim,  terdakwa Awaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider yang didakwakan JPU Dicky Wirawan dari Kejari Tapanuli Selatan.

Terdakwa Awaludin terbukti bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

“Mengadili terdakwa Awaluddin dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara, denda Rp 50 Juta subsider 1 bulan kurungan. Selain itu kepada terdakwa diwajibkan membayar Uang Pengganti Kerugian Negara sebesar Rp 278 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah incrach diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan,” ucap majelis hakim, Sariyana.

Usai menetapkan vonis terhadap Awaluddin, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman terhadap Nurhayati Hasibuan, ketua Koperasi Wanita Saroha, selaku penerima Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional Tahun Anggaran 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Nurhayati divonis pidana penjara selama 1 tahun, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan karena terbukti menerima pencairan dana sebesar Rp 900 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Putusan hukum majelis hakim terhadap Awaluddin dan Nurhayati lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang pada persidangan sebelumnya menuntut keduanya selama 1 tahun, 6 bulan. Meski demikian denda dan uang pengganti diputuskan majelis hakim sesuai dengan yang dituntut jaksa.

Dalam perkara ini, Awaluddin selaku Kepala Dinas Koperindag Tapanuli Selatan hendak menjalankan program Bantuan Sosialisasi Pasar Tradisional yang digagas Kementerian Koperasi dan UKM pada Mei 2014. Mereka kemudian mencari koperasi yang dapat menjalankan program tersebut. “Setelah melakukan survey, Awaluddin menetapkan Koperasi Wanita Saroha sebagai sasaran yang layak menjalankan program dengan anggaran mencapai Rp 900 juta itu. Padahal, koperasi tersebut masih belum layak menjalankan program Bantuan Sosialisasi Revitalisasi Pasar Tradisional. Awaluddin dan Nurhayati berupaya memenuhi proposal dengan mengolah data sedemikian rupa,” ucap JPU, Dicky Wirawan.

Koperasi Wanita Saroha akhirnya ditetapkan sebagai peserta program. Namun, dalam pengerjaannya sejumlah bangunan fisik tampak tak sesuai dengan kontrak pembangunan Pasar yang terletak di Desa Situmba Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini dinilai merugikan negara. Puncaknya, BPK-P melalui audit penghitungan kerugian negara menyatakan bahwa nilai pembayaran dana tidak sebanding dengan nilai prestasi pengerjaan yang mengakibatkan negara mengalami kerugian berkisar Rp 288 juta.

You might also like