Jokowi Dikalahkan Tampubolon

Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan permohonan Tampubolon. Pelaksanaan pemberhentian antar waktu harus ditunda.

Persoalan bermula ketika sembilan anggota DPR dari partai Hanura memutuskan pindah partai, lalu partai sebelumnya pun mencopot mereka dengan mekanisme PAW (Pergantian Antar Waktu). Pemberhentian mereka dikuatkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 311/P Tahun 2018 tentang Peresmian, Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPR dan Anggota MPR Masa Jabatan 2014-2019.

Kesembilan anggota DPR RI dari Partai Hanura itu: Frans Agung Mula Putra, Dadang Rusdiana, Sarifuddin Sudding, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Dossy Iskandar Prasetyo, Fauzih H. Amro, Arief S Suditomo, Mukhtar Tompo dan Nurdin Tampubolon.

Tak tinggal diam, mereka pun melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada awal November lalu. Salah satu yang mengajukan gugatan adalah Nurdin Tampubolon.

Dalam gugatannya selain Kepres yang dilahirkan Jokowi sebagai presiden, Nurdin juga mempersoalkan penerbitan Kepres yang dilakukan pada saat reses masa sidang pertama tahun sidang 2018-2019 agar segera dilakukan pergantian antar waktu. “Dan presiden juga mengabaikan keberatan atau gugatan dengan nomor register perkara 596/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST yang diajukan klien kami karena adanya pergantian antar waktu sebagai anggota DPR. Presiden telah melanggar pasal 241 ayat (1) Undang-undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” terang Adi Warman, salah satu kuasa hukum Nurdin Tampubolon.

Nurdin Tampubolon (youtube)

Adi menambahkan, kliennya merasa sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 311/P Tahun 2018 tentang Peresmian, Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPR dan Anggota MPR Masa Jabatan 2014-2019 tersebut. Pasalnya, Kepres yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini berlaku asas Erga Omnes yang mengait pihak-pihak yang berperkara tetapi juga mengikat pihak lain termasuk Nurdin Tampubolon.

Dan pada awal Desember lalu, Nurdin Tampubolon bisa bernafas lega, gugatannya dikabulkan oleh PTUN. Langkah cepat dilakukan dengan berkirim surat ke presiden untuk memberitahu putusan PTUN tersebut.

Dalam jawabannya melalui surat yang dikirim oleh Menteri Sekretaris Negara dan ditandatangani oleh Praktikno tertulis bahwa Presiden Joko Widodo telah menerima Salinan Penetapan Majelis Hakim PTUN Jakarta no 267/G/2018/PTUN-JKT yang antara lain berisi penetapan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 311/P Tahun 2018 tentang Peresmian, Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPR dan Anggota MPR Masa Jabatan 2014-2019.

Presiden di PTUN kan bukanlah hal baru. Tercatat, Jokowi pernah beberapa kali di PTUN kan oleh beberapa pihak. Pada Februari 2015, pengacara kondang Todung Mulya Lubis mewakili kliennya terpidana mati Bali Nine duo, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan menggugat Jokowi ke PTUNatas keputusan Presiden Jokowi menolak permohonan grasi mereka.

Lalu, pada Agustus 2016,  sejumlah warga yang berprofesi sebagai advokat mengajukan gugatan tata usaha negara bagi pembatalan Keputusan Presiden tentang pengangkatan sekaligus pemberhentian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar. Alasan pengajuan gugatan, karena pengangkatan dan pemberhentian Arcandra oleh Presiden Joko Widodo bermasalah. Dalam pengangkatan Arcandra, lanjut dia, Presiden seharusnya cermat soal masalah kewarganegaraan karena syarat menjadi menteri mesti warga negara asli.

Juli 2017, Ahmad Zuhdi, salah satu staf Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, melayangkan gugatan kepada Presiden Jokowi Dodo di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan itu terkait dengan belum diberhentikannya Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty yang sudah berusia lebih dari 65 tahun.

Presiden Joko Widodo //ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.

Artinya, Surya Chandra Surapaty seharusnya sudah masuk masa pensiun per tanggal 23 Juni 2016. Akan tetapi, ia sampai saat ini masih menjabat.

Menurut Zuhdi, hal itu melanggar PP No. 65/2008 Pasal 4 Ayat 1 tentang batasan umur pejabat negara yang setara dengan eselon IA, serta Pasal 4 ayat 2 tentang batasan usia pensiun. “Karena ini melanggar PP 65/2008 dan belum juga diberhentikan Presiden, maka kami mengajukan gugatan ke PTUN,” katanya.

Terkait kasus Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, Jokowi juga digugat ke PTUN oleh sejumlah pihak. Adalah Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menggugat pemerintahan Jokowi-JK, terkhusus Presiden RI Joko Widodo, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menyusul masih aktifnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berstatus terdakwa.

Juni 2018 Presiden Joko Widodo kembali di PTUN-kan oleh Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), menggugat Keppres Jokowi terkait landasan hukum pengangkatan Komjen Pol M. Iriawan sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat. PB SEMMI berharap, seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut mengawal gugatan dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, demikian juga bagi Iwan Bule. Mereka juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak asal dalam membuat keputusan, sehingga kegaduhan politik dan peraturan serta perundang undangan bisa kita jadikan panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. JIR

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.