KPK IKLAN

Hasil Akhir Hak Interplasi DPRD Babel Terhadap Gubernur ?

 

Forumkeadilan.com, Pangkalpinang- Hak Interpelasi DPRD Babel terhadap Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman
yang sempat menjadi trend topik di beberapa media lokal cetak dan online beberapa waktu lalu, sepertinya sudah tak terdengar lagi pembahasannya oleh para petinggi di gedung DPRD Babel.

Padahal diawal tahun 2018 lalu hak interpelasi terhadap Gubernur Babel begitu hangat diperbincangkan oleh masyarakat se Babel, lantaran para pimpinan Dewan Babel saat itu sepakat menilai kebijakan dan tindakan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan  banyak melanggar konstitusi sehingga merugikan banyak pihak.

Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya saat itu sempat menegaskan jika pengajuan interpelasi sudah melalui mekanisme rapat paripurna. Sebanyak 23 anggota DPRD sudah sepakat mengatakan setuju dan hal itu telah memenuhi kuorum.

“Interpelasi merupakan hak DPRD yang diatur dalam Undang-Undang. Perlu kami luruskan, interpelasi ini untuk bertanya kepada Gubernur terkait persoalan yang ada. Bukan untuk menilai kinerja. Kalau kinerja itu nanti dibahas dengan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban,” ujar Didit kepada wartawan, Rabu, 11 April 2018.

Pimpinan DPRD Babel menunjukan surat persetujuan penggunaan hak interplasi terhadap Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, beberapa waktu lalu, foto : wowbabel.com

 

Bahkan dalam pemberitaan di media cetak lokal, ketua DPRD Babel, Didit juga mengatakan jika hak interpelasi terhadap Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan dipercepat dengan beberapa pertimbangan yang telah disetujui oleh Badan Musyawarah DPRD Babel.

Bahkan DPRD Babel juga sudah membentuk panitia khusus(Pansus) yang beranggotakan 19 orang dan diketuai oleh Eka Budiarta untuk membahas permasalahan hak interpelasi terhadap Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan sehingga dibentuk dua tim agar jawaban yang diberikan oleh Gubernur Babel bisa segera dituntaskan.

Seiring berjalannya waktu kabar kelanjutan hak interplasi ini semakin tenggelam, bahkan nyaris tak terdengar lagi. Namun diawal tahun 2019 ini permasalahan hak interpelasi terhadap Gubernur Babel kembali mencuat. Hal ini kembali ramai dibicarakan, baik di warung kopi maupun di grup WA ngopi dan ketakong yang dulu sempat memberikan obat masuk angin “Tolak Angin” kepada Ketua dan wakil Ketua DPRD Babel saat mereka beraudiensi ke kantor DPRD Babel dalam rangka memberikan dukungan hak interplasi tersebut.

Di beberapa grup WA komunitas masyarakat se Babel  sering kali disebut sebut ada dugaan dana pot pot (uang siluman) yang dibagikan untuk merendam hak interpelasi terhadap Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan.

Sebagian dari merasa mengungkapkan rasa kecewanya dengan tidak tuntasnya hak interpelasi tersebut. Menurutnya sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk pembahasan hak interpelasi tersebut tapi tak kunjung juga kejelasannya bahkan ada dugaan sengaja dipetieskan oleh pihak pihak pihak tertentu.

Presiden Direktur Group WA Ketakong Bangka Belitung, Patris Lumumba. SH misalnya, mengatakan jika dirinya sudah mengirimkan surat permohonan audiensi nomor 01/WA-KT/XII/2018 sifat penting kepada pimpinan DPRD Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 11 Desember 2018 lalu.
“Dalam surat tersebut jelas kami mempertanyakan kejelasan tindaklanjut Interplasi yang bergulir di DPRD Babel dan mendesak DPRD Babel menyampaikan hasil kepada publik,” ungkap Patris melalui pesan aplikasi WA, Rabu (23/1).

Tidak hanya itu, kata Patris dalam surat tersebut pihaknya juga mempertanyakan seperti apa pengelolaan tata kelola pertambangan timah yang legal sesuai RKAB yang ditandatangani oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan.
“Kami pertanyakan seperti apa tata kelola dan perdagangan timah mulai dari hulu sampai hilir dan legalisasi timah ilegal menjadi legal tersebut dan sudah ditandatangani oleh Gubernur Babel, ” tegasnya.

Suasana sidang paripurna hak interplasi di DPRD Babel, beberapa waktu lalu.

 

Selain itu ia juga mempertanyakan pencabutan peraturan daerah sumbangan pihak ketiga yang besarnya milyaran rupiah. Hal tersebut harus disampaikan ke publik terkait permasalahan pengunaan maupun pengembalian anggaran tersebut.
“Pencabutan perda sumbangan dari pihak ketiga yang nilainya sampai milyaran rupiah harus jelas seperti apa pengunaan anggaran tersebut apakah digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah atau untuk kepentingan pribadi harus di sampaikan kepada publik, jangan sampai terjadi permasalahan dikemudian hari,” katanya.

Ia berharap dengan adanya kejelasan tindaklanjut permasalahan tersebut. Sebab itu permasalahan harus disampaikan kepada publik dan dia juga meminta ketua DPRD Babel untuk bersedia beraudensi dengan pihaknya.
“Kami masih menunggu kapan DPRD Babel bisa memberikan penjelasan dan penyampaian hasil interpelasi dan sumbangan dari pihak ketiga tersebut kepada publik. Jangan sampai masyarakat bertanya tanya seperti apa akhirnya,” pungkasnya.

Terkait kelanjutan interplasi ini, para pimpinan Dewan Babel justru terkesan berbeda pendapat. Jika Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya yang dihubungi forumkeadilan.com tak bersedia memberikan penjelasannya dan meminta forumkeadilan.com untuk bertanya ke fraksi di DPRD Babel.

“Sebaiknya tanya langsung dengan masing masing fraksi di DPRD,” pinta Didit via WA terkait perkembangan kabar hak interplasi DPRD Babel terhadap Gubernur Erzaldi Rosmsn, Kamis,(24/1).

Sedangkan wakil Ketua DPRD Babel Hendra Apollo justru menyebut masalah interpelasi itu sengaja diulur-ulur. Menurutnya, setelah jawaban disampaikan Gubernur Erzaldi, seharusnya dewan segera bersikap. Menerima atau menolak jawaban tersebut. Jika menolak, dilanjutkan hak angket (hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, red).

“Berjuang sendiri pacak gile, dibikin masalah banyak ­tanggok. (Berjuang sendiri bisa gila, dibikin masalah banyak yang memanfaatkan demi uang),” ujar anggota Fraksi Golkar itu seperti dikutip di Media Indonesia, Jum’at (25/1).

Lebih meirisnya, Hendra Apollo justru mengungkapkan jika dari 12 item interpelasi, di antaranya kerja sama internasional antara Pemprov Babel dan Hongfu International Technology Co Ltd dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dan perpanjangan operasi produksi kepada perusahaan pertambangan, jelas melanggar UU dan peraturan pemerintah. Termasuk Raperda RZWP3K yang belum juga terselesaikan.
“Susah, kuat diduga ada sogok di sini,” ungkapnya.

Demikian halnya juga disampaikan Wakil Ketua III DPRD Babel Dedy Yulianto jika hak interplasi itu sudah jelas. “Bukti sudah lengkap kok,” jawabnya singkat.

Sementara itu, ketua Panitia Khusus (Pansus, red) Hak Interplasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPRD Babel), Eka Budiarta dari fraksi Partai Bulan Bintang justru mengungkapkan jika hasil kerja Pansus hak interplasi itu sudah di paripurnakan dan sudah diserahkan ke pimpinan DPRD Babel dan ke pihak Gubernur Erzaldi Rosman.

“Hasil pansus hak interpelasi sudah diserahkan kepada pimpinan DPRD Babel dan kemudian ke Gubernur Babel,” ungkapnya melalui pesan aplikasi WA messenger kepada wartawan forumkeadilan.com, Senin(28/1).

Ia juga menjelaskan bahwa pansus sudah mengeluarkan rekomendasi terhadap 12 materi Interpelasi tersebut.

“Pansus dibagi dua materi, wakil ketuanya Pak Tanwin, beliau membahas masalah pengiriman pelajar atau mahasiswa keluar negeri khususnya Taiwan dan juga kunjungan kerja keluar negeri. Kalau saya membidangi pemberian izin perpanjangan IUP tambang laut dan pengiriman zircon keluar daerah,” jelasnya.

Eka juga menyampaikan bahwa hasil dari paripurna tersebut yakni merekomendasikan kepada Gubernur untuk mencabut Perda tentang sumbangan pihak ketiga dan selanjutnya mengembalikan penerimaan dari pihak ketiga ke kas negara.

“Kami mengeluarkan rekomendasi mencabut peraturan daerah tersebut dan juga tidak memungut lagi sumbangan pihak ketiga dari penjual timah,” katanya.

Namun untuk lebih jelasnya kata Eka silahkan tanyakan langsung kepada staf sekretariat DPRD Babel, Eko terkait hasil keseluruhan pansus.

“Nanti hubungi mas Eko kalau hasil rekomendasi keseluruhan pansus interpelasi,” pungkasnya.

Untuk diketahui Hak Interplasi terhadap Gubernur Babel ini, disetujui oleh beberapa partai diantaranya Partai PDIP 10 anggota, Golkar 7 anggota, PKS 5 anggota, Hanura 2 anggota dan PAN 3 anggota.

Lalu ada beberapa partai yang menolak seperti Partai Nasdem 2 anggota, Gerindra 5 anggota dan PPP 6 anggota, selain itu ada juga partai yang ragu-ragu yaitu Partai Demokrat 3 anggota dan PKB 2 anggota.

Sementara ke-12 Item interplasi yang diajukan DPRD Babel kepada Gubernur Babel adalah Kerjasama international antara Pemprov Babel dengan Hongfu International Technology, Co. Ltd. Pembentukan Tim Komunikasi Gubernur (TKG). Aturan absensi 4 kali per hari bagi ASN. Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dan perpanjangan operasi produksi kepada perusahaan pertambangan.

Selanjutnya Mutasi dan pengisian jabatan ASN tidak melalui analisa jabatan (anjab). Raperda RZWP3K yang belum juga terselesaikan. Kunjungan Gubernur Babel ke luar negeri tanpa izin menteri terkait. Juga terkait dana sumbangan pihak ketiga.

Perizinan terkait RKAB. Pembiaran penambangan pada lahan WPN eks PT Kobatin. Tata kelola mineral ikutan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan terakir Permasalahan Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang tak mengikuti aturan perundang-undangan.

You might also like