PELECEHAN SEKS ANAK

Gaduh Gagasan Potong Tangan Koruptor

Wakil rakyat dan penyelenggara negara yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin banyak. Hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan selama ini ternyata tidak memberikan efek jera. Itulah sebabnya Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) menawarkan hukum potong tangan pada koruptor. Dan banyak pihak menjadi ngeri.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonenesia (MUI) Tengku Zulkarnain membikin ngeri para koruptor dan mengagetkan para penyelenggara negara. Dia mengabarkan bahwa MUI sedang menggodok aturan baru yang sesuai dengan syariat Islam tentang hukuman potong tangan bagi pencuri dan koruptor.

Pernyataan tersebut diungkapkan ketika Tengku Zulkarnain memberi tausiah dalam Dzikir Nasional Festival Republik 2018: Menebar Kebaikan Menguatkan Kepedulian di Masjid Agung At-Tin, Jakarta Timur, Senin 31 Desember 2018. Bahkan ia bilang gagasan MUI tersebut akan akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai Pmilihan Preseiden (Pilpres) 2019.

Tengku Zulkarnain (Tribunnews.com)

“Saya dengan kawan-kawan sudah menggodok bahwa kami akan mengajukan permohonan para maling dan koruptor yang terbukti, baik dengan bukti dan saksi tidak perlu dipenjara melainkan dipotong saja tangannya. Usulan ini akan disampaikan setelah pemilu 2019,”  katanya dalam tausiah itu.

Ia menjelaskan, usulan itu akan diajukan karena per harinya pemerintah Indonesia harus menyediakan Rp 4 miliar untuk memberi makan tahanan koruptor di penjara atau lembaga permasyarakatan termasuk koruptor dan uang makan untuk narapidana tersebut. Artinya pemerintah membutuhkan uang hingga Rp 15 triliun untuk ransum para tahanan termasuk para koruptor. “Pemerintah memberi uang sebanyak itu untuk memberi makan maling,” ujarnya. Kendati demikian, ia pesimistis usulan itu akan dikabulkan oleh DPR.

Terlebih menurutnya, sebagian koruptor justru berasal dari anggota dewan. Ia menyontohkan kasus mayoritas 40 dari 44 anggota DPRD Kota Malang terjerat kasus korupsi. Karena itu, ia berpesan supaya masyarakat Indonesia di pemilihan umum 2019 hanya memilih pemimpin sholeh.

Tengku Zulkarnain juga mengatakan bahwa hukuman di Indonesia bagi para koruptor tidak tegas. Hal itu ia sampaikan terkait usulannya supaya para koruptor dihukum potong tangan. “Banyak kasus korupsi belum separuh menjalankan hukuman kemudian remisi dan sudah keluar. Mereka di lapas juga bisa pesta-pesta,” katanya ketika dihubungi Radio Dakta, Kamis 3 Januari 2019.

Menurutnya, dengan hukuman memenjarakan koruptor hanya akan membuang-buang uang negara karena menanggung kehidupan mereka selama di lembaga pemasyarakatan (lapas) hingga miliaran. “Hukuman memenjarakan mereka, sudah tidak efektif lagi, karena negara jadi miskin dengan menanggung hidup mereka. Lebih baik dipotong tangannya, dan uangnya bisa digunakan untuk pembangunan, sehingga kita tidak perlu berutang lagi,” jelasnya, seraya menegaskan bahwa, hukaman potong tangan yang sesuai syariat Islam bagi koruptor ini bisa menjadi solusi untuk mencegah praktek korupsi kembali muncul.

Sotak gagasan Tengku Zulkarnaen yang mengatasnamakan MUI tersebut disambut heboh. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam mengatakan hukuman qisash atau potong tangan tidak akan menggurangi ataupun membuat jera para pelaku korupsi. Bahkan hukuman mati sekalipun tidak akan mampu menghentikan tindak pidana korupsi.

“Hukuman badan dengan potong tangan bahkan dengan hukuman mati, tidak akan menyelesaian masalah korupsi,” kata Anam kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Rabu 2 Januari 2019.

KH Ma’ruf Amin saat bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj di Gedung PBNU Kramat Raya Jakarta Pusat (nu.or.id)

Menurut Anam, ada dua hal penting dalam upaya melawan korupsi di Indonesia yang merajalela. Pertama memambangun mekanisme yang transparan dan akuntable. “Misalnya, semua transaksi by online, tidak lagi cash, atau semua bidang terbuka dengan panel yang independen,” dalihnya.

Keterbukaan dan akuntabilitas ini, dia melanjutkan, akan membangun mekanisme pengawasan yang sangat ketat. Baik di internal maupun eksternal sehingga masyarakat pun dapat turut mengamati apakah ada penyelewengan dan sebagainya.

Kedua, dia mengatakan, hukuman kepada para terpidana koruptor. Menurutnya hukuman pidana kurungan bagi koruptor sudah cukup ditambah dengan perampasan hasil-hasil korupsinya. Hanya saja perlu dilakukan pembinaan selama dalam tahanan. Misalnya dengan mengajak para narapidana korupsi ini ikut bekerja sosial di masyarakat dengan menggunakan seragam. “Pemidanaan di penjara ada pembinaan, pembinaan ini bisa kerja sosial di luar penjara dengan memakai seragam ‘menyesal jadi koruptor’,” ujar Anam.

Menurutnya dua treatment tersebut laik dilakukan sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bukan justru memberlakukan hukum qisash yang menurutnya belum cukup untuk bisa menghentikan tindakan-tindakan korupsi di Indonesia yang telah turun temurun.

Di hari yang sama, Karopenmas Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, juga terkesan menolak gagasan hukum potong tangan. Ia mengatakan bukan kewenangannya menanggapi wacana hukuman qishash tersebut. Pasalnya, sebagai aparat penegak hukum, polri hanya menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan dalam undang-undang (UU). “Kami hanya melaksanakan dan menegakkan regulasi,” kata Dedi saat dikonfrimasi wartawan pada Rabu 2 Januari 2019.

Kendati demikian, untuk menerapkan hukuman potong tangan di Indonesia menurutnya perlu kajian mendalam. Karena penduduk Indonesia tidak sepenuhnya beragama Islam. Oleh karena itu, Dedi menyarankan agar menanyakan langsung kepada lembaga yang berkompeten menanggapi wacana hukuman Qishash tersebut.  “Itu lembaga legislatif sebagai pembuat UU dan Kumham yang berkompeten memberikan tanggapan,” kata Dedi.

Begitu pula dengan Kejaksaan Agung (Kejakgung). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kejaksaan Agung RI, Mukri mengatakan, sebagai aparat penegak hukum ada rel yang harus Kejakgung taati dalam menjatuhkan hukuman. “Semua kan sudah diatur dalam UU, sepanjang UU mengatur ya dilakukan, tapi kalau tidak diatur ya tidak bisa dilaksanakan. Yang pasti kalau kita kan pelaksana UU, kalau tidak ada UU bisa melanggar HAM,” ujar Mukri kepada wartawan Rabu 2 Januari 2019.

Dia mempersilakan MUI untuk mengajukan aturan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI). Mukri menegaskan, aparat penegak hukum akan melaksanakan penegakan hukum mengacu kepada UU yang diberlakukan sesuai dengan asas legalitas. “Soal nanti mereka mau berjuang di DPR, silakan saja. Kami hanya bisa menanggapi normatif, sesuai UU yang ada,” kata Mukri.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj turut menanggapi isu itu. Pernyataannya bersifat normatif juga, namun terkesan menolak penerapan hukuman potong tangan bagi para koruptor.

Menurut Kiai Said, hukuman potong tangan koruptor tersebut tidak bisa diterapkan begitu saja. Sebab, harus melalui proses persidangan di DPR. “Itu harus disepakati oleh perlemen dong. Harus digodok, dibahas. Bukan hanya usul beberapa kelompok kecil kemudian langsung dijalankan,” ujar Kiai Said saat ditanya wartawan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Jati, Jakarta Pusat, Kamis 3 Januari 2019.

Ilustrasi :Tersangka kasus suap pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 2016, Taufik Kurniawan (kiri) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/1/2019). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Di tempat yang sama, Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud juga menyampaikan hal senada. Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama MUI itu pun menjelaskan bahwa pandangan Tengku Zulkarnain itu bukan merupakan pandangan MUI sebagai lembaga, tetapi hanya pandangan pribadi. “Itu Tengku Zulkarnain itu, itu belum MUI. Itu pandangan pribadi itu masih,” sahut KH Marsudi saat wartawan menanyakan hal itu kepada Kiai Said.

Tak urung pengurus MUI menjadi gerah. Terlebih lembaga ini masih dipimpin oleh KH Ma’ruf Amin yang kini menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo. Sejumlah pengurus MUI KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Umum MUI untuk melaporkan kegiatan dan mengklarifikasi beberapa isu. Salah satu yang diklarifikasi pengurus MUI adalah isu hukum potong tangan bagi koruptor.

“Termasuk (yang diklarifikasi yang disampaikan) penyampaian tentang MUI tidak pernah mengusulkan atau membuat draf untuk hukuman potong tangan terhadap koruptor. Jadi MUI belum pernah secara kelembagaan, secara organisasi, untuk mengusulkan hukum potong tangan kepada koruptor atau pencuri,” kata Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis kepada wartawan di kediaman Ma’ruf, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kami 3 Januari 2018.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidowi juga menjelaskan mengatakan, selain klarifikasi soal hukuman buat koruptor tersebut, MUI melaporkan isu yang berkembang terkait Ma’ruf. Baidowi bilang ada ulama dari Madura yang ingin bertemu. “Contoh misalnya dari (ulama) Madura yang selama ini banyak dihubung-hubungkan dengan ulama-ulama yang katanya sangat berseberangan atau mengkritisi terhadap KH Ma’ruf ternyata pada kenyataannya itu banyak ingin melalukan siaturahmi ke KH Ma’ruf,” ujar dia.

Pertemuan pengurus MUI dengan Ma’ruf berlangsung sejak pukul 17.30 WIB hingga 19.40 WIB. Pengurus MUI yang hadir di kediaman Ma’ruf antara lain Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia KH Yusnar Yusuf dan Ketua Komunikasi Bidang Informasi dan Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi MUI KH Abdullah Jaidi.

Cholil menambahkan ada beberapa ulama dari berbagai daerah ingin bertemu dengan Ma’ruf. Ulama yang ingin bersilaturahmi dengan Ma’ruf adalah ulama dari Jawa Timur, Depok, hingga Parung, Bogor.

“Tentunya kita sampaikan karena kami aktif di masyarakat, banyak masyarakat yang ingin silaturahmi kepada Pak Kiai dan masyarakat ingin mengundang beliau untuk memberikan dukungan dan support kepada beliau. Beliau insyaallah setelah pertengahan Januari, akan jalan tanggal 22 di Ponorogo, lalu berkeliling di Jabar, Banten, dan tanggal 28 di Parung. Beliau akan putar setelah itu,” pungkas Cholil. Setelah menemui Ma’ruf, Cholil menuturkan pihaknya akan membahas isu tersebut ke MUI.

Lantas bagaimana tanggapan Ma’ruf Amin? Menurut Cholil, Ma’ruf berpesan agar MUI menjadi penengah untuk menyebarkan hal-hal yang baik kepada masyarakat.” Bagaimana statement yang bisa menciptakan ya di masyarakat itu lebih adem, damai, anggap demokrasi ini instrumen mencerdaskan bukan sebaliknya,” tandasnya .

Namun sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI, Yunahar Ilyas, tidak serta-merta menampik gagasan Tengku Zulkarnain. Menurut Yunahar, hukuman potong tangan bagi koruptor sangat memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Karena menurutnya, hukum Islam adalah salah satu sumber hukum positif di negara ini.

Ia mengatakan, sudah banyak hukum Islam yang dijadikan hukum positif, seperti undang-undang perkawinan. Tetapi, menurutnya, hal itu bergantung pada DPR yang membahas dan mengesahkan suatu undang-undang. “Terserah DPR. Jika ada yang mengusulkan DPR, terutama Komisi III bisa membahasnya. Menerima atau menolak itu haknya DPR,” kata Ketua PP Muhammadiyah itu kepada wartawan Selasa 1 Januari 2019.

Ilustrasi : Setya Novanto berjalan untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/1). Setya Novanto menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus korupsi KTP Elektronik. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Menurut Ynahar, usulan aturan hukuman berupa potong tangan belum menjadi rencana usulan dari MUI. Ia mengatakan, dalam hukum Islam, jika ada orang yang mencuri harta yang terpelihara dengan baik, cukup satu nishab, tidak karena lapar, dan tidak  terpaksa, maka orang bersangkutan bisa dihukum dengan dipotong pergelangan tangan kirinya. “Nanti kalau Tengku (Zulkarnain) mengajukan usulannya dalam rapat MUI akan dibicarakan pertama di Komisi Fatwa, setelah itu dibahas dalam Rapat Pimpinan Harian MUI,” kata Yunahar.

Bagaimana tanggapan anggota DPR? “Ungkapan itu merupakan sebagai sebuah ekspresi kemarahan terhadap maraknya aksi dan perilaku korupsi yang terjadi akhir akhir ini,” jawab Masinton Pasaribu, SH, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Cuma oitu inti tanggapannya terhadap Tengku Zulkarnaen.

Patut dicatat, DPR dianggap sebagai lembaga paling korup oleh responden dalam survei yang digelar Global Corruption Barometer (GBC) 2017. Survei ini diadakan oleh Transparency International dengan jumlah 1.000 responden di 31 provinsi.

Dalam survei yang digelar sejak pertengahan 2015 hingga awal 2017 ini diperoleh hasil bahwa 54 persen responden menilai DPR sebagai lembagai paling korup. Disusul oleh lembaga birokrasi 50 persen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 47 persen dan Direktorat Jenderal pajak 45 persen.

Peneliti Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko mengatakan, responden menilai DPR sebagai lembaga terkorup karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif itu.

Hasil survei ini sedikit berbeda jika dibandingkan survei pada 2013 lalu. Saat itu yang dinilai sebagai lembaga terkorup adalah Polri. “Tahun 2013 DPR menempati posisi kedua dengan rentang persentase yang jauh berbeda dengan lembaga kepolisian yang menempati posisi pertama. Ini menunjukan perubahan persepsi publik dalam tiga tahun ini,” ujar Wawan.

Tahun 2017, Polri ada di posisi kelima. “Hanya” ada 40 persen responden yang menyebutnya korup Masyarakat dulu menilai korps bhayangkara sebagai lembaga terkorup karena banyaknya praktik pungutan liar di sana. “Pembuatan SIM sampai tilang adalah gambaran masyarakat saat memberi penilaian. Sekarang praktek pungli berkurang, berpindah pada anggota-anggota DPR yang banyak diciduk, makanya tidak heran ketika masyarakat berbelok penilaiannya,” simpul Wawan ketika itu.

Maka dapat diperkirakan bila Tengku Zulkarnaen dan MUI mengusulkan gagasan hukum potong tangan ke DPR selaku lembaga yang berhak menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang, usulan itu akan masuk keranjang sampah. Hamdani

You might also like