PELECEHAN SEKS ANAK

Desakan Hukum Potong Tangan Di Aceh

 

Penangkapan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf oleh KPK atas dugaan korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 membuat daerah berjuluk serambi mekah itu menjadi sorotan publik. Hal itu tidak terlepas dari proses hukum di Aceh yang menggunakan syariat Islam.

Tapi, Aceh hingga kini belum memiliki qanun (hukum) yang mengatur soal korupsi. Untuk mencegah tindakan korupsi kembali berulang, sebagian masyarakat Aceh menyuarakan agar ada qanun (potong tangan) bagi koruptor. Salah satu pihak yang menyuarakan perlu adanya qanun potong tangan bagi koruptor yakni Gerakan Penegak Keadilan (GPK).

Mereka menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Selasa 24 Juli 2018. Massa menuntut dewan agar merancang qanun (hukum) tentang potong tangan bagi koruptor di Aceh.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 11.30 WIB itu, membawa sejumlah umbul-umbul aksi berupa karton dan baliho berisikan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas praktik korupsi di Aceh. “Rakyat Aceh Mendukung KPK,” isi dalam salah satu spanduk.

Salah seorang pengunjuk rasa dalam orasinya menyampaikan, mereka meminta agar dewan segera membentuk undang-undang atau legitimasi hukum sesuai dengan syariat Islam bagi para koruptor di Aceh.  “Siapa yang mencuri uang rakyat maka harus dipotong tangan,” teriaknya.

Irwandi Yusuf

Koordinator aksi Abu Syuja meminta wakil rakyat untuk menegakkan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam bingkai syariah. Terhadap kasus dugaan suap yang menjerat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, pihaknya mengaku siap mengawal upaya penegakan supremasi hukum dalam rangka pemberantasan Korupsi di Aceh. “Mengawal dan mendukung KPK dalam rangka menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan Irwandi Yusuf dan kroninya. Kami mendesak DPRA agar segera memberlakukan qanun potong tangan bagi koruptor,” jelas Abu di lokasi, Selasa 24 Juli 2018.

Dalam orasinya, Abu juga mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk mengkampanyekan tolak aksi kejahatan korupsi di Aceh. “Memperkokoh komitmen rakyat Aceh melalui kampanye gerakan moral tolak korupsi sekarang juga,” sebutnya.

Ketua Komisi VII DPRA bidang Agama dan Kebudayaan, Ghufran Zainal Abidin saat menerima para pendemo berrjanji akan menyampaikan aspirasi massa ke pimpinan DPRA tentang permintaan rancangan qanun potong tangan bagi koruptor di Aceh. “Memang secara khusus belum ada kita muat dalam qanun jinayah, tapi akan kami terima aspirasinya dan sampaikan kepada pimpinan. Kami akan mencoba berusaha untuk membahas soal rancangan qanun potong tangan ini supaya memberikan efek jera bagi koruptor di Aceh,” jelas dia.

Ghufran menegaskan. Dia mengaku siap memperjuangkan untuk penerapan qanun potong tangan. Jika aspirasi pendemo tidak terlaksana dalam tempo waktu dekat. Ia meminta agar massa mengawal proses ini.

Sebelum aksi unjuk rasa berlangsung di gedung DPRA massa juga terlebih dahulu melancarkan aksinya di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Menanggapi usulan tersebut, salah seorang tokoh ulama Aceh, Faisal Ali,  mendukung penuh. Sebab, qanun tersebut diyakini akan berdampak baik pada Aceh, khususnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. “Ketika ada upaya atau tuntutan pihak-pihak untuk membuat qanun soal hukum  potong tangan bagi koruptor di Aceh itu, kami dukung,” ujar Faisal yang juga Ketua PWNU Aceh saat dihubungi wartawan Rabu 25 Juli 2018.

Namun demikian, Faisal menyarankan agar usulan tersebut dikaji terlebih dahulu, khususnya dampak jika qanun tersebut terealisasi. Tidak hanya itu, Faisal juga menilai perlu dilihat lebih jauh apakah tindakan korupsi termasuk dalam kategori pencurian atau tidak. Kajian itu, kata Faisal, juga harus melihat apakah kasus korupsi di Aceh sudah meresahkan masyarakat atau tidak.

“Soal bagaimana prosesnya perlu kajian mendalam untuk mengetahui masuk tidaknya koruptor dalam kategori pencuri, atau orang yang merampas atau merampok. Kita harus lihat secara teliti apakah kasus-kasus korupsi di Aceh sudah benar-benar merajalela, sudah mewabah. Kita belum tahu ini seperti apa,” ungkapnya.

Meski pada umumnya para ulama di Aceh mendukung usulan itu, namun untuk substansi hukuman terhadap koruptor terlebih perlu dimusyawarahkan. Sebab usulan qanun potong tangan menurut Faisal belum begitu mendesak. Faisal menilai lebih baik mengoptimalkan terhadap qanun-qanun yang sudah ada, termasuk soal pencegahan korupsi.  “Sebenarnya usulan ini belum terlalu mendesak untuk kita terapkan. Alangkah lebih baik optimaliasi saja dulu terhadap pencegahannya, itu sangat penting,” tegasnya.

Bahkan dua tahun sebelumnya ada penelitian yang dilakukan oleh oleh Ketua Lembaga Konsultasi dan Mediasi Bersama (LKMB) Aceh, Muchsin Bani Amin . Dalam penelitian itu disebutkan bahwa Mantan Presiden RI, Bacharuddin Jusuf (BJ), juga mendukung usulan sanksi potong tangan bagi para koruptor di Aceh. Bentuk dukungan yang diberikannya dengan cara menandatangi risalah penelitian tentang pidana potong tangan bagi koruptor yang dilakukan oleh Ketua Lembaga Konsultasi dan Mediasi Bersama (LKMB), Muchsin Bani Amin.

Muchsin Bani Amin kepada Serambi, Selasa 12 Januari 2016 menjelaskan, penelitian tersebut sudah dilakukannya sejak 2011. Selama itu pula dia melakukan jajak pendapat terhadap 400 tokoh lokal dan nasional, salah satunya BJ Habibie. “Saya langsung mendatangi kediaman Pak Habibie untuk meminta pendapat dan dukungannya,” kata pria asal Desa Padang Kasap, Kecamatan Plimbang, Bireuen ini.

Dukungan tersebut disampaikan para tokoh dan lembaga dalam bentuk tanda tangan langsung dan tertulis yang dia pilih secara acak. Selama melakukan penelitian, Muchsin sudah menemui sekitar 150 tokoh dan beberapa lembaga di Aceh. Sementara ditingkat nasional dia  menjumpai 250 orang. Jajak pendapat tersebut juga diminta kepada semua pemuka agama di Indonesia.

“Sebanyak 400 koresponden saya telah mendukung hukuman potong tangan bagi koruptor. Penelitian ini saya lakukan atas inisiatif sendiri dan biaya sendiri. Hasil penelitian ini sudah saya berikan kepada Gubernur Aceh melalui asistennya beberapa waktu lalu,” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini.

Mantan hakim Pengadilan Agama itu juga  mengaku melakukan jejak pendapat karena tidak sanggup melihat merajalelanya para koruptor di Indonesia. Saat ini, katanya, perkara korupsi sudah berada dititik nadir. Karena itu, dirinya terdorong melakukan jejak pendapat terkait pidana potong tangan terhadap koruptor untuk kemudian diserahkan kepada Gubernur Aceh dan DPRA.

“Meunyoe broek eungkot jet taboh sira, tapi nyoe sira kabroek, peu yang akan taboh (jika ikan busuk bisa kita kasih garam, tapi jika garamnya sudah busuk apa yang akan kita bubuhkan). Sekarang yang membuat hukum adalah DPR, tapi mereka yang banyak menjadi koruptor. Begitu juga dengan hakim, jaksa, dan polisi, termasuk pejabat dan kelompok partai politik,” imbuh Muchsin.

Menurutnya korupsi sulit akan dihilangkan jika negara masih memberlakukan aturan yang diciptaan oleh manusia. Namun apabila hukum Tuhan diterapkan, maka prilaku korupsi akan hilang. “Kalaupun kita lihat di Cina koruptor dihukum mati, itu karena kepanikan karena tidak ada dasar. Kalau kita ada dasar Surat Al Maidah ayat 38 yang menegaskan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dihukum dengan hukum potong tangan,” ungkapnya.

Ilustrasi pelaksanaan hukum potong tangan

Karena itu dia berharap, dengan adanya hasil penelitian itu Pemerintah Aceh dan DPRA dapat menjajaki untuk merancang dan melahirkan qanun potong tangan bagi koruptor. Qanun Jinayah memang sudah ada di Aceh, tapi tak ada pidana potong tangan bagi koruptor di dalamnya. “Saya minta pada saat penyerahan hasil ini nanti agar diundang semua koresponden dan bupati serta wali kota se Aceh,” pungkas Muchsin.

Secara terpisah, anggota DPRA dari Partai PKS, Bardan Sahidi, memberikan apresiasi atas upaya atau ijtihad yang dilakukan Muchsin Bani Amin.

Dia meminta pemerintah harus menindaklanjuti hasil penelitian itu untuk diformalkan menjadi aturan, apakah diqanunkan atau dipergub.

“Kalau diqanunkan bisa diusulkan melalui Pemerintah Aceh atau bisa menghubungi langsung fraksi di DPRA. Kemudian nantinya fraksi akan memasukkan usulan tersebut dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) komulatif terbuka apabila sifatnya mendesak dan penting. Ijtihat itu akan bermakna jika dilegalkan secara formal,” katanya, Selasa 12 Januari 2016. Dia mengungkapkan sangat setuju dengan usulan Muchsin Bani Amin, karena kondisi korupsi di Indonesia sudah gawat.

Joko Mardiko

 

 

 

You might also like