Arsul Sani, SH., M.Si. Anggota Komisi III DPR RI/Sekjen PPP : “Teror Pada KPK Dilakukan Kelompok Anti Pemerintah”

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diteror. Kali ini, teror menimpa rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan rumah Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, Rabu 9 Januari 2019. Rumah Agus dikirimi tas berisi bom pipa palsu, sedangkan rumah Laode M. Syarif dilempari bom molotov. Untuk diketahui bahwa teror terhadap KPK bukan baru kali ini. Jika dilacak jejak sejak awal berdirinya KPK, belum dua tahun bekerja, komisi antirasuah ini sudah diancam bom pada Januari 2006 yang saat itu diterima oleh sekretaris komisioner KPK bertepatan dengan kasus besar yang sedang ditangani KPK pada saat itu, yakni penyuapan hakim di Mahkamah Agung.

Pada 2008, teror kembali mengguncang KPK pada Februari dan November. Pada 2009, kembali terjadi lagi teror bom persisnya pada Juli. Ancaman tak hanya ditujukan di kantor KPK saja, tetapi juga pada fungsional KPK seperti terjadi pada 2015. Rumah sejumlah pegawai KPK didatangi orang yang menemui anak dan istri. Mereka meminta agar suaminya berhenti menjadi pegawai KPK. Seorang pejabat struktural KPK di bidang penyidikan juga pernah didatangi seseorang dari instansi asalnya yang berpangkat lebih tinggi untuk meminta segera mengundurkan diri dengan ancaman data keluarganya sudah diketahui oleh pejabat tersebut. Ada pula rumah salah satu penyidik KPK yang diancam bom, bahkan mobilnya dirusak dengan cara disiram air keras hingga cat mobil terkelupas.

Setelah Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap polisi dan dijadikan tersangka terkait kasus memerintahkan kesaksian palsu di pengadilan, pimpinan KPK lain pun mulai ikut dilaporkan ke polisi. Tak henti disitu, teror sangat fatal juga menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan, yang disiram cairan kimia setelah menunaikan shalat Subuh di Masjid Jami Al-Ihsan, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 11 April 2017. Novel disiram air keras ke wajahnya oleh dua orang tak dikenal dengan mengendarai sepeda motor. Akibat penyerangan itu, Novel mengalami kesulitan bernapas, mata dan wajahnya menderita luka bakar hingga hampir buta menyeluruh.

(kiri-kanan) Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Mantan Ketua KPK, Abraham Samad dan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, bersama koalisi dari masyarakat sipil lintas elemen menggelar aksi menuntut penuntasan sembilan kali teror terhadap pimpinan maupun pegawai KPK di Gedung KPK, Jakarta (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

KPK memang sejauh ini merupakan institusi yang garang dalam menangkap koruptor, sampai-sampai ia menjadi institusi paling terkenal di masyarakat (survei LSI dan ICW 8-24 Oktober 2018). Dalam sejarah penegakan hukum khususnya yang terkait dengan OTT, harus diakui, KPK merupakan lembaga yang paling getol melakukan OTT. Namun yang terjadi, sejarah selalu berulang: setiap ada terobosan pengungkapan kasus besar oleh KPK, saat itu pula mulai muncul sikap resistensi dari para koruptor. Publik awam pun tahu dan sadar bahwa memberantas korupsi di republik ini seperti melempar sarang tabuhan yang selalu memicu amukan kawanan tabuhan, karena korupsi bukan saja dilakukan secara individu, namun juga secara kolektif, berjejaring, sehingga sedikit saja KPK “bergerak”, ia akan langsung berhadapan dengan solidaritas perlawanan balik para koruptor.

Untuk mengetahui kenapa KPK selalu medapatkan teror dan bagaimana penanganan atau proses hukumnya oleh pihak Kepolisian, berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan Anggota Komisi III DPR RI yang juga Sekjen PPP, H. Arsul Sani, SH., M.Si. pada Selasa 15 Januari 2019 di Jakarta. Berikut nukilanya;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diteror. Kali ini, teror menimpa rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan rumah Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif. Komentar Anda?

Pertama terkait dengan apa teror bom itu, menurut informasinya bahwa sebagian bom itu kan palsu. Nah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini tahun politik ya, jadi tentu ketika tahun politik bisa di prediksikan bahwa potensi ancaman keamanan juga akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena pasti ada kelompok-kelompok yang jahat, tersebut saja begitu. Kelompok kelompok yang jahat yang saya sebutkan tadi itu yang mengambil momen tahun politik itu untuk melakukan distabilitasi. Itu yang mereka lakukan, baik distibilitasi secara keseluruhan maupun distabilitasi dalam konteks dia ingin menunjukkan bahwa aparat keamanan itu tidak punya kekuatan dan kemampuan yang memadai untuk menanggulangi ancaman-ancaman seperti itu.

Jadi Menurut Anda teror teror tersebut dilakukan untuk mendelegitimasi pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum. Apa betul demikian?

Lebih dari itu, kalau pelaku teror tersebut memang kelompok yang anti terhadap pemerintahan sekarang itu kan untuk me-down grade, mendelegitimasi kemampuan pemerintah. Saya melihat teror ini bertujuan untuk mendelegitimasi pemerintah dalam hal ketertiban masyarakat yaitu Kamtibmas.

Akibat teror beruntun yang menimpa pimpinan KPK serta jajaranya. Demi keamanan, ada kemungkinan ke depan petugas KPK dipersenjatai, misalkan nanti petugas KPK akan dilengkapi dengan senjata tertentu. Pendapat Anda?

Nah apakah jawabanya itu kemudian dengan katakanlah, ya buat pegawai KPK itu dari pimpinan sampai ke bawah itu harus mempersenjatai diri. Menurut saya itu merupakan salah satu pilihan. Tetapi kan kita semua mengetahui bahwa orang sipil yang tidak di latih secara khusus, terkecuali penyidik KPK yang dari Polri untuk menggunakan senjata api. Artinya bagi orang sipil selain penyidik KPK yang unsur Polri itu tadi membawa sejanta ke mana-mana. Menurut saya ini kan juga harus dipastikan bahwa yang bersangkutan secara psikologis memenuhi syarat untuk membawa senjata api.

Karena itu menurut saya, pimpinan KPK itu berhenti bicara tentang perlunya mempersenjatai diri, tetapi juga menyiapkan aspek-aspek psikologis dan mentalitas ketika pegawai KPK yang non polisi dipersenjatai.

Pahala Nainggolan (dua kiri), memberikan buku kepada Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani (dua kanan), saat melakukan kunjungan ke kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (aktual.com)

Bagaiamana dengan payung hukumnya kalau pimpinan KPK serta jajaranya dipersenjatai. Bisa Anda jelaskan?

Kalau hukumnya itu sendiri kan sudah ada, bahwa orang sipil kan memang boleh memegang senjata atas dasar izin dari polisi, itu kan aturan dasar. Kalau nanti aturan dasar itu perlu dikuatkan ya maka dikuatkan gitu loh. Bentuk payung hukumnya nanti seperti apa atau apakah cukup dengan level atas misalnya. Bisa juga dengan Peraturan Pemerintah bila dirasa cukup, apa dengan kesepakatan bersama antara dua lembaga yaitu antara kepolisian dengan KPK.

Polri memutuskan membentuk tim gabungan untuk mengungkap pelaku penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Pembentukan tim itu dituangkan dalam surat bernomor Sgas/3/I/Huk.6.6./2019 bertanggal 8 Januari 2019 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Komentar Anda?

Begini, ini kan ikhtiar tim gabungan itu sendiri kan tidak secara spesifik diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita. Yang ada kan kalau di KUHAP itu adalah tim koneksitas. Jadi tim koneksitas yang ada dalam penanganan suatu perkara. Tetapi karena ini ikhtiar yang menjawab respon  tuntutan masyarakat, ya sudah kita berikan kesempatan kepada Polri untuk bekerja lebih dulu. Saya hanya ingin menyampaikan mudah-mudahan tim gabungan ini karena terdiri dari berbagai elemen, termasuk elemen masyarakat sipil. Ini diharapkan bisa bekerja dengan spirit dan semangat dengan gelombang yang sama. Jangan, misalnya nanti di depan publik bisa tertangkap nanti yang ini maunya ke sana dan yang satunya maunya ke situ. Jadi saya berharap nanti tim gabungan ini harus benar-benar kompak.

Kalaupaun ada hal-hal perdebatan itu harus ditutup rapat dan hanya sebatas konsumsi internal tim itu sendiri. Itu saja harapannya sehingga hasil kerjanya nanti maksimal. Toh pada akhirnya hasil kerjanya, kalau itu menunjukkan progress artinya ada temuan baru, bukti baru yang tadinya penyidik polri itu belum menemukannya ya, itu kan diserahkan juga kepada polri untuk kemudian diproses dan ditindaklanjuti. 

Tim advokasi Novel Baswedan, Haris Azhar, menyebut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK senior itu sebagai kasus ‘raksasa kakap’. Haris Azhar meminta Presiden Jokowi turun tangan. Apa komentar Anda?

Begini ya, Presiden harus turun tangan langsung. Bagaimana ya semua semuanya harus presiden turun tangan, lah nanti kalau ada sampah yang menyumbat ke got presiden juga yang harus benahi. Namanya kerja dalam satu sistem pemerintahan itu memang harus ada pendelegasian sesuai kewenanganya masing-masing.  Jangan kemudian yang dimaksud presiden harus turun tangan langsung itu bagaimana, apa harus tim gabungan ataupun tim pencari gabungan pencari fakta (TGPF) itu harus diketuai langsung oleh Presiden. Lihat dulu lah, jangan apa segala sesuatu berangkat dari pesimisme. Kalaupun ada rasa pesimis sedikit kita simpan dulu, jangan langsung buru-buru kita keluarkan.

Penyidik KPK Novel Baswedan menyebut pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF untuk menangani penganiaan dirinya sebagai sesuatu yang tidak peka. “Tidak menjawab keraguan publik, termasuk dirinya karena isinya anggota Polri dan staf ahli Kapolri. Benar demikian?

Ya kalau Novelnya sendiri meragukan, ya apa yang bisa kita buat. Novel kan punya peran penting juga untuk bisa membantu mengungkap kasus ini. Pertanyaan saya, kalau Novel sendiri dari awal sudahlah ragu, untuk apa juga ini terus menerus juga kita perdebatkan di ruang publik soal pengungkapan nya. Jadi kita semua harus membangun optimisme lah.

Anggota komisi III DPR RI, Arsul sani menjawab pertanyaan sejumlah wartawan (fajar.co.id)

Sebagai anggota komisi hukum di DPR RI, apa yang akan diperbuat oleh Komisi III kedepannya dalam hal menanggapi teror terhadap Pimpinan KPK dan jajarannya?

Saya kira kan begini, nanti kita akan melihat kami kan nanti ada rapat kerja dengan dengan KPK kemudian Kapolri gitu ya. Nanti kan kami tanyakan dulu, kalau misalnya ada level langsung antara pimpinan KPK dengan Kapolri itu dikatakanlah ada poin-poin yang telah disepakati dalam rangka ke depan terutama Pencegahan dari ancaman-ancaman teror seperti itu. Terkait hal itu ya kami dari Komisi III tinggal mendorong saja. Kecuali, katakanlah, misalnya KPK nya mengeluh kok pihak Polri tidak merespon dengan baik apa yang disarankan atau masukan dari KPK, nah itu baru kita kemudian Komisi III bergerak, kita pertemukan dalam satu rapat gabungan. 

Apa dan bagaimana harapan Anda terhadap penuntasan proses hukum kasus teror terhadap pimpinan KPK dan jajarannya?

Yang jelas, Polri ini harus terus-menerus kita dorong, kita harus kawal kritisi juga. Jadi ketika katakanlah kita melihat Polri nya itu tidak bekerja dengan optimal ya memang kita harus kritisi. Tetapi jangan juga kemudian dalam mengkritisi itu selalu Polri itu negatif seperti penonton bola yang teriakin atau penontonya lebih jago lebih pintar dari pemain bolanya. Jadi semangat yang harus kita bangun adalah positif, kita sama-sama bantulah. Termasuk teman-teman yang di KPK itu kan juga orang-orang yang punya kemampuan untuk menyelidiki dan penyidik. Jadi mereka juga bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri “diam diam dan kemudian ada temuan menyerahkan kepada polisi” Kalau sudah diserahkan dan ada sebuah progress atau informasi tersebut kemudian tidak ditindak lanjuti oleh Polri maka kita kritisi nanti Polrinya gitu.

You might also like