Adi Warman: Ini Teror Untuk Konsumsi Politik

 

Teror terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terjadi.  Pada Rabu pagi, rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jalan Kalibata Selatan, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dilempar dua bom molotov. Sementara, di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di Perumahan Graha Indah, Blok A9/15 RT 004/014, Kelurahan Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, digantung tas berisi benda mencurigakan. Namun, polisi memastikan benda di dalamnya bukan bom. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Johnny G Plate menduga teror kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait situasi politik Indonesia. Dikutip dari laman tirto.id

“Itu harus dijelaskan. Apakah ini mengalihkan isu dari kasus kontainer suara itu sekarang belok ke isu bikin teror. Apa ada hubungan aktor intelektual yang sama yang bom dengan kasus kontainer,” kata Plate kepada Tirto, Rabu (9/1/2019).

Menurut  Plate, aktor intelektual itulah yang harus ditangkap. Dia menduga bisa saja ada hubungan antara penyebar hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos yang tertangkap dengan isu teror bom. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ini, dari sisi waktu berdekatan. Setelah pelaku hoaks kontainer terungkap, kemudian ada isu besar lainnya.

Para Pimpinan KPK

Menurutnya teror terhadap pimpinan KPK ini ada dua kemungkinan yaitu pertama mungkin itu dilakukan oleh orang orang atau para koruptor atau semacam solidaritas paranoid para koruptor. Hal itu dilakukan bertujuan untuk melakukan serangan balik dalam arti meneror. Mereka ini tidak hanya meneror para pimpinan KPK saja. Teror serupa juga mereka lakukan terhadap para penyidik KPK seperti yang dialami oleh Novel Baswedan dan para penyidik lainya. Terus kemungkinan kedua yaitu karena ini merupakan tahun politik maka bisa ada kaitanya. Kalau teror terhadap para pimpinan KPK bisa juga dilakukan oleh semacam simpatisan atau tim sukses pasangan calon presiden yang ingin memanfaatkan lembaga KPK untuk konsumsi politik

Hal yang sama juga diungkap oleh Adi Warman, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPN GN-PK). “Kami dari GNPK menilai bahwa teror yang terjadi pada pimpinan KPK yang baru baru ini terjadi itu besar kemungkinan bernuansa politis”, ungkapnya kepada FORUM

Untk mengetahui lebih lengkap bagaimana tanggapan dari lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pemberantasan korupsi terkait aksi teror terhadap pimpinan KPK dan jajaranya. Berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan H. ADI WARMAN, SH., MH., MBA. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPN GN-PK) pada Rabu 16 Januari 2019 di Jakarta. Berikut nukilannya;

Rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jalan Kalibata Selatan, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dilempar dua bom molotov. Hal serupa juga dialami oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, rumahnya yang berlokasi  di Perumahan Graha Indah, Blok A9/15 RT 004/014, Kelurahan Jatimekar, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat di teror oleh orang tidak dikenal. Apa komentar Anda?

Saya melihat kasus teror terhadap dua pimpinan KPK itu besar kemungkinan dijadikan konsumsi politik. Kenapa demikian? Jujur saya katakana bahwa pemberantasan korupsi ini merupakan isu yang seksi. Itu terbukti dengan keberhasilan KPK dalam banyak melakukan OTT.

Kasus teror ini juga muncul setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Perpepres yang mengatur peran serta masyakarat dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya melihat Perpres yang baru tersebut dikemas sedemikian rupa, seolah olah pemerintah serius memberantas korupsi. Dan saya rasa jualan inkamben itu tidak laku sehingga tidak bisa membantu untuk medobrak elektabilitas Pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Gedung KPK

Kepolisian mengeluarkan surat tugas untuk membentuk tim khusus dalam rangka pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Surat tugas itu dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. Apa tanggapan Anda?

 

Sama dengan aksi teror terhadap Pimpinan KPK tadi, pembentukan tim gabungan untuk mengungkap kasus teror terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan juga demikian. Mulai ada terjadi lagi yang dijadikan konsumsi politik yaitu pembentukan tim gabungan penanganan kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Tim ini sesungguhnya dibentuk oleh Kapolri ini ibarat menepuk air didalam dulang dan kenak muka sendiri. Kenapa demikian karena para penyelidik dan penyidik Polri yang selama ini menangani kasus tersebut yang dinilai gagal ikut masuk juga ke tim yang baru dibentuk oleh Kapolri tersebut. Ini yang membuat kami di GNPK meragukan hasilnya nanti dan besar dugaan kami pembentukan tim gabungan ini juga bernilai politis karena menjelang debat Capres Cawapres.

 Kuasa hukum Novel Baswedan, Haris Azhar, meminta Presiden Joko Widodo agar lebih aktif untuk terjun langsung dalam penanganan kasus teror terhadap kliennya. Menurutnya, peran Presiden dibutuhkan karena kasus ini berskala besar, ‘raksasa kakap’. Apa komentar Anda?

Sesungguhnya kalau Presiden turun tangan itu, kami dari GNPK juga berharap demikian. Tapi turun tangan Presiden dalam bentuk memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar memecat Kapolres sebagai tempat wilayah kejadian kasus teror Novel Baswedan, Begitu juga Kapoldanya hal itu harus dilakukan oleh Kapolri apabila anak buahnya tidak bisa mengungkap kasus tersebut.

Kapolri harus memberikan tenggang waktu kepada anak buahnya, ya 3 bulan atau dalam waktu 6 bulan harus tuntas. Kalau dalam waktu yang ditentukan tersebut tidak bisa atau tidak berhasil mengungkap kasus tersebut ya resiko harus dicopot dari jabatanya. Kalau seperti itu pola kerjanya saya rasa dan yakin akan beres, tidak perlu pembentukan tim gabungan seperti ini. Hal yang sama juga bisa dilakukan oleh Presiden terhadap bawahanya yaitu Kapolri. Kalau Kapolri tidak bisa menuntaskan kasus teror terhadap pimpinan KPK dan jajaranya selama 6 bulan Kapolri dicopot dari jabatannya, jadi clear.

 Novel Baswedan khawatir pembuktian kasus itu dibebankan padanya sebagai korban. Sejak kapan ada penyidikan investigasi perkara penyerangan yang beban pembuktian dibebankan pada korban. Sejak kapan teror yang diduga ada aktor intelektualnya tapi dimulai dari motif dulu. Di dunia rasanya tidak ada. Dia pun berharap tim gabungan Polri itu tidak hanya sekadar formalitas memenuhi rekomendasi Komnas HAM. Apa tanggapan Anda?

Jadi begini ya, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Novel Baswedan, saya ingin melihat dulu keseriusan tim gabungan ini, berani dan benar tulus ga untuk membongkar, saya akan membuka semuanya mulai dari A sampai Z. Itu yang dikatan Novel. Jangankan Novel, kami dari GNPK juga pun sama, ragu dan tidak yakin tidak ada keberanian untuk membongkar kasus teror terhadap Novel. Kenapa demikian? Karena anggota tim nya masih yang lama dan orang orangnya itu itu saja.

Penyidik KPK

Ini hanya persoalan  kepercayaan. Kalau Presiden tegas saya rasa tidak perlu bentuk tim gabungan oleh Kapolri. Presiden tinggal panggil Kapolri, perintahkan usut tuntas kasus Novel sesegera mungkin dan jangan dipolitisir, dan presiden bisa kasi waktu deadline 6 bulan, kalau tidak bisa akan dicopot. Kalau seperti itu cara Presiden menuntaskan kasus teror terhadap Novel, saya yakin Kapolri juga akan memerintahkan juga dengan cara yang sama ke bawahanya.

Teror bom saja, padahal itu belum terjadi bisa diungkap, bahkan pelaku teror itu baru mau merakit saja sudah bisa ditangkap ko. Jadi terkait kasus ini saya aberharap kepada para elit politik kedua pasangan calon presiden untuk jangan menjadikan kasus teror terhadap pimpinan KPK serta jajaranya itu dijadikan sebagai konsumsi politik. Karena akan berakibat buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi. Karena kami dari GNPK menilai bahwa teror yang terjadi pada pimpinan KPK yang baru-baru ini terjadi itu besar kemungkinan bernuansa politis. Atau teror yang bertujuan untuk konsumsi politik.

 

You might also like