Abdul Hakim Siagian: Peneror Pimpinan KPK Permalukan Aparat

K

Teror di rumah dua pimpinan KPK menyita perhatian publik. Teror berupa bom molotov itu menyasar kediaman Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan rumah Ketua KPK Agus Rahardjo. Sejumlah spekulasi terkait teror itu pun merebak.

Menurut akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum, diduga pelakunya terkait mafia berskala global yang jaringannya terbilang rapi. “Profesionalismenya lebih tinggi dari aparat kita. Mereka “mempermalukan” aparat yang profesional khususnya dalam membongkar kasus-kasus terorisme,” ujarnya.

Berikut petikan wawancaranya dengan Zainul Arifin Siregar dari FORUM Keadilan:

Pelaku teror di rumah Pimpinan KPK diduga profesional. Faktanya, Polri belum berhasil mengungkap motif dan menangkap pelakunya. Berbeda dengan kasus hoax Ratna Sarumpaet, hanya tenggat dua hari saja, Polri langsung mengungkapnya. Bagaimana pandangan Anda?

Saya kira perlu dipahami dahulu defenisi teror. Kata “Terror” berasal dari Bahasa Latin disebut Terrere. Artinya, gemetar atau menggetarkan. Sedang menurut KBBI adalah menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.

Soal teror di rumah pimpinan KPK, saya kira sulit mengatakan bahwa pelakunya merupakan orang profesional. Dengan standard apa kita mengukur tingkat keprofesionalannya. Berbeda dengan kasus Ratna yang menurut saya diduga sudah “diikuti” sehingga lebih mudah untuk diungkapkan. Pertanyaannya, untuk kasus Novel dan pimpinan KPK dimana yang mengikutinya?

Rumah Ketua KPK Agus Rahardjo

Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan memang masih misteri. Menurut Anda, apakah ada kesamaan pelaku kasus Novel Baswedan dan dua pimpinan KPK saat ini? Apakah ada dari kalangan sipil yang terlatih dalam melakukan teror?

Merujuk pada filsafat perbedaan dan persamaan, tentu banyak persamaan maupun perbedaan untuk kasus teror terhadap pimpinan KPK ini. Kesamaannya, pelaku teror sama-sama mampu menghilangkan jejak secara rapi sehingga Polri sulit untuk mengendusnya, apalagi menyidiknya bila dibandingkan dengan penanganan kasus terorisme yang diduga pelakunya selalu dituduhkan beragama Islam dan kasus Ratna.

Terkait pelakunya sipil ataupun tidak, tapi faktanya mereka sangat profesional. Sebab mereka tidak hanya menghilangkan jejak, tapi juga “mempermalukan” aparat yang profesional khususnya dalam membongkar kasus-kasus terorisme.

Pertanyaannya, jikalau pelakunya adalah sipil, dimanakah mereka dilatih? Saya kira pendidikan-pendidikan professional untuk kalangan sipil melakukan hal demikian, sama sekali tidak ada. Namun, bila melihat para tertuduh teroris yang dibongkar oleh kepolisian, bisa saja mereka belajar secara otodidak. Di sisi lain, saya mencium kasus ini bertali temali dengan luar, ini bagian dari globalisasi. Mungkin lebih tepat mafia berskala global yang jaringannya rapi, profesionalismenya lebih tinggi dari aparat kita.

 Apa saja motif teror terhadap pimpinan KPK? Adakah kaitannya dengan Meikarta atau kasus besar lainnya yang akan dibongkar KPK? Bagaimana pula korelasinya?

Menurut rational choice theory, Kydd and Walter ada 5 motif teror  (1) attrition (to persuade the enemy that they will outlast them); (2) intimidation (persuade their population that they can dominate them without fear of reprisal by the government); (3) provocation (to incite the enemy to respond violently, which radicalizes the population and convinces them to support the terrorists); (4) spoiling (undermine any group that tries to make peace with the enemy); dan  (5) outbidding (convince their population that they are best able to battle the enemy rather than alterbative groups).

Kalau kaitannya dengan Meikarta, sulit dikatakan ada korelasinya. Karena sampai saat ini belum ada bukti yang mengarahkan adanya teror karena adanya kasus-kasus besar yang ditangani KPK. Harapannya KPK tidak akan gentar, terus menindak kasus-kasus besar walaupun adanya banyak teror.

 Kasus-kasus besar apa saja yang menurut Anda penyidikannya mengambang di KPK? Faktor-faktor apa pula yang menyebabkan kasus itu mengambang?

Diakui banyak kasus besar yang masih mengambang di KPK. Padahal, menurut saya, alasan dibentuknya KPK adalah perihal kasus besar yakni KKN sebagai salah satu rontoknya orde baru yang melibatkan para elitnya. Kemudian tak lama setelah dibentuk, terungkapnya kasus BLBI yang hingga saat ini sedikit memperoleh titik terang dalam penegakannya. Tidak hanya itu, kasus seperti Century dan Kondensat serta kasus-kasus korupsi yang merugikan negara triliyunan rupiah, tidak tuntas diselesaikan oleh KPK.

Adapun faktor penyebabnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam tubuh KPK yakni terbatasnya sumber daya manusia, sulitnya mendapatkan bukti, serta kemauan aparat dalam memberantas kasus besar itu. Sedangkan faktor eksternal juga turut mempengaruhi yakni gesekan antar lembaga penegak hukum yang tidak sinergis. Tidak hanya itu, KPK saat ini lebih terbawa random OTT kasus-kasus kecil pimpinan kepala-kepala daerah yang nilai kerugian negaranya lebih kecil daripada anggaran KPK.

 

Laode M Syarief

 Polri membentuk Densus Antikorupsi. Kerjanya mungkin sama dengan KPK. Adakah korelasi dan kontradiksi tugas pokok kedua institusi itu? Alasannya?

Pembentukan Densus Antikorupsi cukup aneh. Sebab aparat hukum dari Polri sudah ada dan sudah terwakili dalam berbagai badan yang menangani korupsi. Untuk apa membentuk badan khusus yang tugasnya sama?

Dari sudut kelembagaan, KPK serta Tim Saber Pungli bekerja untuk tujuan yang sama atas nama penindakan tipikor. Keberadaan Densus Antikorupsi menjadi kendala untuk sinergi bahkan untuk koordinasi. Contohnya, siapakah yang akan menindaklanjuti kasus-kasus besar yang ditangani KPK agar segera tuntas? Jangan hanya menindaklanjuti satu pelaku korupsi saja. Karena menurut Pasal 55 KUHP, turut dipidana juga orang yang turut melakukan perbuatan itu, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Kemudian berdasarkan Pasal 56 KUHP, dihukum juga orang yang membantu melakukan kejahatan yaitu barangsiapa yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu dan barangsiapa yang sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Nah, yang sekarang terjadi, hanya pelaku-pelaku utama saja yang ditindaklanjuti. Lalu, siapa yang akan menindaklanjuti orang-orang yang turut serta melakukan korupsi ini? Ditambah lagi, banyak temuan audit BPK terkait kerugian negara yang tidak ditindaklanjuti pemeriksaannya oleh aparat. Lalu mengenai anggaran, perlu segera tuntas dijelaskan tentang skala prioritas, manajemen, transparansi dan akuntabilitas dalam memberantas tipikor yang harusnya dimaksimalkan melalui pencegahan preemtif dan preventif apalagi kejahatan tipikor adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) maka wajib pencegahan dan pemberantasannya dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.

Teror bisa saja dinilai untuk melemahkan KPK hingga akhirnya tak berfungsi menjalankan semangat pemberantasan korupsi. Menurut Anda, apakah sudah saatnya KPK dibubarkan seiring dengan terbentuknya Densus Antikorupsi Polri?

 Secara akal sehat, teror ini diduga bertujuan untuk melemahkan, menakut-nakuti minimal mengalihkan dan bahkan bila dimungkinkan membubarkan KPK. Terkait pembubaran KPK, belum saatnya. Sebab, KPK serta lembaga penegakkan tindak korupsi lainnya sulit untuk dibandingkan, apalagi apple to apple misalnya tentang dasar hukum pembentukan, tupoksi khusus tentang kewenangan, serta anggaran. Ringkas kata, hampir dipastikan orientasi Polri tidak sekuat KPK, walaupun dalam penelisikan nampaknya sudah disiapkan altenatif itu.

 Apa saran Anda?

Saran saya penanganan tindak pidana korupsi haruslah dilakukan dengan cara yang luar biasa bukan dengan cara yang biasa-biasa. Dengan memaksimalkan tindakan pencegahan preemtif dan preventif  karena pidana sebagai ultimum remedium. Patut diapresiasi mereka-mereka yang bekerja sepenuh hati memberantas tindak pidana korupsi dan juga saya mengecam segala bentuk tindakan korupsi. persamaan rezim pemerintahan saat ini dan sebelumnya adalah keduanya “gagal” memberantas korupsi terbukti angka korupsi semakin subur, untuk itulah presiden harus memimpin langsung dengan cara memberikan contoh tauladan dalam memberantas korupsi. Tidak hanya itu, diperlukan sinergitas antar aparat penegak hukum agar korupsi tidak tumbuh subur.

 

You might also like