PELECEHAN SEKS ANAK

Wakil Ketua DPRD Barsel Ditetapkan Sebagai Tersangka

Dugaan Suap 7 Paket Proyek Bernilai Rp 300 Miliar

Kejaksaan Negeri Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, menetapkan Wakil Ketua DPRD Barito Selatan sebagai tersangka dugaan suap proyek tahun jamak di wilayah tersebut. Satu orang dari PT Tirta Dhea Adonnic Pratama (TDAP) berinisial S juga ditetapkan sebagai tersangka,

Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan (Barsel), Douglas Oscar Berlian Riwoe, Rabu (12/12/2018), mengatakan, penetapan tersangka setelah tim penyidik mengekspos perkaranya dan hasilnya mendapatkan dua alat bukti, yakni ada keterangan saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa pemberian suap itu, bahkan menyerahkan dan membuat kuitansi serta bukti transfer uang dari rekening Rp500 juta.

Menurut Douglas, tersangka berinisial S sudah diperiksa pada Senin (10/12/2018), namun karena tidak ada kuasa hukum yang mendampingi sehingga pemeriksaan hanya sebatas menanyakan apakah bersedia memberikan keterangan. “Sesuai undang-undang bahwa ancaman hukuman 5 tahun ke atas wajib didampingi kuasa hukum sehingga pemeriksaan terhadap tersangka S dihentikan sementara, dan tersangka langsung kami tahan,” paparnya.

Untuk pemeriksaan terhadap tersangka HA dijadwalkan pada Selasa 11 Desember 2018 kemarin, namun tidak hadir. Padahal yang bersangkutan sudah berjanji akan hadir ke Kejari Barsel. “Karena tidak hadir, kita kembali melayangkan surat pemanggilan dan suratnya dititipkan kepada kuasa hukumnya yang datang ke Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Kita meminta kepada HA hadir memenuhi panggilan pada Kamis besok (13/12/2018),” katanya.

Dia juga menyampaikan, dugaan suap tersebut ada terkait dengan tujuh paket proyek yang menelan anggaran kurang lebih Rp300 miliar. Pihaknya melihat proyek tahun jamak ini bisa dianggarkan dan dilaksanakan berasal dari nota kesepahaman (MoU). “Beliau sebagai salah satu oknum Wakil Ketua DPRD tidak sah menandatangani MoU tersebut, sebab yang bersangkutan kapasitasnya sebagai terdakwa,” kata Douglas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD pasal 412 disebutkan bahwa kalau dalam status terdakwa harus diberhentikan sementara. Berarti yang bersangkutan tidak boleh melakukan hal apapun dalam kapasitas sebagai anggota dewan.

Selain itu,dugaan suap proyek ini akan terus dikembangkan. Pihak Kejari Barsel sudah melayangkan surat kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membuka rekening tujuh rekanan maupun pihak terkait lainnya dalam proses lelang proyek tersebut. “Kenapa demikian, karena salah satu tersangka yang sudah kita tahan menyatakan bahwa ada indikasi proyek ‘multiyears’ ini dikuasai pihak tertentu, makanya harus kita buka semua rekening terkait proses lelangnya,” tukas Douglas.

You might also like