Tergugat tak Berikan Berita Acara Pembongkaran

Kasus Pondok Mansyur Food Court

Kasus perkara gugatan No 130/G/2018/PTUN.MDNperihal pembongkaran beberapa bagian Pondok Mansyur Food Court semakin menarik untuk dicermati. Menjelang sidang putusan yang bakal digelar dua pekan mendatang, pihak Kasat Pol PP Kota Medan, M Sofyan, belum memberikan salinan Berita Acara Pembongkaran bangunan Pondok Mansyur Food Court kepada majelis hakim PTUN Medan. Padahal, majelis hakim yang dipimpin Pengki Nurpanji telah meminta tergugat untuk menyerahkan bukti itu, termasuk salinan surat edaran seputar rencana pelebaran ruas jalan di kawasan Jalan Dr Mansyur Medan.

“Klien saya belum memberikan salinan berita acara pembongkaran itu,” ungkap Kuasa Hukum Kasat Pol PP Kota Medan, Albert Yasokhi Lase, kepada insan pers via telepon seluler, Rabu (12/12/2018).

Mengenai Surat Edaran rencana pelebaran ruas jalan Dr Mansyur Medan, ia mengaku bukan kewenangannya. “Saya hanya kuasa hukum Kasat Pol PP Kota Medan dalam perkara pembongkaran Pondok Mansyur Food Court,” tegasnya.

Secara terpisah, Kuasa Hukum Penggugat, Parlindungan Nadeak SH MH, menyayangkan sikap tergugat yang belum menyerahkan salinan bukti seperti permintaan majelis hakim. “Kalau majelis hakim meminta bukti itu, berarti karena memandang perlu untuk dihadirkan di persidangan,” tukasnya di Kantor Advokat Parlindungan Nadeak SH MH & Rekan, kawasan Jalan Danau Singkarak Medan.

Nadeak menilai, kasus pembongkaran bangunan milik kliennya terkesan dipaksakan. Saat pihak Satpol PP hendak melakukan pembongkaran pada tanggal 2 Juli 2018, misalnya, pengelola food court telah membuat surat pernyataan penundaan pembongkaran sesuai instruksi pihak Satpol PP karena sedang mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Ketua majelis hakim, Pengki Nurpanji (kemeja putih) berdialog dengan pengelola Pondok Mansyur Food Court, Aida Wahab dalam sidang lapangan, beberapa waktu lalu.

Ironisnya, sekira tanggal 13 Juli 2018, pihak Satpol PP Medan justru kembali datang untuk melakukan pembongkaran bangunan. Sementara, jawaban dari pihak Pemko Medan belum diterima pengelola food court. Pihaknya mengklaim, bersedia menerima risiko bila dianggap telah melanggar aturan. “Kalau jawaban dari Pemko Medan sudah kami terima, silakan berikan sanksi tegas,” paparnya.

Mengenai proses perizinan, Nadeak mengaku, berkas permohonan baru diterima tanggal 23 Juli 2018. “Biasanya, berkisar 10-14 hari setelah tanda terima itu, izin diterbitkan. Tapi, ini malah lebih dari 14 hari,” ujarnya.

Ia juga menyoroti Surat Peringatan (SP) perintah pembongkaran yang dikirimkan pihak Satpol PP Medan. Sesuai aturan, SP ditindaklanjuti selama 7×24 jam hari kerja. Namun, kata Nadeak, SP pertama dan kedua hanya berselang waktu 4 hari saja.

“Kami menilai, pembongkaran ini tidak adil dan terkesan dipaksakan,” sesalnya.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan, mengingat, banyak bangunan permanen di kawasan Jalan Dr Mansyur justru didirikan di bantaran sungai. Dampaknya, kawasan tersebut menjadi rawan banjir.

“Pengelola Pondok Mansyur Food Court mencoba untuk taat hukum dengan segera mengurus IMB setelah mengetahui orang yang dipercaya sebelumnya tidak mengurus IMB dimaksud,” tandasnya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.