Sukma Violetta, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial: “Sistem Pengawasan Hakim Tidak Berfungsi”

 

Wajah suram dunia peradilan negeri ini kembali muncul. Hal itu ditandai dengan adanya berbagai perilaku hakim yang korup serta pelanggaran lain seperti selingkuh. Seakan akan hakim negeri ini tidak sanggup menjaga marwah dan martabatnya sebagai wakil Tuhan.

Untuk mengetahui apa komentar dan tanggapan terkait banyaknya hakim yang terjerumus dalam kasus tindak pidana korupsi dan berbagai kasus lainya, berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan  berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan  Sukma Violetta di ruang kerjanya, Kantor KY Jalan Kramat No. 57 Jakarta Pusat pada Jumat 7 Desember 2018. Berikut nukilannya;

 

Operasi tangkap tangan (OTT) kembali dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi senyap kali ini berhasil mencokok enam orang termasuk hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Apa komentar Anda?

Yang pertama adalah sistem pengawasan terhadap hakim itu tidak berfungsi secara maksimal. Jadi begini, pengawasan terhadap hakim itu sebenarnya dilakukan oleh dua lembaga. Pertama pengawasan itu dilakukan oleh lembaga pengawas di Mahkamah Agung (MA) itu sendiri kedua pengawasan hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Tetapi karena dua-duanya sama sama mempunyai fungsi pengawasan dan kewengan, akhirnya dalam banyak hal terjadi tumpang tindih. Dan kalau terjadi tumpang tindih maka yang satu bisa lebih lembut keputusan sanksinya sementara yang lain bisa lebih kuat sanksinya, begitu. Sehingga ketika dikenakan sanksi tidak ada efek jera terhadap hakim tersebut.

 

Kantor Komisi Yudisial.

Kemudian hal yang kedua hasil proses dari pengawasan yang tidak dijadikan bahan untuk menentukan karir soerang hakim. Jadi setelah kami perhatikan dan telusuri, ketika ada hakim-hakim yang senior maka dipromosikan. Jadi kami melihat hanya karena faktor senioritas maka dia akan dipromosikan. Dan posisi tingginya itu hakim tersebut dijadikan dan berhak ikut seleksi calon hakim Agung. Hal sperti itu memang banyak yang integritasnya tidak terlalu baik. Sehingga menjadi pertanyaan kita di KY, sistem promosi dan mutasi yang dilakukan di tubuh MA itu seperti apa. Apakah promosi dan mutasi itu menggunakan hasil pengawasan atau tidak. Jadi itu semu baru kami ketahui setelah berproses akhir ketika mereka mengikuti prose seleksi calon hakim Agung. Untuk diketahui oleh masyarakat bahwa yang seleksi itu seratus persen dilakukan oleh tim diluar MA.

Berdasarkan hal tersebut bisa diindikasikan bahwa di dalam MA masih ada kelemahan dalam hal pengawasan. Jadi pengawasan dalam tubuh MA masih perlu dibenahi. Yang sebenarnya lebih dari sekedar sistem ini hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu keteladanan seorang pemimpin. Oleh karena itu, yang menjadi pimpinan adalah orang yang seharusnya berintegritas tinggi. Dalam artian seorang pemimpin itu harus memberikan contoh ketika dirinya menjadi ketua pengadilan.

Jadi seorang hakim yang akan menjadi pemimpin diberbagi level pengadilan, baik Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) maupun di Mahkamah Agung (MA). Kemudian juga keteladanan seorang pemimpin itu dibutuhkan ketika menjadi pengawas. Jadi ketika menjadi pengawas ya pengawasan itu semata-mata dilakukan untuk mengawasi. Kalau suatu ketika akhirnya terjadi dan kena sanksi berat, ternyata ada segala kepentingan didalamnya itu tetap demi kepengawasan. Sehingga jelas dan gampang dipahami oleh seluruh warga peradilan kalau dirinya akan melakukan tindakan tindakan diluar yang tidak sesuai dengan prosedur hukum ya akan mendapat sanksi berta.

Hal itu semua dilakukan agar menimbulkan efek jera. Hasil pengawasan akan memberi teladan ketika terjadi promosi dan mutasi jabatan. Jadi saat promosi dan mutasi itu, hasil pengawasan menjadi salah satu bahan pertimbangan kemudian jelas mana yang baik dan yang buruk kinerjanya. Nah yang baik itu tentu didukung dengan kompetensi dan integritasnya tinggi berikan pada mereka reward, promosi jabatan atau jenjang jabatan lainya. Karena pada umumnya orang kita ini memang suka sekali melihat dari sisi keteladanan pimpinannya.

Gedung Mahkamah Agung (Abdul Farid/Forum)

Dua orang hakim PN Jakarta Selatan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu adalah mantan Ketua Pengadian Negeri sebelum mendapat promosi jabatan menjadi hakim di PN Jaksel. Apa ada indikasi KKN dalam proses promosi dan mutasi jabatan di lingkungan MA. Bagaimana Komentar Anda?

Yang pasti keteladanan itu penting serta didukung oleh intgaritasnya yang tinggi. Nah kembali lagi ketika proses promosi dan mutasi, kalau khusus kedua hakim di PN Jaksel yang baru kena OTT KPK itu kelihatanya persoalan integritas tidak menjadi salah satu faktor yang menentukan. Saya memahami memang promosi dan mutasi jabatan itu sulit kita bilang kalau tidak ada KKN. Karena mengelola delapan ribu lima ratus hakim itu bukan perkara yang mudah. Dan itu sepenuhnya di kelola oleh MA

Jadi kami berharap mari kita memposisikan yang sebenarnya, dalam artian yang diinginkan oleh reformasi. Sebab hingga saat ini sudah 25 hakim yang terjerat kasus korupsi. Sekian banyak itu terjadi mayoritas dalam 3 tahun terakhir ini, yaitu mulai dari tahun 2016, 2017 dan 2018. Banyak sekali hakim termasuk panitera yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Ini memang ada yang harus dibenahi diperiode ini karena ini boleh dibilang darurat mafia peradilan.

Sebanyak 64 hakim Mahkamah Agung (MA) menyambangi Polda Metro Jaya, yaitu melaporkan salah seorang Komisioner KY yaitu pada Senin 17 September 2018 lalu. Apa tanggapan Anda?

Terkait hal tersebut, ini hal yang sangat disesalkan. Karena jika itu dikalukan oleh orang awam atau orang yang tidak mengerti hukum itu kita bisa pahami. Seperti hal-hal yang dilakukan oleh teman teman artis dalam berbagi stetmannya, itu kita pahami. Yang kami sayangkan hal itu dilakukan oleh orang orang hukum, apa lagi itu dilakukan oleh hakim. Karena bagi kita semua orang hukum, itu kita memahamilah mana yang namanya pencemaran nama baik, mana yang merupakan sengketa pers, situ harus bisa dipahami bersama. Dan selanjutnya, bagaimana jika pencari keadilan itu adalah sipemutus itu sendiri. Ya memang kalau itu keadilan yang sedang dicari oleh masyarakat umum.

Ini semua kita tahu sebenarnya tidak seperti itu, tetapi dijadikan hal ini sebagai pidana. Sebenarnya satu pekerjaan rutin dari teman teman media dan pekerjaan rutin dari orang yang mewakili lembaganya dalam hal ini juru bicara. Pekerjaan rutin dijadikan sebagai suatu tuduhan pidana itukan memang terlalu jauh jika kita memang mengharapkan bahwa orang hukum apalagi hakim memandang peristiwa itu sebagai pidana.

Ada kasus dugan perselingkuhan hakim di PN Bali. Berdasarkan informasi yang dihimpun, cerita bermula ketika P menikah dengan C yang merupakan seorang panitera pengganti pada 2011 silam. Memasuki akhir 2017, rumah tangga P dan C mulai terusik dengan kehadiran D yang sering curi-curi pandang saat berada di kantor. Keduanya mulai saling bertukar pesan mesra sejak awal 2018 dan saling memanggil papa dan mama sebagai panggilan sayang. Berdasarkan bukti lapangan, apa yang sebenarnya terjadi?

Secara umum memang terjadi suatu perisitiwa dan kemudian kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu yang lalu. Oleh pelapornya menginformasikan ke KY kelihatanya dari pihak MA belum ada tindakan. Sehingga, entah bagaimana kemudian perisitiwa tersebut menjadi konsumsi media. Kemudian akhirnya pengawas baik dari MA maupun KY akhirnya sama turun ke lapangan untuk menelisik apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi yang pertama kali ke Bali menelusuri kasus tersebut dan mengambil keterangan dari beberapa saksi itu sebenarnya dari pihak kami yaitu KY.

Hal itu kami laporkan ke MA, hal itu kami lakukan agar tidak terjadi tumpang tindih. Namun yang terjadi dilapangan baik MA maupun KY sama-sama turun menangani kasus tersebut. Terkait peristiwa itu saat ini prosesnya tinggal mengambil keputusan baik KY maupun MA. Jika nanti salah satu dari unsur itu lebih dulu memberikan keputusan dan apabila keputusan tersebut dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bisa menjadi preseden buruk lagi dunia peradilan kita dimata masyarakat. Dan ini lagi lagi memperlihatkan bahwa ada dua lembaga pengawas yang dari dulu tidak bisa saling berkomunikasi dengan baik yaitu antara MA dan KY. Kalau kami dari KY sudah sering mengkomunikasikan ke pihak MA agar tidak terjadi tumpang tindih proses pengawasan dilapangan.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Irwan (kanan) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait OTT kasus suap penanganan perkara di PN Jaksel, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/11/2018) (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Banyak kalangan menyetujui bahwa perlu dilakukan amandemen UUD 45 khususnya menyangkut peran KY. Hal itu perlu dilakukan guna menguatkan peran KY. Apa komentar Anda?

Dari segi konsepnya, memang di negara negara terutama negara Eropa barat dimana sistem hukum kita berasal dari sana, dalam hal ini Belanda. Dan kemudian prakteknya di semua negara eropa barat tersebut, memang semuanya menunjukan bahwa MA itu hanya mengurus penanganan perkara. Bagaimana soal kesekjenan itu berada di lembaga lain yaitu di luar MA. Nah lembaga itu merupakan Dewan Yudisial, kalau di kita Komisi Yudisial. Kalau dilihat dari nama, Komisi Yudisial itu sendiri diluar konteks ketata negaraan kita. Sebab kita bandingkan dengan di legislativ itukan namanya dewan. Sama seperti DPR dan DPD, yaitu dewan. Kenapa di mahkamah Konstitusi (MK) ketika itu memutuskan nama itu menjadi Komisi Yudisial. Memang soal pemilihan nama bukan Dewan tetapi menjadi Komisi dan itulah yang terjadi saat itu.

Terkait nama tersebut, kami pernah datang ke lembaga MPR yaitu pada tahun 2017. Saat itu kami sampaikan agar nama Komisi diganti menjadi Dewan Yudisial kalau terjadi amandemen UUD 45. Dan kami sangat mendukung sekali apabila terjadi penataan kembali yang antara nama Komisi Yudisial itu diganti menjadi Dewan Yudisial.

 

 

 

You might also like