Polres Batubara Diminta Tangkap Julianus Sembiring dan Rafdinal Maliki

Warga Desa Lalang Resah Akibat Fitnah dan Penyebaran Berita Hoax

Ratusan warga Desa Lalang Kecamatan Medang Deras, menggelar aksi damai di DPRD  dan Mapolres Batubara, Kamis (13/12/2018). Mereka menolak keras fitnah yang dilontarkan Julianus Sembiring saat unjukrasa 28 November lalu, menyebut bahwa masyarakat sebagai kroni penggarap tanah.

“Julianus Sembiring telah menyebarkan fitnah yang merendahkan dan melecehkan harkat martabat masyarakat Desa Lalang. Dia harus bertanggungjawab karena sudah menyampaikan informasi hoax yang penuh kebohongan saat unjukrasa di gedung dewan ini beberapa waktu lalu. Kami minta DPRD Batubara memanggil Julianus untuk membuktikan tuduhannya,” tegas Muhammad Murhim.

Dalam orasinya, Murhim menilai tuduhan Julianus menyebut masyarakat dan unsur-unsur pemerintahan Desa Lalang telah menjadi kroni Acai, Aciang dan Atek untuk melakukan penyerobotan tanah di desa tersebut, tidak memiliki fakta dan bukti. “Ini tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa kita diamkan. Sudah jelas fitnah. Sangat-sangat hoax. Julianus Sembiring telah nyata memfitnah dan melakukan pencemaran nama baik masyarakat Desa Lalang,” tuturnya.

Mirisnya, ujar Murhim, pada hari yang sama Ketua KNPI Batubara, Rafdinal Maliki, membuat postingan di media sosial terkait informasi Julianus Sembiring yang nyata-nyata hoax. Rafdinal pun dianggap turut serta menyebarluaskan tontonan kebohongan Julianus kepada publik. “Tangkap Julianus Sembiring. Tangkap Rafdinal Maliki,” teriak Murhim disambut ratusan massa.

Melalui aksi damai ini, kata Murhim, warga ingin memberitahukan kepada semua dewan, elemen dan lembaga bahwa masyarakat Desa Lalang telah difitnah. “Karena itulah, kami meminta kejelasan untuk menjernihkan nama baik masyarakat Desa Lalang dari DPRD Batubara dan kepastian hukum dari pihak kepolisian,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Nurizat Hutabarat. Menurutnya, selama belum ada kepastian hukum terhadap Julianus Sembiring dan Rafdinal Maliki, masyarakat Desa Lalang akan terus bergerak mencari keadilan. “Masyarakat telah difitnah dan dihina oleh Julianus Sembiring. Fitnah yang jelas tanpa bukti dan fakta itu malah disebarluaskan Rafdinal Maliki melalui media sosial facebook. Hari ini kita menuntut keadilan karena harga diri masyarakat Desa Lalang telah diinjak-injak dan direndahkan,” ucapnya.

Dari ratusan massa aksi, terdapat puluhan orang tua dan pemuka masyarakat Desa Lalang ikut dalam unjukrasa itu. Mereka mengecam fitnah dan kebohongan Julianus Sembiring hingga mencemarkan nama baik masyarakat desa. “Kami memang buta hukum, tapi kami tidak bodoh hukum. Demi penegakan hukum, kami minta Julianus Sembiring diproses sesuai hukum,” sebut Ridwan Effendi, pemuka masyarakat Desa Lalang.

Ridwan merupakan salah seorang warga yang mengetahui persis asal muasal kepemilikan tanah di Dusun Sono Desa Lalang. Ia pun bercerita kronologi para pemilik tanah pancang dari kepala kampung tahun 1950-an. “Ini perlu saya sampaikan supaya DPRD dan Polres Batubara tidak tersesat dan tidak disesatkan oleh fitnah yang dibuat Julianus Sembiring menuduh warga desa sebagai penggarap atau antek penggarap,” tegasnya.

Ridwan pun memaparkan secara singkat nama-nama pemilik tanah awal di Dusun Sono kawasan Sungai Padang – Sungai Putat yang sejak tahun 1967 disebut Sungai Rindam. Pemiliknya yakni Kang Siman, Sidin, Kako, Tok Ali, Sakroni, H Musa, H Ulung Kopon / H Usman, Nek E, H Sarif, Pak Ino, Mansurji, H Ikek dan Amat Kontan. Sedangkan tanah yang berada di sebelah rel kereta api, pemiliknya Kang Siman, Sidin, H Sakroni, Supangat, H Ilyas, H Musa, Abuy, H Nukman yang dijual ke Darno, Sibarani, Toyok, dan Karim. “Ahli waris, anak dan cucu turun temurun mereka semua masih hidup dan dapat menjadi saksi,” tegas Ridwan.

Dalam kesempatan itu, Ridwan juga membantah tuduhan Julianus yang menyebut Muhammad Zein akrab disapa Aciang telah menyerobot tanah warga. Menurutnya, Aciang sama sekali tidak memiliki tanah, melainkan milik istrinya. “Tanah H Ilyas dibeli oleh OK Ibrahim, dan OK Ibrahim itu orang tua istri Aciang. Jadi jelas, tanah itu warisan milik istri Aciang, bukan garapan atau penyerobotan,” paparnya.

Ridwan mengaku terpanggil memaparkan hal itu untuk meluruskan informasi sesat yang dilontarkan Julianus Sembiring saat unjukrasa 28 November lalu. “Kami meminta Julianus segera diperiksa karena kami tidak menginginkan tindakan sesat dan menyesatkan. Tudingan itu tidak benar dan tidak terbukti, karena kami bukan antek penggarap tanah serta tidak pernah melakukan penyerobotan tanah siapapun,” tegasnya.

Masyarakat Desa Lalang, ucap Ridwan, kini resah dengan fitnah yang dihembuskan Julianus Sembiring. Mereka tidak terima dituduh penggarap atau antek penggarap penyerobot tanah. “Kami minta Julianus bertanggungjawab atas ucapannya. “Hati-hati kalau bermain. Jangan tabrak hukum. Meski kami orang kampung tapi tidak buta hukum,” tegas Ridwan.

Aksi damai di DPRD berlangsung tertib. Sayangnya, tidak seorang pun anggota dewan menemui masyarakat yang menyampaikan aspirasi kebenaran tersebut. Sementara aksi di Mapolres Batubara, aspirasi pengunjukrasa disambut baik. Pihak Polres Batubara persuasive menampung aspirasi massa untuk segera diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, tokoh masyarakat Batubara, Muhammad Zein yang akrab disapa Aciang menyesalkan tuduhan keji Julianus terhadapnya. “Saya tidak punya tanah seperti yang dituduhkan melakukan penyerobotan,” sesalnya.

Aciang tidak menyangka dirinya menjadi korban fitnah yang sangat keji. Nama baiknya dicemarkan lewat media sosial maupun media massa hingga merusak harkat dan martabat keluarganya.

“Bagaimana mungkin mereka bisa menuduh saya menyerobot dan menggarap tanah orang lain yang sama sekali tidak pernah saya kuasai, atau saya akui sebagai milik saya. Ini jelas fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar,” ucap Aciang didampingi kuasa hukumnya Ericson Tomy TG SH dan Awaluddin SH dari Law Office Arizal SH MH & Rekan, Senin (3/12/2018) malam.

Aciang sebelumnya difitnah dengan tuduhan menggarap atau menyerobot tanah orang lain. Fitnah tanpa dasar itu dilakukan segelintir orang lewat unjuk rasa ke DPRD Batubara, Rabu (28/11/2018) lalu. Bahkan, pengunjukrasa menuduh pemuka masyarakat Batubara ini sebagai mafia tanah. “Sudah sangat keterlaluan. Entah darimana informasi yang tidak benar itu mereka terima,” tuturnya.

Medio 2016 silam, Aciang mengaku pernah dilaporkan Ramlan alias Sigok ke Polres Batubara dengan tuduhan menguasai lahan tanpa hak. Laporan Sigok tercatat dalam Nomor: LP/206/VII/2016/SU/Res.B.Batubara tertanggal 02 Juli 2016. Atas laporan ini, Aciang menjelaskan kepada penyidik kepolisian bahwa ia sama sekali tidak ada menguasai tanah di Dusun VI Desa Kuala Tanjung seperti yang dituduhkan. “Itu bukan punya saya, mana mungkin saya kuasai,” paparnya.

Meski sudah terzholimi, Aciang tidak ingin memperpanjang kesalahpahaman itu. Ia tidak mau melaporkan balik Sigok atas kesalahan tersebut. “Ini hanya sebuah kesalahpahaman saja. Masalahnya sudah clear,” ujarnya.

Tanpa dinyana, belakangan aksi unjukrasa mengatasnamakan Forum Masyarakat Menolak Ketidakadilan (Forgammka) yang dikoordinir Julianus Sembiring menyebut nama Aciang sebagai mafia tanah. Bahkan, Aciang disebut-sebut terkait dengan kasus tanah di Dusun Tangkahan Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, yang dilaporkan Nainah ke Polres Batubara. “Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak ada kaitannya. Itu bukan tanah saya. Tidak pernah saya kuasai, apalagi diakui sebagai milik saya,” tegas Aciang.

Awalnya Aciang tidak mau ambil pusing dengan tuduhan tidak berdasar itu. Ia sempat menganggapnya hanya sebagai sebuah kekeliruan. Namun, karena tuduhan fitnah tersebut telah mencemarkan nama baik dirinya hingga merusak harkat dan martabat keluarganya, Aciang merasa perlu meluruskan masalah itu melalui jalur hukum. “Biarlah hukum yang bicara. Hukum akan menjelaskan ini semua. Semoga lewat jalur hukum, fitnah-fitnah itu tidak berkelanjutan,” katanya diamini para kuasa hukumnya.

Terkait fitnah itu, Aciang didampingi kuasa hukumnya telah melaporkan Julianus Sembiring dan kawan-kawan ke Mapolda Sumatera Utara. Laporannya tercatat Nomor: LP/1676/XII/2018/SPKT “I” tanggal 03 Desember 2018. “Kita berharap Polda Sumatera Utara segera menindaklanjuti laporan ini,” tukas kuasa hukum Ericson Tomy TG SH diiyakan rekannya Awaludin SH.

Leave A Reply

Your email address will not be published.