Polda Sumut Tahan 3 Anggota DPRD Tapteng

Kasus Dugaan Biaya Perjalanan Dinas Fiktif

Kepolisian Daerah Sumatera Utara menahan tiga anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Penahanan ini dilakukan atas dugaan mark up atau biaya perjalanan dinas fiktif oleh para wakil rakyat tersebut.

Informasi diperoleh, Selasa (4/12/2018), ketiga anggota dewan itu ditahan setelah sebelumnya diperiksa intensif oleh penyidikSubdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Poldasu. Mereka ditahan terhitung sejak Senin (3/12/2018) sore.

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan membenarkan penahanan tersebut. Menurutnya, dari 5 anggota DPRD Tapteng yang telah ditetapkan sebagai tersangka, baru dilakukan penahanan terhadap 3 orang saja. “Ya benar, ada 3 anggota DPRD yang sudah ditahan oleh Subdit Tipikor Polda Sumut,” ungkapnya kepada wartawan di Medan.

Disinggung mengenai identitas ketiganya, MP Nainggolan mengaku sejauh ini belum mengetahuinya. “Nanti ya, saya akan tanyakan dulu kepada penyidiknya,” tukasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penahan ini dilakukan pasca agenda pemanggilan terhadap 5 tersangka anggota DPRD Tapteng berinisial AR, SG, HN, JS dan JLS pada Kamis (29/11/2018) lalu. Namun pada hari itu, kelimanya tidak hadir (mangkir) dan meminta kepada Polda Sumut untuk menjadwal ulang pemanggilan hingga akhir tahun 2018 dengan alasan banyak sidang paripurna yang harus diikuti.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut telah menetapkan lima anggota DPRD Tapteng sebagai tersangka karena diduga mark up atau fiktif perjalanan dinas hingga merugikan negara sebesar Rp655.924.350.

Ia menjelaskan, modus yang dilakukan kelima tersangka adalah dengan menggunakan bukti pembayaran bill hotel yang diduga fiktif atau di-mark up sebagai pertanggungjawaban atas perjalanan dinas keluar daerah dalam hal agenda konsultasi, kunjungan kerja dan bimbingan teknis.

Untuk itu Tatan menyatakan, kelima tersangka dipersangkakan dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahum 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, yakni tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. “Penetapan status tersangka, setelah penyidik memeriksa 49 saksi yang terdiri dari PNS sekretariat dan pihak management dari sejumlah hotel yang ada di Medan, Samosir, Tarutung, Jakarta, Bandung dan Manado,” paparnya.