Penggugat Berharap Putusan Berdasarkan Fakta Persidangan

Sidang “Kasus Pembongkaran Pondok Mansyur”

Kuasa hukum Pondok Mansyur Food Court, Parlindungan Nadeak SH MH berharap, majelis hakim mengambil keputusan berdasarkan fakta persidangan. Hal itu dikemukakannya usai mengikuti persidangan perkara gugatan pihak pengelola Pondok Mansyur Food Court terhadap Kasat Pol PP Kota Medan dengan agenda pembacaan konklusi di PTUN Medan, kawasan Asam Kumbang Medan, Kamis (13/12/2018).

“Kami berharap, majelis hakim mengambil keputusan yang akan berlangsung pada Kamis depan (20 Desember 2018, red) berdasarkan fakta persidangan,” paparnya kepada insan pers di halaman parkir Gedung PTUN Medan.

Pada sidang pembacaan konklusi itu, kata Nadeak, kuasa hukum masing-masing pihak hanya menyerahkan lembaran konklusi kepada majelis hakim yang dipimpin Pengki Nurpanji. Ia menjelaskan, sebanyak 19 item bukti telah dihadirkan di persidangan demi mendapatkan keadilan dalam perkara gugatan No 130/G/2018/PTUN.MDN perihal pembongkaran beberapa bagian Pondok Mansyur Food Court. Bahkan, lembaran kepesertaan BPJS turut dilampirkan sebagai bukti keseriusan pihak pengelola menjalankan bisnis kuliner di Kota Medan. Sementara, dari pihak tergugat hanya mengajukan 11 item bukti.

“Dari catatan kami, sampai minggu lalu, pihak tergugat belum memberikan salinan Berita Acara Pembongkaran dan surat edaran rencana pelebaran jalan di kawasan Dr Mansyur Medan, sesuai permintaan majelis hakim,” ungkapnya.

Ketua majelis hakim, Pengki Nurpanji berkemeja putih langsung melihat beberapa bagian Pondok Mansyur Food Court yang dibongkar pihak Satpol PP Kota Medan, dalam sidang lapangan, beberapa waktu lalu

Menanggapi hal itu, praktisi hukum dari Law Office Bilher Situmorang SH & Partners, Bilher Situmorang SH menyayangkan pihak tergugat yang belum mengajukan Berita Acara Pembongkaran. Padahal, lanjutnya, pembongkaran di sejumlah bagian bangunan telah dilakukan.

“Saya pikir, majelis hakim tetap berpegang pada norma, artinya hakim hanya terikat pada fakta persidangan yang parameternya alat bukti. Ketika hakim menguraikan setiap unsurnya, pertimbangannya cuma satu yakni yuridis,” sebutnya saat menunggu jadwal persidangan di PTUN Medan.

Ia menegaskan, selama ini, alat bukti surat paling menentukan kemenangan para pihak. Satu hal yang menyebabkan proses pembuktian perkara perdata mayoritas mengandalkan bukti surat-menyurat.

“Pada kasus perdata, semuanya nampak jelas di dalam surat-menyurat sebagai alat bukti penting,” tegasnya.

Sekadar mengingatkan, kasus gugatan ini berawal dari ketidakpuasan pengelola Pondok Mansyur Food Court terhadap tindakan oknum-oknum Satpol PP Medan yang membongkar sejumlah bagian bangunan dengan alasan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada 13 Juli 2018. Ironisnya, pembongkaran dilakukan sebelum tenggang waktu yang diberikan pihak Satpol PP Kota Medan selama 10 hari kerja, terhitung sejak tanggal 2 Juli 2018 untuk mengurus IMB, berakhir.

You might also like