Pengamat Hukum Sumatera Utara Arizal SH MH: “Banyak Hakim Terjerat OTT, Bukti Kegagalan MA”

Lembaga peradilan dinilai sudah tidak steril. Faktanya, banyak hakim tertangkap tangan dalam kasus suap. Terhitung sejak 2005 hingga akhir 2018, sudah 25 hakim dan belasan panitera diciduk KPK. Mereka rata-rata penyidang kasus korupsi.

Menurut pengamat hukum Sumatera Utara, Arizal SH MH, banyak hakim terjaring OTT menjadi bukti gagalnya Mahkamah Agung menanamkan prinsif moralitas sepuluh aturan perilaku hakim di jajarannya. “Sebagai bentuk tanggungjawab moral terkait pengawasan, sebaiknya Ketua MA mundur jika ada hakim yang terjaring OTT KPK. Sedangkan ketua pengadilan tempat sang hakim bertugas, harus dicopot. Hakim bermasalah itu tentu diberhentikan dan diberi hukuman seberat-beratnya,” ucapnya.

Berikut petikan wawancaranya:

Banyak Hakim terjerat OTT KPK. Bagaimana pandangan Anda? 

Saya dalam hal ini, sama sekali tidak merasa heran. Banyak hakim terjerat OTT KPK, membuktikan bahwa praktik mafia peradilan masih marak. Ini juga menjadi fakta kalau penegak hukum rentan terhadap suap. Sebenarnya, praktik suap di peradilan sudah lama terjadi. Praktik suap tidak pernah berdiri sendiri. Persis lingkaran setan, melibatkan oknum hakim, panitera, pegawai pengadilan, advokat dan para berperkara. Lingkaran ini seperti simbiosis mutualisme.

Fakta lain dari kasus OTT itu, sangat terkait dengan moral para hakim di beberapa peradilan yang mulai terdegradasi. Apabila KPK intens dan fokus menyelidiki, serta turun ke pengadilan yang sedang memeriksa perkara atensi masyarakat, seperti pidana maupun perdata, mungkin akan lebih banyak lagi hakim yang terjaring OTT oleh KPK.

OTT hakim menjadi bukti bahwa lembaga peradilan tidak steril. Benarkah? Alasannya?

Masalah steril atau tidak, sebenarnya tergantung dari sudut mana kita memandang. Tidaklah semua hakim itu bermasalah. Tapi memang ada juga sebahagian yang tidak menjunjung apalagi menjalankan sepuluh aturan perilaku hakim sesuai kode etik dan pedomannya serta peraturan perundang-undangan.

 Sejatinya, hakim sebagai wakil dan perpanjangan tangan Tuhan di permukaan bumi ini, harus dapat mewujudkan apa yang dimaukan oleh hukum. Kunci mewujudkannya dibutuhkan penguasaan keterampilan bagi setiap penyandang profesi hukum. Memang benar bahwa aktifitas penalaran tidak lagi murni bersentuhan dengan dimensi kognisi semata, melainkan juga instuisi dan empiris. Diakui di atas segala-galanya itu, penalaran hukum memerlukan dasar etikat baik dari para pelakunya. Itikat baik muncul dari kesadaran etis yang tinggi terhadap profesi hukum. Apabila faktor-faktor ini sudah dimiliki, maka tidak ada kesulitan bagi para penalar hukum untuk menuangkan argumentasi hukum itu ke dalam berbagai keputusan. Dan putusan hakim adalah salah satu contoh produk penalaran hukum yang paling kuat pengaruhnya di masyarakat.

Apa yang melatarbelakangi oknum hakim terlibat suap? Bisa Anda jelaskan?

Ada dua faktor melatar belakangi hakim terlibat suap, yakni internal dan eksternal. Faktor internal, datang dari dalam diri hakim itu sendiri. Misalnya, moralitas dan integritas yang dimiliki hakim itu dasarnya tidak kuat, ditambah lagi pengaruh yang bersumber dari lingkungan keluarganya seperti desakan anak atau istri. Apalagi pribadi sang hakim selalu tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki.       

Hedonisme atau gaya hidup juga dapat mempengaruhi dorongan sikologis hakim. Salah satu contoh misalnya, jika tempat hakim bertugas jauh dari keluarganya, dapat menimbulkan tingginya cost kebutuhan dan gaya hidupnya pun menjadi meningkat, sehingga terdorong untuk mencari pemasukan tambahan.

Faktor eksternal yakni pihak-pihak yang mempengaruhi hakim demi memuluskan keinginannya. Hal ini biasanya banyak datang dari para pihak yang berkepentingan dengan keputusan yang akan ditetapkan hakim.

Kalau hakim itu mempunyai moral dan menerapkan 10 pedoman perilaku hakim dalam sikap hidupnya, saya yakin tidak akan terpengaruh. Apa lagi bila hakim itu mempunyai sifat banyak bersyukur dan merasa puas dengan apa yang dimilikinya. 

Bagaimana legal standing putusan hukum dari hakim penerima suap? Apa pula dampaknya?

             Putusan hukum dari hakim penerima suap, menurut saya tetap mempunyai legal standing. Akan tetapi, putusan itu dapat dianalisis Komisi Yudisial (KY) sesuai kewenangannya sebagaimana diatur Pasal 42 UU Nomor 48/2009. KY berwenang menganalisis putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai dasar untuk merekomendasikan sanksi atau mutasi terhadap hakim. Sebab, putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar hukumnya.

Memang, hakim diberi kebebasan membuat putusan, tapi bukan berarti sesuka hati atau tanpa dasar hukum. Kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim adalah kebebasan yang terikat. Jangan sempat seperti asumsi yang berkembang belakangan ini, hampir sebahagian para hakim memutus perkara pidana tidak hanya mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa, tetapi juga mendekati kepada subyektifitas dan opini berkembang di masyarakat yang dibentuk media, sehingga dijadikan dalil sebagai upaya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini justru bertentangan dengan kemandirian hakim yang bebas dari interpensi maupun pembentukan opini. Lebih-lebih jika orientasinya hanya kepada pencitraan.

Mengutip ungkapan LM Friedman: “the legal system is not a machine, is is run by human beings”. Artinya, prioritas utama masalah penegakan hukum bukan pada hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan yaitu para aparatur penegak hukum. Peranan aparatur tersebut sangat menentukan dalam penegakan hukum.

            Menurut saya, jika pun hukum kurang bagus namun hakimnya memiliki moral dan integritas tinggi, pasti putusannya akan diterima oleh para pencari keadilan. Begitu pula sebaliknya, hukumnya sangat bagus, tapi hakimnya tidak memiliki moral dan integritas, putusannya tidak akan diterima oleh para pencari keadilan, sehingga dapat menyebabkan munculnya ketidak percayaan kepada lembaga peradilan.

Selain bahan analisis KY, undang-undang memberi kesempatan kepada para pihak dalam perkara yang diputus hakim penerima suap. Hakim tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya. Hal ini tegas diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 48/2009 tentang kekuasaan pengadilan.

Bisakah putusan inkrah yang belakangan diketahui para hakim pemutusnya menerima suap disebut cacat hukum? Alasannya?

             Saya kira dapat dikatakan cacat hukum, sepanjang bisa dibuktikan putusan tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum. Untuk itu, harus dilakukan terlebih dahulu eksaminasi terhadap putusan inkrah. Dan para pencari keadilan dapat melakukan upaya hukum untuk membatalkan putusan produk suap sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Nomor 30/2014. Hal ini selaras dengan teory hukum yang menyatakan setiap hal bersumber dari causa yang tidak halal, maka seluruh akibatnya pun tidak halal.

 Bentuk pengawasan dan sistem bagaimana yang harus dibenahi agar para hakim tidak lagi terjerat suap? Apa pula tindakan preventifnya?

            Kuncinya pengawasan melekat. Dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, KY dan Mahkamah Agung harus jemput bola. Turun ke pengadilan mengawasi proses penanganan perkara. Jangan sifatnya hanya menunggu complain pencari keadilan.

Ketua pengadilan juga sebaiknya tidak ikut menangani perkara. Tugasnya mengawasi proses pemeriksaan perkara. Apabila hakim terbukti menerima suap, apalagi terjerat OTT, konsekuensinya ketua pengadilan harus dicopot sebagai tanggungjawab atas pengadilan yang dipimpinnya.

Selain itu, sesuai UU Nomor 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim itu pejabat negara. Karena itulah, KPK harus mempelajari secara konfrehensif terhadap laporan kekayaan pejabat negara, termasuk hakim. Apakah sesuai penghasilan atau laporan yang disampaikannya. Jangan sempat yang dilaporkan tidak seberapa, tetapi kenyataannya berbeda. Tidak ada larangan hakim kaya asalkan sumbernya jelas.

Apa pola yang tepat mensterilkan hakim dari mafia peradilan dan makelar kasus?

Menurut saya, peradilan harus transparan dan akuntabel, terlebih terhadap pihak-pihak berperkara. Jangan beri kesempatan pihak yang tak punya kapasitas bertemu hakim. Tentu hakimnya juga harus berani menolak pihak yang tidak punya legal standing untuk bertemu, apalagi membahas soal perkara yang sedang ditangani.

            Meski begitu, hakim juga tidak boleh kaku sehingga menimbulkan kecurigaan. Misalnya, dalam perkara perdata, hakim boleh bertemu penggugat dan tergugat secara bersamaan. Begitu pula dengan perkara pidana, hakim boleh bertemu penuntut umum dan penasihat hukum secara bersamaan datangnya, sepanjang yang dibahas itu rasional, wajar, terukur dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketua pengadilan juga harus benar-benar mengawasi para pihak yang datang itu.

Saya sering datang ke PN Medan, sungguh layak diberi apresiasi. Ketua PN Medan patut diberi penghargaan. Dapat anda buktikan jika ke PN Medan, tidak mudah menemui hakim, apalagi mendiskusikan perkara. Di pintu masuk saja, harus lapor. Para advokat saya lihat harus lapor kepada piket. Kemudian piket melapor ke hakim maupun panitera bahwa para pihak berperkara telah hadir.

Dalam beberapa kasus, KPK acap kalah di praperadilan. Apakah ada indikasi OTT terhadap banyak hakim sebagai proses balas dendam? Apa pula alasannya?

Saya tidak melihat adanya proses balas dendam. Tidak ada ajang balas dendam, baik dari hakim maupun KPK. Mungkin KPK kalah praperadilan karena alat buktinya tidak kuat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Atau proses penyelidikan dan penyelidikannya belum memenuhi ketentuan formil maupun materil. Saya yakin hakim yang menangani perkara praperadilan terhadap KPK mempunyai integritas, cukup teliti dan berhati-hati.

Sejauhmana kemitraan hakim dengan advokat dalam penegakan hukum? Bagaimana pula korelasi maupun kontroversinya sesuai UU terkait fungsi dan tugas masing-masing?

             Hakim dan advokat itu punya tujuan yang sama. Ingin hukum berjalan sesuai maunya hukum, bukan maunya advokat atau hakim. Advokat diberi kesempatan membuktikan semua apa yang didalilkannya. Hakim sebagai penilai dan penentu pembuktian sesuai dengan ketentuan berlaku.

            Advokat dan hakim, punya korelasi yang sangat erat. Mereka punya pandangan yang sama dengan bukti dan fakta dalam persidangan. Memang, terkadang diakui bahwa ada advokat yang kecewa, tidak sepaham dengan putusan hakim. Itu hal biasa, dan tidak perlu diperdebatkan. Kalaulah advokat tidak sepaham dengan pertimbangan hukum hakim, masih dapat menempuh banding atau kasasi. Andai advokat menilai putusan hakim tidak berdasar dan menyalahi hukum, bisa melapor ke KY dan MA. Tidak ada larangan advokat melaporkan hakim, kalau memang putusan yang ditetapkannya tidak berdasar. Bila perlu gugat karena hakim bertanggungjawab terhadap penetapan maupun putusan yang dibuatnya.

Menurut Anda, apa sisi negatif kinerja lembaga peradilan selama ini? Apa pula sisi positifnya?

Saya kira salah satu sisi negatifnya adalah soal disiplin hakim. Akibat kurang disiplin, banyak ditemukan jadwal persidangan tidak sesuai dengan yang diagendakan. Kemudian putusan acap tidak berdasar hukum hingga mengecewakan pencari keadilan. Hakim sepertinya acap mengenyampingkan bukti dan fakta persidangan, tapi putusannya terkesan lebih dipengaruhi dengan opini yang berkembang. Singkatnya, banyak hakim tidak mengimplementasikan sepuluh aturan perilaku hakim yakni berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan profesional. Sisi positifnya adalah tercapainya kepastian hukum, walau mengecewakan pencari keadilan.

Apakah benar semangat pemberantasan korupsi tengah mengalami degradasi di lembaga peradilanAlasannya?

             Siapa bilang terdegradasi? Belum tentu. Perlu kajian akademis untuk memastikan hal itu. Memang kepercayaan masyarakat terutama pencari keadilan di pengadilan lebih banyak yang kecewa ketimbang yang bahagia. Kita berharap dan saya optimis peradilan kita ke depannya merupakan peradilan yang merdeka, dan berwibawa sesuai filosofis dari kekuasaan kehakiman seperti termaktub dalam konsideran poin b UU Nomor 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Apa cara yang efektif membersihkan hakim-hakim nakal dari lembaga peradilan?  

Tadi kan sudah saya jelaskan, kuncinya pengawasan melekat dan ketat terhadap hakim yang sedang menangani perkara, khususnya kasus yang menjadi atensi masyarakat. Ketua MA, ketua pengadilan dan ketua KY harus jemput bola memonitor semua kegiatan hakim. Dan terhadap laporan kekayaan hakim, dicek kebenarannya apakah sesuai atau tidak. Bila perlu ditelusuri sumber kekayaan itu.

 Hal terpenting bagi setiap lembaga peradilan sejatinya memberikan bimbingan religious kerohanian sebagaimana idiom hakim itu wakil Tuhan di bumi. Tujuannya agar para hakim dalam bertugas selalu mengingat amanah dari Tuhan dalam memberi keadilan. Apalagi kita semua tahu bahwa yang paling dekat dan tidak tahu kapan datangnya adalah kematian, termasuk hakim. Kalau hakim dalam menjalankan tugasnya ingat mati, maka akan berusaha menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang dimaukan oleh hukum itu.

 

Apa saran Anda?

            Terjaring OTT berarti hakimnya tidak bermoral. Harus diberhentikan dan diberi hukuman seberat-beratnya. Sebagai tanggungjawab moralnya, Ketua Mahkamah Agung juga sebaiknya mengundurkan diri. Sedangkan ketua pengadilan tempat hakim terjerat OTT bertugas, harus dicopot. Ini semua bertujuan untuk membuat efek jera sekaligus bentuk tanggungjawab moral terkait pengawasan dari para pimpinan terhadap bawahan.

            Saya katakan seperti itu karena sudah banyak hakim yang terjerat OTT KPK. Fakta ini menjadi bukti Mahkamah Agung tidak berhasil menegakkan sepuluh aturan perilaku hakim di jajarannya. Dan KY dituntut bergerak cepat menjemput bola mengawasi tingkah dan perilaku hakim.

You might also like