Pengadilan Sesat Wakil Tuhan Diterjang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap hakim yang diduga menerima suap. Kali ini dua “Wakil Tuhan” dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka menambah deretan para hakim yang akan masuk penjara karena menjalankan pengadilan sesat.

Hari Selasa 27 November 2018 sudah petang. Menjelang azan Isya, sekitar jam 19.00 WIB. Satu Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak dengan cepat dan diam-diam. Mereka berkendara ke sebuah restoran cepat saji di kawasan Tanjung Barat, Depok. Di sana, Tim KPK meringkus dua pengacara, yakni Arif Fitrawan dan seorang pengacara lainnya. Tidak ada perlawanan dari kedua target.

Secara bersamaan, tim KPK lainnya menangkap panitera PN Jaksel, Muhammad Ramadhan (MR), di kediamannya di daerah Pejaten Timur dan seorang petugas keamanan. KPK juga mengamankan sejumlah duit SGD 47 ribu.

Masih dihari yang sama, sekira 4 jam kemudian atau sekitar jam 23.00, dua tim KPK bergerak sebuah pemukiman di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, tak jauh dari Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sini Tim KPK membekuk dua hakim PN Jakarta Selatan yakni Iswahyu Widodo dan Irwan di tempat kos masing-masing di Jalan Ampera Raya.

Total, ada enam orang yang diciduk Tim KPK malam itu. Mereka kemudan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan awal.  “Setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh hakim PN Jaksel,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantornya, Jl Kuningan Persada, Rabu 28 November 2018.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Tiga orang tersangka penerima suap adalah  Iswahyu Widodo dan  Irwan. Keduanya hakim PN Jakarta Selatan. Lalu, panitera pengganti PN Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan. Sebelumnya, Muhammad Ramadhan bertugas di PN Jakarta Selatan.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Irwan (kanan) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait OTT kasus suap penanganan perkara di PN Jaksel, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/11/2018) (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Sedangkan pengacara Arif Fitrawan dan Martin P Silitonga (MPS) ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya dikenai Pasal 6 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kelima tersangka telah ditahan oleh KPK.

Hakim Iswahyu Widodo dan Irwan dituduh pernah menerima duit Rp 150 juta sebelum pemberian duit SGD 47 ribu atau setara dengan Rp 500 juta. “Diduga, sebelumnya majelis hakim telah menerima uang Rp 150 juta dari Arif Fitriani dan Martin Silitonga untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak diputus NO yang dibacakan pada Agustus 2018 dan disepakati akan menerima lagi sebesar Rp 500 juta untuk putusan akhir,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Kedua hakim PN Jaksel itu ditangkap KPK terkait dengan suap penanganan perkara perdata. Diduga, pemberian uang terkait dengan penanganan perkara perdata dengan penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem JV Dongen dan turut tergugat PT Asia Pacific Mining Resources (APMR).

Gugatan perdata ini berhubungan dengan pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM (PT Citra Lampia Mandiri) oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini didaftarkan pada 26 Maret 2018.

KPK menduga telah terjadi transaksi dari pihak penggugat, Arif Fitrawan, kepada Ramadhan sebesar Rp 150 juta. Kemudian, diduga telah disepakati bahwa hakim akan menerima lagi sebesar Rp 500 juta untuk putusan akhir. “Diduga sebelumnya majelis hakim telah menerima uang melalui MR (panitera pengganti) untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak diputus N.O (gugatannya tidak diterima di putusan sela sehingga bisa langsung ke materi pokok perkara),” ujar Alexander Marwata.

Menurut Alexander, semula kasus itu sudah sempat digelar di PN Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, gagal. Oleh sebab itu kasus tersebut kemudian digelar di PN Jaksel dan putusannya rencananya akan dibacakan pada Kamis 29 November 2018. Namun batal karena kedua hakimnya keburu diciduk KPK.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, memberi informasi bahwa komitmen fee yang dijanjikan Arif kepada panitera pengganti, Ramadhan adalah Rp950 juta. Kemudian, dari nominal itu, uang yang diserahkan ke hakim adalah Rp150 juta dan SGD$47 ribu. “Semula uangnya dalam bentuk rupiah senilai Rp500 juta kemudian ditukar ke mata uang dollar singapura,” kata Febri.

Sejauh ini yang baru terungkap pemberian suap merupakan inisiatif pribadi dari kuasa hukum yakni Arif Fitrawan. Si penggugat Isrullah Achmad belum ditemukan adanya indikasi ikut memberikan suap.  “Justru ada pihak yang diduga memiliki kepentingan meskipun tidak masuk penggugat secara formil,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Diduga kuat penggugat non formil yang dimaksud adalah Martin P. Silitonga yang kini tengah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Febri mengatakan Martin merupakan sumber dana pemberian suap kepada hakim dan panitera pengganti.

Pengacara Arif Fitrawan mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait OTT kasus suap penanganan perkara di PN Jaksel, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/11/2018) (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Suap diberikan oleh kuasa hukum penggugat yakni Arif karena si penggugat keberatan dengan proses akuisisi saham milik PT CLM yang dilakukan oleh PT APMR.  “Karena si penggugat keberatan, maka ia mengembalikan saham yang dibeli oleh PT APMR ke perusahaan asal,” ujar Febri.

Disebutkan pula dalam proses suap tersebut, KPK mengidentifikasi kode suap. Kode suap dimaksud adalah ‘ngopi’. “Dalam komunikasi, teridentifikasi kode yang digunakan adalah ‘ngopi’. Yang ada dalam percakapan disampaikan ‘Bagaimana, jadi ngopi nggak?’,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Lalu apa jawaban hakim Iswahyu Widodo atas tytuduhan itu? Saat keluar dari gedung KPK  untuk ditahan sekitar pukul 01.15 WIB, Kamis 29 November 2018, hakim Iswahyu tak berkomentar. Dia hanya tersenyum diberondong pertanyaan wartawan seputar kasus suap yang membelitnya.

Dan kini, sidang putusan gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri oleh PT Asia Pacific Mining Resources terpaksa ditunda. Sebab, dua hakim yang menyidangkan, Iswahyu Widodo dan Irwan, ditangkap KPK. “Untuk perkara yang ditangani Iswahyu dan Irwan, segera dibentuk majelis baru. (Sidang) akan ditunda dulu,” ujar pejabat Humas PN Jaksel Achmad Guntur kepada wartawan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jaksel, Kamis 29 November 2018.

Setelah majelis baru terbentuk, fakta-fakta persidangan gugatan perdata akan dilakukan. Sedianya putusan gugatan perdata digelar hari ini. “Akan dipelajari oleh majelis yang baru karena kebetulan memang musyawarahnya belum,” sambung Guntur.

Achmad Guntur mengaku tak habis pikir mengapa Iswahyudi Widodo dan Irwan bisa terjerumus begitu. Di mata pejabat Humas PN Jaksel ini, keduanya adalah hakim yang memiliki track record baik. “Keduanya profesional dalam bekerja, semua Hakim di PN Jakarta Selatan juga profesional,” kata Achmad Guntur di PN Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jumat 30 November 2018. “Keduanya nggak pernah bermasalah di sini,” ujar Guntur pada awak media.

Guntur menuturkan mayoritas Hakim di PN Jakarta Selatan memiliki riwayat pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan, termasuk Iswahyu dan Irwan. “Kalau nggak salah Pak Irwan dulu mantan Ketua Pengadilan di Daerah Kalimantan Barat, kalau Pak Iswahyu saya lupa, tapi rata-rata memang hakim di sini mantan Ketua Pengadilan semua. Artinya sudah dianggap memadai pengetahuannya,” kata Guntur.

Sementara itu mendengar penangkapan Iswahyu Widodo dan Irvan, Mahkamah Agung (MA) langsung memberhentikan sementara dua hakim PN Jaksel, Iswahyu Widodo dan Irwan serta panitera pengganti M. Ramadhan karena telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus suap. Pemberhentian ini statusnya sementara sampai ada hukum inkrah.

Panitera pengganti PN Jaktim Muhammad Ramadhan (kiri) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait OTT kasus suap penanganan perkara di PN Jaksel, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/11/2018) (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

“Hari ini MA mengambil tindakan bahwa memberhentikan kedua hakim Pengadilan Negeri Jaksel dengan status pemberhentian sementara, yang di tanda tangani oleh ketua MA Republik Indonesia,” ujar Jubir MA, Suhadi saat konferensi pers di Gedung MA, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 29 November 2018.

“Sedangkan seorang panitera penganti pada hari ini juga dilakukan hal yang sama pemberhentian sementara yang ditandatangani SK-nya oleh Dirjen Badan Peradilan Umum,” sambungnya.

Dia menjelaskan, ketiganya diberhentikan statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sementara sampai ada putusan hukum yang mengikat. Selain itu, dengan pemberhentian status sementara ini, ketiganya hanya mendapat hak kesejahteraan sebesar 50 persen. “Terhadap yang tertangkap tangan ini, saya sudah jelaskan ketiga orang ini pada hari ini jadi diberhentikan statusnya sebagai PNS dengan status diberhentikan sementara, hak dan kesejahteraanya juga hanya diberikan 50 persen,” jelasnya.

Penangkapan dua hakim PN Jakarta Selatan tersebut, hanyalah satu peristiwa dari rentetap pencidukan “Wakil Tuhan” di Indonesia.Terhitung sejak 2005, sudah 27 orang aparat pengadilan–19 hakim dan 9 panitera/pegawai pengadilan–yang ditangkap KPK. Hal ini menandakan adanya kegagalan dari sistem peradilan satu atap.

“Meskipun sudah terjadi OTT terhadap aparatur yang ada di bawahnya, sampai saat ini belum ada upaya yang serius dan menyeluruh untuk me-reforminstitusi peradilan,” ujar Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar kepada wartawan, Senin 3 Desember 2018.

Menurut Erwin desain peradilan satu atap dinilai sudah melenceng. Sistem satu atap yang membuat semua urusan yang berkaitan dengan pengadilan harus di bawah MA–termasuk pengawasan hakim dan panitera–membuat tidak adanya pengawasan dan sistem promosi mutasi yang efektif.  “Studi di banyak negara transisi menunjukkan bahwa prinsip satu atap atau judicial self governance sebagaimana yang diterapkan Mahkamah Agung selama ini di Indonesia pasca-reformasi, ternyata tidak berkorelasi dengan akuntabilitas peradilan,” ujar Erwin.

Memutus hal di atas, maka perlu segera dirampungkan RUU Jabatan Hakim. Dalam RUU itu ada redesain struktur peradilan. Di mana ada pembagian kerja antara Mahkamah Agung dan institusi lainnya. Sayangnya, sampai saat ini, RUU Jabatan Hakim yang telah dibahas sedang mandek dan tidak menunjukkan kemajuan yang berarti,” pungkas Erwin.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi menyayangkan adanya hakim Pengadilan Negeri  Jakarta Selatan yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dia berharap OTT itu sudah memiliki cukup bukti. “Kalau benar saya merasa sangat sedih dengan praktik di pengadilan seperti itu,” kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Rabu 28 November 2018.

Taufiq menilai kejadian ini sangat ironis karena melibatkan hakim, panitera dan pengacara.  “Kalau benar itu, berarti sudah benar-benar berantakan benteng peradilan di Indonesia. Ini menjadi alarm atau peringatan yang sangat penting bagaimana kita membenahi pengadilan kita,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan (kanan) bersama Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus di Kabupaten Jepara di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/12/2018). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Mahkamah Agung (MA) agaknya perlu mengklarifikasi atas penangkapan dua hakim PN Jakarta Selatan itu. Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, pihaknya selama ini sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh aparat pengadilan. Penegasan itu menyusul adanya dua hakim dan panitera ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Mahkamah Agung melalui satuan-satuan kerja di bawahnya selalu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur pengadilan,” kata Suhadi di Gedung MA Jakarta, Kamis 29 November 2018.

Menurut Suhadi, MA akan tak akan segan-segan menindak hakim nakal. “MA akan bersikap tegas terhadap aparatur pengadilan yang melakukan tindakan yang mencoreng nama baik institusi,” tambah Suhadi.

Sebab itu MA, katanya, mengambil sikap dengan melakukan pemberhentian sementara dari jabatannya terhadap dua orang hakim PN Jaksel dan seorang panitera di PN Jakarta Timur, setelah ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Kami sepenuhnya menyerahkan kepada KPK dan aparatur hukum lainnya untuk melaksanakan proses hukum menurut ketentuan yang berlaku,” kata Suhadi.

Suhadi juga mengatakan, segala cara sudah dilakukan oleh MA agar kejadian hakim menerima suap tidak terulang kembali.  “Ya ini kita cari problemnya. Semua upaya sudah kita laksanakan, regulasi seperti Perma nomor 7, nomor 8, nomor 9 tahun 2016. Terus ada maklumat ketua MA, kemudian turun ke bawah untuk pembinaan, pengawasan dan sebagainya. Ternyata masih seperti ini,” kata dia.

Indonesia darurat korupsi. Kira-kira begitu jawabannya.  Warning kegentingan mengenai korupsi di Indonesia yang disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo seolah-olah tak didengar para terduga pelaku rasuah. Sehari setelah warning itu disampaikan, ada saja yang masih melakukan transaksi suap.

“Kalau KPK tenaganya cukup hari ini, kita melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tiap hari bisa. Hampir semua bupati dan banyak pejabat yang masih melakukan tindak pidana, seperti yang kita saksikan pada saat kita tangkap para bupati (yang pernah ditangkap saat OTT sebelumnya),” kata Ketua KPK Agus Rahardjo Selasa 27 November 2018 pagi.

Agus seolah memberikan peringatan bahwa KPK telah mengetahui praktik-praktik korupsi atau suap yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Hanya karena keterbatasan SDM KPK yang membuat proses penindakan tak bisa dilakukan menyeluruh. Hamdani

You might also like