Para Hakim Nakal Yang Dibekuk KPK

 

Setidaknya terdapat 18 hakim dan 10 aparat peradilan non hakim yang ditangkap KPK dalam periode Maret 2012 hingga November 2018.

Berdasarkan catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), hakim dan aparat pengadilan (non hakim) yang tersandung kasus korupsi dan sebagian besar terjerat OTT KPK,” ujar Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter, keapda wartawan Jumat 30November 2018.

Menurut Lalola, banyaknya hakim dan pegawai pengadilan yang ditangkap KPK mengindikasikan bahwa pengadilan atau cabang kekuasaan yudikatif dalam kondisi darurat korupsi. Ia menilai lembaga pengadilan memiliki potensi korupsi yang sangat besar dan bahwa belum ada reformasi yang signifikan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) khususnya di bawah kepemimpinan Hatta Ali.

Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali (kanan) menyematkan kalung kepada sejumlah hakim usai dilantik di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta

Potensi korupsi yang sangat besar itu juga dilihat dari besarnya struktur organisasi dan lembaga peradilan di bawah MA. “Maka bukan hal yang mustahil, masih banyak oknum hakim dan petugas pengadilan yang korup namun belum tersentuh oleh KPK atau penegak hukum lainnya,” kata Lalola. Selain itu, lanjut dia, potensi korupsi juga diperbesar dengan lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial.

Peraturan MA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dinilai belum efektif dalam mengawasi hakim dan petugas pengadilan. Berdasarkan Perma tersebut, Ketua Pengadilan dibebani tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap bawahan. Namun dalam perkara korupsi yang menimpa Hakim Sudiwardono, justru Ketua pengadilan tinggi Manado yang melakukan pelanggaran dan menerima suap. “Sulit secara nalar untuk menjustifikasi pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan tetapi justru Ketua Pengadilan yang menjadi oknum nakal di pengadilan,” kata Lalola

“Lumrah jika menilai hakim yang telah ditangkap oleh KPK hanya sedang bernasib buruk. Namun tidak memberikan efek penjeraan bagi oknum nakal di pengadilan,” tuturnya.

Komisi Yudisial (KY) pun sudah mengidentifikasi ada hakim yang nakal di wilayah Jakarta. “Kami sudah mengindentifikasi, bahkan nama pun sudah. Ada beberapa nama yang sudah kita inikan. Tapi kita tak bisa melakukan tindakan apapun karena kalau tindakan hukum itu kita tidak bisa, mengumpulkan alat bukti, itu kelemahan Komisi Yudisial,” ucap Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari, kepada pers.

Komisi Yudisial (sumber foto: istimewa)

Untuk kasus seperti ini, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia untuk mengetahui pertukaran uang, kemudian PPATK, bahkan dengan KPK. “Kalau Jakarta Selatan sudah ada beberapa laporan. Tapi saya tidak tahu apakah orangnya sama atau tidak. Tapi pencegahan dini sudah kami lakukan. Termasuk peta rawan, termasuk Jakarta Selatan ini paling rawan,” ungkap Aidul.

Komisi Yudisial juga terus memperbarui laporan tersebut. Dan PN Jaksel, termasuk yang ada terus. “Sudah satu dua tahun. Dan terakhir tahun ini,” jelasnya. Menurutnya, Jakarta dan Tangerang memang daerah yang rawan. Karena aliran dana cukup besar berputar di sana, termasuk masuk kasus perdata.

“Di lingkungan Jakarta Tangerang daerah-daerah yang memang tingkat perdagangannya relatif tinggi dengan jumlah yang besar, sudah kita petakan. Dan ada data yang sudah masuk tapi itu karena keterbatasan, instrumen kami. Kalau sudah masuk situ ya KPK.Ya datanya masuk. Misalnya Tangerang itu, kita sudah mengetahui dari dalam. Tapi problemnya itu saja, kira tidak bisa menyadap telepon. Itu sudah wewenang KPK,” tuturnya.

KPK memang menjadi satu-satunya lembaga hukum, sekalipun bersifat ad-hoc, yang menjadi ancaman bagi hakim nakal. Penangkapan Hakim PN Jakarta Selatan ini menambah daftar panjang ‘Wakil Tuhan’ yang ditangkap KPK. Berikut antara lain hakim yang dibekuk KPK, baik hakim di pengadilan umum maupun hakim Mahkamah Konstitusi.

  1. Syarifuddin Umar

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin adalah terpidana perkara suap setelah tertangkap tangan menerima suap Rp 250 juta dari kurator PT Sky Camping Indonesia, PT SCI, Puguh Wirawan, pada Juni 2011 lalu. Dalam kasus ini Syarifudin divonis 2 tahun penjara.

  1. Heru Kisbandono dan Kartini Marpaung

Keduanya masing-masing merupakan Hakim Pengadilan Tipikor Pontianak dan Hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Mereka terjaring OTT KPK pada 17 Agustus 2012. Heru dan Kartini telah dijatuhi hukuman pidana terkait kasus suap penanganan korupsi APBD Kabupaten Grobogan.

 

  1. Setyabudi

Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi ditangkap tim Satgas KPK, pada Jumat 22 Maret 2013 di ruang kerjanya.

Dia ditangkap lantaran menerima uang dari pihak swasta terkait kasus korupsi dana bantuan sosial APBD Kota Bandung.

Hakim Setyabudi
  1. Akil Mochtar

KPK menangkap Akil Mochtar bersama empat orang lainnya dalam OTT, Rabu, 2 Oktober 2013.

Akil Mochtar divonis seumur hidup dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK dan tindak pidana pencucian uang.

 

  1. Patrialis Akbar

nstitusi penegakan hukum Tanah Air kembali ternoda dengan penangkapan Hakim Konstitusi Patriais Akbar di Grand Indonesia bersama seorang wanita, pada 25 Januari 2017.

Patrialis terbukti menerima suap dari Basuki Hariman dan stafnya NG Fenny. Patrialis dan orang dekatnya Kamaludin menerima US$ 50.000 dan Rp 4 juta.

Patrialis Akbar

Patrialis divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar US$ 10.000 dan Rp 4.043.000. Atau sama dengan jumlah suap yang diterima Patrialis.

 

  1. Dewi Suryana

Pada Rabu 6 September 2017, tim Satgas KPK menangkap seorang hakim bernama Dewi Suryana. Dewi merupakan hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu. Bersama Dewi, tim juga mengamankan panitera pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu Hendra Kurniawan.

OTT tersebut terkait dengan dugaan suap penanganan perkara terdakwa Wilson yang terjerat kasus korupsi kegiatan rutin pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu 2013.

  1. Sudiwardono

Tak sampai satu bulan dari penangkapan Dewi Suryana, pada Sabtu, 7 Oktober 2017, tim penindakan KPK kembali menangkap seorang hakim. Yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono.

Sudiwardono diduga menerima suap dari anggota DPR RI Aditya Anugrah Moha terkait banding kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Bolaang Mongondow, dengan terdakwa Marlina Moha Siahaan yang merupakan ibu dari Aditya Anugrah Moha.

 

Sudiwardono
  1. Merry Purba

Pada 28 Agustus 2018, KPK menangkap Hakim Adhoc Tipikor PN Medan Merry Purba.

Merry diduga menerima 280 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 3 miliar terkait putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

Tamin Sukardi adalah pemilik PT Erni Putra Terari. Dalam perkara itu, Tamin menjadi terdakwa perkara korupsi lahan bekas hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II.

 

Daftar Hakim Yang Ditangkap KPK: 

1. RA Harini Wijoso (mantan hakim PT Yogyakarta)
2. Syarifuddin Umar (hakim PN Jakarta Pusat)
3. Ibrahim (hakim PTUN Jakarta)
4. Imas Dianasari (hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial PN Bandung)
5. Heru Kisbandono (hakim Pengadilan Tipikor Pontianak)
6. Kartini Marpaung (hakim Tipikor Semarang)
7. Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua PN Bandung)
8. Ramlan Comel (hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Bandung)
9. Pasti Serefina Sinaga (hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung)
10. Asmadinata (hakim PN Semarang)
11. Pragsono (hakim PN Semarang)
12. Akil Mochtar (hakim konstitusi/Ketua MK)
13. Tripeni Irianto Putro (Ketua PTUN Medan)
14. Amir Fauzi (hakim PTUN Medan)
15. Dermawan Ginting (hakim PTUN Medan)
16. Janner Purba (hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu)
17. Toton (hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu)
18. Patrialis Akbar (hakim konstitusi)
19. Dewi Suryana (hakim PN Bengkulu)
20. Sudiwardono (hakim PT Manado)

  1. Wahyu Widya Nurfitri (hakim PN Tangerang)
    22. Merry Purba (hakim ad hocTipikor Medan)
    23. Iswahyu Widodo (hakim PN Jaksel)
    24. Irwan (hakim PN Jaksel)

Di kemudian hari, bukan tak mungkin akan banyak lagi hakim yang ditangkap KPK. Kini mereka masih beruntung, karena belum ketahuan oleh KPK.

Joko Mardiko

 

 

 

 

You might also like