Mantan Presdir Jakarta Royale Golf Club Muljono Tedjokusumo, Terdakwa Mafia Tanah

Fakta persidangan, para saksi menegaskan di muka sidang dan di bawah sumpah, bahwa benar telah terjadi pemalsuan tanda tangan milik mereka. Surat bertandatangan palsu itulah yang menjadi dasar lahirnya sertifikat atas nama terdakwa.

Ruang Sidang Soerjadi, merupakan ruang sidang 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sejak awal November lalu, saban hari Rabu menjadi ruangan yang mengagendakan sidang kasus pemalsuan surat dengan terdakwa Muljono Tedjakusuma. Sejak sidang perdana digelar pada 7 November 2018, bangku ruang sidang selalu terisi penuh. Terlihat sebagian besar jurnalis nampak berdiri bersender di tembok belakang.

Rabu, 21 November 2018 merupakan sidang ketiga. Terdakwa Muljono Tedjakusuma hadir ke ruang sidang didampingi kuasa hukum. Mengenakan batik berwarna biru, Muljono yang ditanya Hakim Ketua Steery Merliene apakah sudah siap mengikuti persidangan. Terdakwa mengiyakan sambil mengangguk kepala. Sejurus kemudian, Muljono pindah ke kursi berdampingan dengan kuasa hukum.

Jaksa Penuntut Umum Okta pun dipersilahkan menghadirkan saksi. “Baik yang mulia, kami menghadirkan dua orang saksi yaitu Ketua RT 11/05 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakbar Amsir dan Ketua RW 05 Sumardi B Ramlan,” kata JPU.

Amsir dan Sumardi memasuki ruang sidang dan duduk di hadapan majelis hakim. Steery Merliene yang didampingi dua hakim anggota Muhammad Noor dan Achmad Fauzi secara bergantian mengajukan pertanyaan kepada para saksi.

Sumardi B Ramlan yang mengenakan kemeja putih dan berpeci hitam, kepada hakim menjelaskan dirinya telah enam periode menjabat sebagai Ketua RWdi wilayah tersebut. “Sejak tahun 1998 yang mulia,” ujarnya.

Sumardi mengaku memiliki warga yang bernama Muljono Tedjakusuma tetapi tidak mengenalnya. Dia hanya mengetahui Muljono selalu menyuruh orang lain jika berhubungan dengannya untuk urusan surat menyurat. “Tidak pernah datang sendiri. Selalu nyuruh orang lain,” terangnya.

Lokasi tanah yang dikuasai terdakwa Muljono Tedjokusumo (dok kantor pengacara akhmad aldrino linkoln)

Menjawab pertanyaan hakim tentang sebidang tanah yang menjadi objek permasalahan, Sumardi menjelaskan bahwa tanah tersebut dibiarkan kosong. “Itu tanah rawa-rawa, banyak ular, kalau musim hujan ularnya banyak yang masuk ke rumah warga. Tidak ada pohon besar, tetapi di tempat itu banyak tumbuh pandan wangi,” paparnya panjang lebar.

Sementara itu, Amsir Ketua RT yang mengaku sejak kecil tinggal di wilayah itu juga mengaku tidak mengenal terdakwa. Dia mengetahui nama terdakwa ketika diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri.

Dari sekian banyak pertanyaan, baik Amsir dan Sumardi juga memberi jawaban bahwa surat-surat yang digunakan terdakwa untuk mengurus sertifikat tidak seluruhnya mereka tandatangani. “Ada surat yang saya tandatangani, tapi ada beberapa surat yang saya tidak tandatangani,” kata Sumardi.

“Saya tidak pernah merasa tanda tangan untuk pengurusan atas dasar sertifikat terdakwa,” kata Amsir menegaskan jawaban Sumardi di persidangan dihadapan majelis hakim.

“Saya tidak tahu adanya pengukuran tanah dari BPN (Badan Pertanahan Nasional-red). Tanah itu beberapa tahun lalu sudah dipagar seng,” ujar Amsir, ketika hakim bertanya selaku ketua RT apakah dikordinasikan oleh pihak BPN ketika pengukuran tanah dilakukan sesuai permohonan pihak terdakwa.

Saksi Amsir lebih banyak tidak mengetahui perihal tanah sengketa itu, meski dia tinggal didekat lokasi, dia berdalih karena sehari-hari bekerja di daerah lain.

Hanya saja Amsir mengakui sekitar dua tahun lalu, tanah tersebut telah memiliki PBB (Pajak Bumi Bangunan) atas nama terdakwa. Sebelumnya tanah tidak memiliki PBB. Hal itu diketahui karena setiap tahun pihak kelurahan menyerahkan PBB warga kepada RT untuk kemudian dibagikan ke pemilik.

Sumardi dan Amsir berulangkali terlihat menuju meja hakim bersama dengan jaksa penuntut umum, termasuk terdakwa dan kuasa hukumnya. Mereka menjelaskan kepada majelis hakim, surat mana yang mereka bubuhi tanda tangan, dan surat mana yang tidak mereka bubuhi tanda tangan namun tanda tangan tertera dalam surat-surat tersebut.

dok kantor pengacara Akmal Aldrinof Linkon/lokasi tanah di Jln Raya Puri Kembangan RT 11/RW 005 Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Di akhir persidangan, majelis hakim mempersilahkan terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. “Saya rasa, tanda tangan yang ada di surat-surat itu asli,” ujar terdakwa. Dengan cepat ketua majelis hakim menegur, “Pertanyaan saudara terdakwa, bukan pernyataan. Kalau anda ingin memberi penjelasan nanti ada waktunya,” ujar Steery Merliene.

Sebelumnya pada Rabu 14 November 2018, jaksa penuntut umum menghadirkan enam saksi dihadiri di persidangan yakni Akhmad Aldrino Linkoln, Muhadi, Masduki, Suni Ibrahim, Abdurahmman, dan Usman.

Dalam kesaksiannya Muhadi selaku ahli waris Ahmad Mimbora dan Salabihin Utong. Dalam kesaksiannya Muhadi selaku ahli waris Ahmad Mimbora dan Salabihin Utong mengaku dirinya tidak mengenal terdakwa.

Sementara itu, Akhmad Aldrino Linkoln selaku kuasa hukum korban juga menjawab pertanyaan hakim sebagai saksi di persidangan. Ia menceritakan, terjadinya pelaporan lantaran ketiga korban melaporkan terdakwa pada tahun 2016 ketika tanah di kawasan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, milik Mahidi Salimin, Ahmad Mimbora dan Salabihin Utong dipasang plang tanah tersebut milik nama Muljono Tedjokusumo dan bersertifikat dan lahan tersebut dijaga oleh sekelompok orang. Ia juga menambahkan bahwa para saksi tidak pernah melakukan jual beli sama sekali terhadap terdakwa.

“Saya mengetahui tahun 2016 terpasang papan nama atas nama terdakwa di lokasi tanah lalu kirim surat ke BPN (Badan Pertahanan Nasional). Benar telah terbit sertifikat atas nama terdakwa. Tetapi kami belum pernah ada transaksi dan hendak membuar sertifikat. Lalu kami melaporkan ke pihak yang berwajib,” papar Aldrino.

Hakim menanyakan kepada terdakwa apa benar orang orang menghadang saksi korban saat mau mengukur tanah bersama petugas BPN adalah orang orang suruhan terdakwa seperti yang disampaikan oleh saksi yang antaranya namanya Aseni. “Iya pak hakim Aseni memang saya suruh untuk menjaga tanah,” aku Muljono dalam sidang tersebut.

Di kesempatan sebelumnya, Aldrino menjelaskan pihaknya melapor ke Bareskrim sejak 2015 namun hampir dua tahun kemudian Muljono ditetapkan sebagai tersangka. Semua itu lantaran Muljono yang memang mempersulit proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian.

Ketika Muljono ditetapkan sebagai tersangka, saat dipanggil sebagai tersangka tidak pernah datang, akhirnya Polisi memutuskan untuk melakukan penahanan ditahan. “Nah ditahan inilah mulailah Muljono menyuruh anaknya untuk bertemu saya, tujuannya untuk perdamaian.”

Aldrinof melanjutkan, Muljono tiba-tiba membuat pengakuan kalau bukan tanah tersebut bukan miliknya dan mengatakan akan mengembalikan tanah tersebut. “Secara lisan di depan Polisi dia mengatakan, kalau itu memang bukan tanah saya maka akan saya kembalikan. Akhirnya seminggu ditahan ditangguhkan dan wajib lapor, tapi tak pernah datang untuk lapor diri.”

SIDANG KASUS MAFIA TANAH DENGAN TERDAKWA MULJONO TEDJOKUSUMO MENGHADIRKAN SAKSI KORBAN DI PN JAKBAR (ABDUL FARID/FORUM)

Yang lebih mengejutkan, tiba-tiba Muljono membuat gugatan untuk pembatalan sertifikat atas nama dirinya. Yang digugat BPN dan Camat Kebun Jeruk. Dia meminta ganti rugi Rp93 miliar. Gugatan terdaftar dengan nomor 375/pdt.G/2018.PN Jakarta Barat

Nah yang digugat ini kan BPN dia merasa BPN tidak benarlah karena membuat sertifikatnya dia. Seolah-olah ingin membela diri, anehnya pengacaranya Muljono yang bernama Ikraman, membuat surat ke BPN untuk menanyakan bahwa ada 4 akta jual beli nomornya AJB 1209, AJB 1209, AJB 1242 dan AJB 1248 yang dijadikan data warkah yang menjadi dasar pembuatan sertifikat atas nama Muljono.

Lucunya BPN ketika itu menjawab pada 31 Mei 2018 bahwa AJB yang ditanyakan ini tidak pernah digunakan untuk penerbitan sertifikat No 4894 Kedoya. Sertifikat ini milik PT Mutiara Idaman Jaya. Jadi sertifikat ini adalah sudah terbit tahun 90 sekian dimana Muljono sudah membangun komplek perumahan Mutiara Kedoya.

Kemudian pada tgl 5 Juli 2018, BPN kembali mengeluarkan surat kepada kantor advokat Ikraman Thalib selaku kuasa hukum Muljono yang isinya bahwa berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut terhadap data-data warkah yang ada di BPN Jakarta Barat terhadap akta1242,  1248, 1209 dan 1209 atas nama Muljono Tedjakusuma, pada poin 5 tersebut di atas yang semua tercantum tidak dipergunakan untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan nomor 4894 atas nama PT Mutiara Idaman Jaya Kami Ralat, menjadi telah dipergunakan untuk penerbitan HGB no 4894 ini.

“Jadi akta jual beli ini sudah dipakai tetapi dia pakai lagi untuk penerbitan sertifikat tanah milik korban yang menggunakan surat palsu ini. Artinya semuanya bermain, karena SDM di BPN gak becus sehingga merugikan rakyat kecil.”

Sidang masih terus berjalan. Yang pasti JPU mendakwa terdakwa telah melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 264 Ayat (2) dan jo Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

TERDAKWA MULJONO TEDJOKUSUMO BERSAMA PARA SAKSI KETUA RT DAN RW MELIHAT BARANG BUKTI DIHADAPAN MAJELIS HAKIM PN JAKARTA BARAT (ABDUL FARID/FORUM)

Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana: (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 264 Kitab Undang Undang Hukum Pidana: (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana: (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Korban berharap, keadilan bisa mereka dapatkan. Mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka merasa perlu melakuan itu, karena sebelumnya terdakwa telah berupaya agar terhindar dari proses hukum.

Untuk diketahui, Muljono Tedjakusuma mempraperadilankan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Direktorat Tindak Pidana Umum Cq Subdit II Bareskrim Mabes Polri sesuai dengan perkara No: 14/Pid.prap/2018/PN.PST tersebut.

Muljono Tedjokusumo  yang diwakili kuasa hukumnya  Ikraman Thalib SH.MSI, Yasen H Idris SH, H Muhammad Yasin SH, Gamal Abdul Naser SH, dan Abdul Arif SH dalam permohonannya meminta hakim agar memutus antara lain; menerima  dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, menyatakan tindakan termohon yang menahan pemohon sebagai tersangka tidak sah atau tak menpunyai kekuatan hukum mengikat. Juga  menyatakan Surat Perintah Penangkapan No: SP Kap/57//V/2018/Dittipidum tanggal 14 Mei 2018 dan Surat Perintah Penahanan No: SP.Han/24//V/2018 tanggal  15 Mei 2018 cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, atau batal demi hukum.

Selain itu, penasihat hukum juga mohon kepada hakim untuk menyatakan penahanan yang telah dikenakan kepada pemohon terhitung sejak 15 sampai  22 Mei 2018 dan juga wajib lapor karena adanya Surat  Penangguhan Penahanan No: SP. Guh/24.a/V/2018 Dittipidum 12 Mei 2018,  adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap permohon. Membatalkan demi hukum dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap  pemohon, dan menghukum termohon untuk membayar ganti rugi Rp 31 miliar lebih. “Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,” kata Ikraman.

Menurutnya, alasan diajukannya praperadilan berawal ditangkap dan ditahan pemohon Muljono Tedjokusomo oleh termohon dengan tuduhan melanggar Pasal 263 ayar 1, dan  2  KUHP  serta Pasal 266 ayat 1dan 2 KUHP dengan alasan pemohon tidak pernah melakukan atau melanggar terhadap pasal-pasal yang dituduhkan termohon.

Harapan Muljono bebas dari jeratan hukum kandas ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak semua permohonan Muljono Tedjokusumo terkait gugatan praperadilan status tersangka oleh Bareskrim Polri. Dalam persidangan, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Taryan Setiawan dalam pertimbangan putusannya, menyatakan eksepsi termohon tidak beralasan karena masih ada petitum lainnya sehingga dianggap tidak beralasan dan dinyatakan ditolak.

Hal ini juga mengacu pada LP 261/III/2016/Bareskrim Tgl 14 Maret 2016 dan LP 918/IX/2016/Bareskrim tanggal 7 September 2016. Selain itu juga membenarkan telah dilakukan penyidikan oleh termohon. Berdasarkan penyidikan tersebut, terungkap adanya pengakuan dari saksi korban yang menegaskan tidak pernah memindahtangankan tanah. “Hasil penyidikan bahwa adanya kesamaan girik dengan SHM dan AJB yang digunakan oleh terlapor dalam pengurusan lahan lainnya,” kata Hakim Taryan dalam putusannya yang dibacakan di persidangan, Senin 15 Oktober 2018 lalu.

Pertimbangan hukum lain yang dibacakan oleh hakim Taryan adalah Pasal 1 butir 10 KUHAP tentang prapeadilan dan Pasal 77 KUHAP PN berwenang atas perkara Aquo. Hakim Taryan juga menyatakan keberatan pemohon atas tindakan yang dilakukan Termohon tidak sesuai ketentuan Hukum. Namun pemohonan tersebut sudah masuk Pokok Perkara dan tidak ada satupun hal dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan. “Bahwa pengembalian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Jaksa Penuntut umum (JPU) merupakan bentuk Koordinasi penyidikan dan merupakan hal biasa dimana Penyidik menanggapi dan mengirimkan kembali SPDP berikut berkas perkara tindak pidana dimaksud,” katanya.

Muljono Tedjakusuma kini harus duduk di kursi pesakitan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Di sidang berikutnya Muljono akan menjelaskan bagaimana dia bisa memiliki sertifikat atas namanya di atas tanag milik orang lain. Sayang, hingga batas akhir penulisan pengacara Muljono tidak membalas pesan singkat yang dikirimkan FORUM.

Sementara itu, Ketua Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus mengatakan jika pihaknya menerima laporan maka akan mengecek terlebih dahulu laporan yang masuk. “Saya mesti cek dulu ada laporannya atau tidak. Saya perlu cek dulu ke teman-teman bagian penerimaan laporan, ada atau tidak laporan. Kalau tidak ada laporan, informasi saudara (wartawan), ini menjadi masukan untuk dicek di lapangan,” kata Jaja.

Perkara apapun kata dia, jika ada masyarakat yang melapor dan permohonan adanya pemantauan, maka pihaknya akan melakukan pemantauan. “Kita akan pantau. Kalau masyarakat lapor, kita temukan ada pelanggaran, kita akan pantau. Kita akan lihat ada dugaan pelanggaran atau tidak, kalau itu terkait proses pemeriksaan di pengadilan ya itu wewenang pengadilan,” ujar Jaja, Rabu 21 November 2018 di Jakarta.

Dirinya mempersilahkan masyarakat melapor, jika mengetahui ada pelanggaran yang dilakukan hakim. “Dimana letak pelanggaran hakimnya, melanggar kode etiknya yang mana, kalau itu menyangkut pertimbangan hukum tidak ada unsur keberpihakan dan tidak ada unsur dia menerima sesuatu atau tidak, ya itu kewenangan hakim dalam melihat fakta di persidangan,” ujarnya. JULIE INDAHRINI, ABDUL FARID