Mantan Lurah dan 2 PNS Kelurahan Kedoya Selatan Akui Terima Uang dalam Sidang Pemalsuan Surat Tanah

JAKARTA  – Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus dugaan pemalsuan surat tanah seluas 1 hektar dan keterangan palsu pada akta autentik dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo. Rabu (5/12/2018). Jaksa Penuntut Umum hadirkan Tiga Saksi dari Kelurahan Kedoya Selatan, Kec. Kebun Jeruk,Jakarta Barat.

Ketiga saksi yakni, Mantan Lurah Kedoya Selatan, Jakbar, Nuraini Slyviana, Edi saat itu Kasie Prasarana dan Sarana dan Hafid saat itu Kasie Pemerintahan. Sidang tersebut Diketaui Majelis Hakim Steerly Marleine dan Hakim anggota M. Noor dan Achamd Fauzi.

Jaksa Penuntut Umum Okta menanyakan kepada saksi Edi dan Mantan Lurah Nuraini apakah pernah menerima uang hasil terima kasih yang berkaitan pengurusan tanah. “Pernah saya mendapatkan Rp 25 juta,” ungkap Edi.

Sementara Nuraini, pun menjawab pertanyaan dari JPU menerima uang Rp 50 juta namun kembalikan Rp 20 jura ke karyawannya. “Saya kembalikan kepada karyawannya. Sesudah proses. Satu tahun lah,” katanya.

Nuraini Silviana yang menjabat Lurah Kedoya Selatan periode 2012-2014. Tak hanya menerima uang, Nuraini juga mengaku pernah diundang ke kantor Muljono melalui sambungan telepon. Nuraini mengakui, undangan pertemuan itu dalam rangka membicarakan tiga surat permohonan yang diajukan Muljono. “Iya (diundang). Melalui telepon.  Terkait dengan persuratan. Terkait tiga (surat permohonan) itu,” katanya.

Muljono Tedjokusumo berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya saat menjalani sidang di pengadilan negeri jakarta barat, rabu 5 desember 2018 (Abdul Farid)

Dalam kesaksiannya tiga saksi terdakwa menyuruh tiga orang yakni, Asmau Musna, Asni, dan Joko untuk mengurus mengajukan surat sertifikat tanah atas nama terdakwa. Terdapat tiga permohonan yang diajukan Muljono, yakni surat keterangan kehilangan Akta Jual Beli (AJB), surat riwayat tanah, dan surat keterangan penguasaan tanah. Ketiga permohonan itu atas tiga bidang tanah, yakni atas AJB nomor 1209 seluas 1.200 meter persegi, AJB nomor 1248 seluas 2.500 meter persegi dan AJB nomor 1242 seluas 3.020 meter persegi.

“Saya tidak pernah bertemu langsung dengan terdakwa untuk mengurus sertifikat. Karena yang mengurus tiga orang atas suruhan terdakwa,” ujar Edi kepada Hakim

Sebelumnya pada Rabu (21/11) Amsir dan Ketua RW 05 Sumardi B Ramlan menjadi saksi persidangan. Dalam kesaksiannya dipersidangan kedua saksi sempat plin plan dalam menjawab pertanyaan hakim.  Sementara itu Kuasa Hukum tiga korban Akhmad Aldrino Linkoln mengatakan kesaksian ketua RT dan RW dimuka persidangan dan dibawah sumpah bahwa benar telah terjadi pemalsuan tanda tangan. “Mereka oleh terdakwa sebagai dasar proses terbitnya sejumlah sertifikat tanah,” tuturnya.

Sebelumnya Rabu (14/11) kemarin enam saksi dihadiri di persidangan yakni Akhmad Aldrino Linkoln, Muhadi dan Masduki, Suni Ibrahim, Abdurahmman, dan Usman. Dalam kesaksiannya Muhadi selaku ahli waris Ahmad Mimbora dan Salabihin Utong.

Ia menceritakan terjadinya pelaporan lantaran ketiga Korban melaporkan terdakwa pada tahun 2016 ketika tanah di kawasan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, milik Mahidi Salimin, Ahmad Mimbora dan Salabihin Utong dipasang plang tanah tersebut milik nama Muljono Tedjokusumo dan bersertifikat dan lahan tersebut dijaga oleh sekelompok orang.

Para saksi tidak pernah melakukan jual beli sama sekali terhadap terdakwa. Sebelumnya mantan Petinggi Golf di salah satu Jakarta didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 264 Ayat (2) dan jo Pasal 266 Ayat (2) KUHP oleh JPU Okta.

Seperti diketahui tertuang Laporan Polisi nomor LP 261/III/2016/Bareskrim Tgl 14 Maret 2016 dan LP 918/IX/2016/Bareskrim tanggal 7 September 2016. Muljono dilaporkan oleh H. Muhadih, Abdurahman,  dan ahli waris Baneng. Menurut Pengacara korban Akhmad Aldrino Linkoln, mantan bos golf salah satu Jakarta menyandang status tersangka kasus dugaan  tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu pada akta autentik tanah seluas sekira 1 hektar di kawasan Kebon Jeruk, Jakbar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP. (far)