Mafia Tanah Musuh Bersama

Kasus tanah banyak menimbulkan kerugian di masyarakat. Mafia tanah, meski tercium namun tak terlihat, harus diperangi bersama.

Keberadaan mafia tanah sangat merugikan negara dan masyarakat. Dengan berbagai cara, mereka menguasai tanah milik orang lain. Dan kasus sengketa tanah yang melibatkan mafia sudah menjadi fokus kerja pemerintah, baik itu kementrian maupun aparat penegak hukum. Diakui oleh Menteri Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menyebutkan praktik mafia tanah yang selama ini mengemuka ke publik sulit dibuktikan. Sejumlah kasus praktik mafia tanah marak dilaporkan di beberapa daerah.

“Namanya mafia tanah itu kedengaran, ya kan, tapi kita nggak bisa buktikan sampai kemudian itu menjadi kasus. Jadi, mafia tanah ini terdengar tapi kita nggak bisa membuktikan sampai terbukti, sampai ditangkap oleh Kepolisian, Kejaksaan, sampai dibawa ke pengadilan,” sebut Sofyan disela pembukaan Rembuk Nasional Pertanahan, Revitalisasi Hukum Pertanahan Indonesia, pada September lalu.

Di kesempatan itu Sofyan memaparkan ada 8.000 kasus terkait masalah pertanahan. Dan keterlibatan mafia tanah sangat terasa. Lantaran itu, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN akan membentuk tim Sapu Bersih Mafia Tanah. Pembentukan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum di sektor pertanahan. “Mafia tanah di Indonesia sudah meresahkan. Maka kami berencana membentuk tim Sapu Bersih Mafia Tanah untuk memberikan kepastian hukum,” ujar Sofyan Djalil beberapa waktu lalu.

Sofyan menjelaskan, ada sejumlah modus praktik mafia tanah di Indonesia. Pertama, penggunaan hak-hak tanah yang sudah tidak diatur dalam hukum. Misalnya penggunaan girik, dan sebagainya sebagai tanda kepemilikan tanah. “Hak-hak lama ini masih gentayangan. Ini harus dihentikan,” ujar Sofyan.

Sebenarnya, ada peraturan pemerintah yang sudah membatalkan hak-hak lama kepemilikan tanah itu. Namun, pengadilan seringkali mengabaikan peraturan itu. Modus kedua, lanjut Sofyan, yakni pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Ia mencatat, salah satu praktik pemalsuan dokumen itu adalah dengan mencelupkan dokumen tanah palsu ke dalam air teh agar terlihat seperti dokumen lama. Tim Kementerian ATR/BPN sudah memiliki mekanisme untuk mencegah penggunaan dokumen palsu, yakni dengan mengambil berita acara pemeriksaan terlebih dahulu si pemilik.

Hal ini digunakan sebagai jaminan kepastian hukum dokumen itu. “Kalau tidak di BAP dulu, bisa susah itu. Bisa ada klaim di atas klaim dan klaim dan klaim sebelumnya,” ujar Sofyan. Modus ketiga adalah dengan cara menggugat kepemilikan tanah di pengadilan. Dengan manuver tertentu, mafia tanah dapat dengan mudah mengajukan argumentasi supaya putusan pengadilan memihak kepada pihaknya.

Senada seirama, Bareskrim Polri di era kepemimpinan Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono juga berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah. Pembentukan Satgas Mafia Tanah berdasarkan hasil koordinasi antara pihaknya dengan Kementerian Agraria. “Hasil koordinasi antar Kementerian Agraria bahwa banyaknya kasus-kasus tanah yang memang sulit diungkapkan yang terkesan,” kata Ari Dono ketika itu.

Kabag Humas Kementrian ATR/BPN, Horison Mocodompis didampingi , Kepala Bagian Layanan Pengaduan, Mochamad Sauki melihat dua berkas yang menjadi bukti dalam persidangan kasus mafia tanah dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo (ABDUL FARID/FORUM)

“Seperti ada sindikasi, maka kita bentuk satu satgas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang memang sulit yang diperkirakan itu merupakan bagian dari sindikasi,” sambung Ari Dono.

Selain, satuan kerja, pemerintah juga menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Agraria pertanahan, harapannya nanti lahan untuk kepentingan umum tidak akan menjadi masalah, apabila seluruh tanah sudah didaftarkan. Ini bertujuan hal mengurangi terjadinya konflik.

Beleid ini memang bertujuan untuk mengurangi terjadinya konflik. “Kami berusaha dan berupaya mencegah konflik-konflik itu terjadi di masa datang,” kata Sofyan.

Tidak hanya itu, dirinya mengemukakan saat ini pihak intens membahas terkait RUU Pertanahan di DPR, mengingat peraturan perundang-undang yang berjalan saat ini perlu diperbaharui seiring berkembangnya jaman. “Kami berharap persoalan tanah nantinya bisa diselesaikan secara sestimik. Karena Undang-undang kita sekarang ini sudah terlalu tua, makanya di ajukan Rancangan Undang-Undang ke DPR untuk segera dibahas,” paparnya.

Hal yang sama ditegaskan Horison Mocodompis, Kepala Bagian Humas Kementrian ATR/BPN yang berbincang dengan FORUM. Dia mengatakan pihaknya terus mendorong Rancangan Undang-undang Pertanahan. “Lewat rancangan itu salah satunya adalah mendorong adanya peradilan pertanahan yang lepas dari peradilan umum, karena kalau peradilan pertanahan tidak bicara hitam putih pidana perdata. Ada orang kaya tanahnya banyak, tapi ada masyarakat yang hidupnya susah minta ampun untuk memiliki tanah. Dia tinggal bertahun-tahun di atas tanah orang kaya dan mengelola tanah tersebut. Berpuluh tahun kemudian, si ahli waris orang kaya ingin menguasai tanah tersebut dan mengusir masyarakat miskin yang tinggal di tanah itu. Kira-kira pengadilan akan memenangkan siapa? Pengadilan agraria tidak akan melakukan putusan untuk eksekusi, akan dipertimbangkan pemilik tanah yang mendiamkan tanahnya dan masyarakat yang mengolah tanah tersebut. Akan dilihat dulu bagaimana. Kalau kita melihatnya masih hitam putih seperti sekarang memang sulit,” katanya.

Terkait kasus yang kini tengah disidangkan di PN Jakarta Barat, Horison mengajak masyarakat untuk berhati-hati. “Di Jakarta, memang anda percaya ada tanah kosong yang tanpa pemilik? Kalau di kampung bisa jadi, tapi di Jakarta tanah ukuran satu meter saja bisa dimanfaatkan. Jadi kami sangat berhati-hati, kalau ada yang mengajukan sertifikat atas sebidang tanah, radar BPN bekerja luar biasa itu. Harus dilihat, pasti ada masyarakat di situ, tinggal dilihat penguasaan masyarakat di lahan itu apa? Dia pegang girikkah, atau apalah. Lalu orang yang mau urus sertifikat juga harus ditanya dasarnya apa?” tegasnya.

Sementara itu, Mochamad Sauki, Kepala Bagian Layanan Pengaduan Kementrian ATR/BPN mengakui di Jakarta ini memang masih banyak tanah yang berdasarkan girik. “Tapi yang harus dipahami mana ada tanah kosong di Jakarta yang tidak ada pemiliknya. Baik itu Fasum, Fasos atau tanah bengkok ,ada juga tanah-tanah yang sudah dibebaskan oleh pengembang,” ujarnya.

Dia menegaskan pihaknya siap membantu masyarakat siapa pun yang membutuhkan pelayanan dan ingin menyampaikan pengaduan atas kerja BPN baik di pusat maupun daerah. “Tetapi yang harus diingat, siapa sih yang berkewajiban menjaga tanah, tentu pemiliknya. Terlebih kalau tanahnya banyak dan letaknya sporadis, butuh pengawasan. Girik itu sebenarnya sudah tanda bukti hak milik. Tapi harus dikuatkan dengan diubah menjadi sertifikat. Dan ini adalah salah satu cara menjaga tanah yang menjadi milik kita,” pungkasnya. JULIE INDAHRINI