Kuasa Hukum: Kami Menggugat Prilaku Oknum…

Kasus Pondok Mansyur Food Court

Kuasa Hukum Pondok Mansyur Food Court, Parlindungan Nadeak, menegaskan, kliennya bukan menggugat lembaga atau institusi pemerintah, melainkan prilaku oknum yang tidak sesuai aturan di negeri ini.

“Kami gugat prilaku oknum, dalam hal ini orang-orang yang memiliki kewenangan, tapi tidak menjalankannya sesuai aturan hukum,” ujarnya kepada insan pers usai persidangan lanjutan perkara gugatan No 130/G/2018/PTUN.MDN di Gedung PTUN Medan, kawasan Asam Kumbang Medan, Kamis (6/12/2018).

Ia mengemukakan, kliennya selalu taat hukum. Saat mengetahui bangunan food court belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari Surat Peringatan I perintah bongkar yang dibawa sejumlah anggota Satpol PP Kota Medan, kliennya segera meminta penundaan untuk mengurus IMB dimaksud.

“Sebelum membangun, klien saya sudah mempercayakan pengurusan IMB kepada seseorang, sehingga tidak menduga ada surat peringatan itu. Makanya, langsung meminta penundaan bongkar agar bisa mengurus izin lagi,” paparnya.

Tak hanya itu, kata Nadeak, kliennya juga telah menyerahkan fotokopi berkas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai tambahan bukti kepada majelis hakim yang dipimpin Pengki Nurpanji. “Ini sebagai bukti, klien kami taat aturan hukum dan selalu mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah,” tukasnya.

Pada kesempatan itu, Nadeak menyayangkan sikap oknum Satpol PP Medan yang terkesan masih melakukan aksi “tebang-pilih” dalam menjalankan tugas penertiban bangunan. Indikasi itu terlihat dari merebaknya bangunan permanen yang berdiri kokoh di bantaran sungai, kawasan Jalan Dr Mansyur Medan.

“Seperti kata pepatah, semut di seberang lautan terlihat, namun gajah di pelupuk mata justru tidak tampak. Ada apa ini?” sesal Nadeak.

Sebelumnya di persidangan, berkas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi tambahan bukti terakhir yang diajukan pihak Pondok Mansyur Food Court, selaku penggugat.

Pengelola Pondok Mansyur Food Court, Aida Wahab SH, didampingi Kuasa Hukumnya, Parlindungan Nadeak SH MH, memeriksa berkas tambahan bukti sebelum sidang lanjutan perkara gugatan No 130/G/2018/PTUN.MDN di Gedung PTUN Medan, kawasan Asam Kumbang Medan, Kamis (6/12/2018).

“Kami mengajukan satu tambahan bukti, yaitu fotokopi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Semoga bisa menjadi pertimbangan majelis hakim sebelum memutuskan perkara ini,” papar Nadeak di persidangan yang turut dihadiri Tergugat, dalam hal ini Kasat Pol PP Medan, diwakili Kuasa Hukumnya, Albert Yosokhi Lase SH.

Ia menjelaskan, kepesertaan BPJS itu sebagai bukti keseriusan kliennya dalam meramaikan bisnis kuliner di Kota Medan. Selain itu, semakin menegaskan pihaknya taat pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Guna mendengarkan pembacaan Kesimpulan (Konklusi), Ketua majelis hakim, Pengki Nurpanji menunda persidangan hingga Kamis (13/12/2018) mendatang.

Sekadar mengingatkan, perkara gugatan ini diajukan pemilik Pondok Mansyur Food Court, Kalam Liano yang merasa keberatan dengan aksi pembongkaran para oknum Satpol PP terhadap beberapa bagian bangunan karena tidak memiliki IMB.

Menariknya, pembongkaran justru dilakukan setelah bangunan selesai dikerjakan, yakni sekira tanggal 13 Juli 2018. Satu hal yang memicu tudingan miring tentang adanya intervensi pihak-pihak tertentu dalam kasus pembongkaran tersebut. Apalagi, pihak Kuasa Hukum Penggugat telah meminta penundaan pembongkaran untuk mengurus kembali IMB yang sebelumnya pernah dipercayakan kepada seseorang.