KPK Terus Telusuri Suap Meikarta

Para Birokrat Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat secara bergantian jalani pemeriksaan.

Pemeriksaan marathon dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap perizinan proyek Meikarta. Sejumlah nama telah masuk daftar KPK untuk dipanggil dan menjalani pemeriksaan. Disebutkan KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sajuti dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Waras Wasisto.

Keduanya, seperti diketahui, akan dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. “Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NR (Neneng Rachmi-Kabid Tata Ruang Dinas PUPR) ,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin 3 Desember 2018.

Dalam kasus ini pula, KPK juga akan memanggil Ida Dasuki selaku Staf Dinas PMPTSP untuk tersangka Dewi Tisnawati, serta Fitri Draja Purna sebagai saksi untuk tersangka Taryudi. “KPK pun akan memeriksa T (Taryudi) dan HJ (Henry Jasmen) sebagai tersangka kasus suap izin Meikarta,” tambahnya.

Sebelumnya Sekertaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa juga menjalani pemeriksaan KPK untuk penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis 29 November 2018. Iwa Karniwa dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DT (Dewi Tisnawati).

“Saya di sini terkait pemanggilan saya karena kedinasan saya sebagai sekda. Dalam rangka untuk memberikan kesaksian untuk salah satu tersangka kasus Meikarta,” ujarnya usai menjalani pemeriksaan.

Iwa Karniwa mengaku dicecar penyidik KPK soal Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang di Kabupaten Bekasi.

Hal itu ia ungkapkan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. “Ya termasuk salah satu itu ya, itu kebetulan saya waktu itu bukan ketua BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah). Jadi nggak tahu. Sudah saya sampaikan itu juga tadi (ke penyidik),” ucap Iwa.

Pria berkaca mata tersebut juga mengaku dicecar soal revisi Perda Kabupaten Bekasi. Namun, ia mengklaim tidak tahu-menahu soal proses revisi peraturan tata ruang. “Ada ditanyakan, proses waktu itu saya bukan Ketua BKPRD. Saya tidak tahu kebetulan prosesnya tidak ikut,” tutur Iwa.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya mulai mendalami dugaan pihak tertentu yang memiliki kepentingan mengubah peraturan agar perizinan proyek Meikarta bisa diterbitkan secara lengkap. “Dalam kasus suap untuk perizinan Meikarta, KPK mulai masuk mendalami indikasi adanya pihak tertentu yang memiliki kepentingan mengubah aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi agar proyek tersebut bisa diterbitkan perizinan secara menyeluruh,” ujar Febri.

Febri menerangkan, perubahan aturan itu bisa dilakukan dengan revisi. “Perubahan aturan tersebut membutuhkan revisi Perda Kabupaten Bekasi,” katanya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah (arsip.kabar.new)

Sebelumnya, KPK memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Sulaeman. KPK mendalami soal pembahasan peraturan tata ruang Kabupaten Bekasi melalui Sulaeman. KPK perlu mendalami lebih jauh proses pembahasan tata ruang yang dibahas di DPRD Bekasi.

Karena untuk wilayah yang sangat luas, pembangunan dan perizinan untuk wilayah yang sangat luas itu diduga perlu melakukan revisi perda terlebih dulu dan itu butuh otoritas atau kewenangan DPRD Bekasi.

Menurut Febri, proses revisi Perda Tata Ruang itu belum pernah dilakukan. Namun, proses pembangunan sudah dimulai dan perizinan sudah keluar. KPK memang menemukan dugaan adanya penanggalan mundur atau backdate dalam perizinan Meikarta. Atas temuan itu, KPK juga mendalami dugaan pembangunan Meikarta dimulai sebelum proses perizinan tuntas.

Selain nama-nama di atas, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin.

Jamaludin akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dalam kasus dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta. “Yang bersangkutan Jamaludin akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Billy Sindoro),” ujar Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu 5 Desember 2018.

Selain Jamaludin, penyidik KPK juga akan memeriksa PNS Kabid Penyuluhan dan Pencegahan pada Dinas Damkar Kabupaten Bekasi Asep Buchori. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kadis DPMPTSP Dewi Tisnawati. KPK sebelumnya mengendus perizinan proyek Meikarta bermasalah.

Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi tak menutup kemungkinan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, guna diperiksa terkait kasus suap proyek izin pembangunan Meikarta, Cikarang, Bekasi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik tengah menelisik dugaan aliran dana dari pihak tertentu ke pejabat agar bisa merevisi peraturan daerah tata ruang Kabupaten Bekasi. Perubahan perda tata ruang itu untuk memasukkan proyek Meikarta.

Aher sapaan akrab Ahmad Heryawan, merupakan mantan Gubernur Jawa Barat dua periode sejak 2008-2013 sampai 20013-2018, hingga akhirnya digantikan oleh pemenang pilkada Gubernur Jawa Barat 2018, Ridwan Kamil. “Jika terkait penanganan perkara, tentu dimungkinkan untuk memanggil sebagai saksi, karena kami perlu mendalami. Baik DPRD maupun pemerintah daerahnya, gubernur atau jajarannya pada saat itu,” kata Febri.

Febri menjelaskan, dipanggil atau tidaknya Aher adalah kewenangan mutlak penyidik KPK yang menangani kasus tersebut. “Apakah dibutuhkan saat ini atau pemeriksaan berikutnya. Tapi ada kemungkinan akan dipanggil,” ujar Febri

Aher diketahui turut merekomendasikan izin proyek pembangunan Meikarta karena berada di kawasan strategis provinsi. Hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Selain memeriksa sejumlah pejabat penting di Bekasi dan Jawa Barat, KPK juga intensif memeriksa petinggi dari Lippo Grup. Salah satu yang dipanggil dan menjalani pemeriksaan adalah mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Toto Bartholomeus.

Waras Warsito, Jejen Sayuti dan Ahmad Herawan (Istimewa)

Penyidik KPK mengklarifikasi mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang, Toto Bartholomeus soal sumber uang suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. “Kami klarifikasi dugaan peran yang bersangkutan tentang sumber uang suap tersebut,” ujar Febri Diansyah.

KPK juga mendalami dugaan peran saksi terkait perizinan Meikarta dan pemberian uang ke Pemkab Bekasi oleh para tersangka dalam kasus tersebut. “Meskipun secara formil saksi tidak lagi menjabat sebagai Presdir, namun kami duga secara materil masih memiliki peran kuat di Lippo Group,” kata Febri.

Saksi yang diperiksa dari pihak Lippo Group, KPK mendalami empat hal. Pertama, bagaimana proses perencanaan hingga pembangunan proyek Meikarta itu dilakukan karena KPK juga sudah melakukan penyitaan sejumlah dokumen perencanaan proyek Meikarta tersebut.

 

Kedua, sejauh mana kontribusi keuangan dari korporasi dalam hal ini Lippo Group pada proyek tersebut.

Berikutnya, mendalami sumber dana yang diduga suap terhadap pejabat di Bekasi apakah berasal dari perorangan atau berasal dari korporasi.

Sedangkan yang terakhir apakah ada arahan atau perintah dari pejabat-pejabat secara struktural dari pejabat-pejabat yang ada di Lippo Group, misalnya kepada anak-anak perusahaannya soal pemberian uang atau pengurusan-pengurusan proses perizinaan Meikarta ini.

CEO Lippo Group James Riady pun tak luput dari pemeriksaan.James, yang menjalani pemeriksaan selama 9 jam, mengaku menjawab 59 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. “Selama sekian waktu saya telah menjawab 59 pertanyaan, mencakupi segala hal. Saya berikan semuanya itu (jawaban) dengan penuh kooperatif,” kata James di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta penghujung Oktober lalu.

Ia mengungkapkan, salah satu pertanyaan yang diajukan penyidik mengenai ada atau tidaknya pertemuan dengan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin yang telah menjadi tersangka dalam kasus ini. James mengaku pernah bertemu dengan Neneng pada akhir 2017. “Benar saya ada bertemu sekali dengan Ibu Bupati, yaitu pada saat beliau baru saja melahirkan. Saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Kebetulan saya berada di Lippo Cikarang diberitahu bahwa beliau melahirkan,” papar James.

Saat itu, ia diajak berkunjung ke rumah Neneng. James mengatakan, kunjungannya hanya mengucapkan selamat atas kelahiran anak Neneng. “Saya mampir di rumah Beliau, mengucapkan selamat. Tidak ada pembicaraan lain, tidak ada pembicaraan izin, tidak ada pembicaraan mengenai bisnis atau apapun dengan Beliau,” kata James.

Terkait materi pemeriksaan lainnya, James mempersilakan menanyakan lebih lanjut kepada KPK. James mengapresiasi sikap penyidik KPK yang profesional dan ramah saat pemeriksaan. “Saya sungguh apresiasi sikap KPK yang begitu profesional dan ramah. Itu saya sangat mengapresiasi,” kata dia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 9 orang tersangka, 4 di antaranya dari pihak Lippo Group selaku pihak penyuap yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Adapun tersangka diduga sebagai penerima suapnya yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NNY), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Bupati Bekasi dkk diduga menerima hadiah atau janji alias suap dari pengusaha terkait pengurusan sejumlah perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dari komitmen fee sejumlah Rp13 miliar untuk mengurus izin fase 1, sudah diberikan Rp7 miliar melalui sejumlah kepala dinas.

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro di gedung KPK (merdeka.com)

KPK menyangka Billy Sindoro, Taryudi, Fitra Djaja Purnama, dan Henry Jasmen melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap penerima yakni Neneng Hasanah Yasin dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kemudian Jamaludin, Sahat MBJ Nahor, Dewi Tisnawati, dan Neneng Rahmi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Adapun Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat (Jabar), merupakan salah satu megaproyek Lippo Group yang digarap anak perusahaan dari PT Lippo Cikarang Tbk PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU).

Adapun PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak perusahaan dari PT Lippo Karawaci Tbk. Proyek terbesar nan prestisius dari Lippo Group ini investasinya sekitar Rp278 triliun. JIR

You might also like