PELECEHAN SEKS ANAK

KPK Periksa 4 Saksi Kasus Suap DPRD Kalteng Untuk Tersangka Wakil Dirut PT SMART Tbk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi kasus suap anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk tersangka Wakil Direktur Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT SMART Tbk) Edy Saputra Suradjat.

”Empat saksi itu, yakni Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Rawing Rambang, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemprov Kalteng Aster Bonawati Mangkusari, staf Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Yusmanson, dan Head of Environment PT SMART Tbk Ismu Zulfikar,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (12/12/2018).

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK sedang mendalami tentang kondisi hutan di Kalteng dan pembuangan limbah oleh perusahaan yang menjadi “underline” transaksi dalam kasus dugaan suap tersebut. Selain itu, KPK juga mendalami soal dugaan pemberian suap pada anggota DPRD Kalteng yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pada 27 Oktober 2018, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

Adapun tersangka yang diduga sebagai pihak penerima berjumlah empat orang, yaitu Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Punding LH Bangkan, anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arisavana, dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Edy Rosada.

Sedangkan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi adalah Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT SMART Edy Saputra Suradjat, CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradhana dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy.

Diduga pemberian uang Rp240 juta oleh pengurus PT BAP kepada anggota DPRD Provinsi Kalteng terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Provinsi Kalteng dalam bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan, dan lingkungan hidup di Pemprov Kalteng tahun 2018.

You might also like