Jokowi Diminta Turun Tangan Berantas Mafia Tanah

Presiden Joko Widodo diminta untuk turun tangan dalam pemberantasan mafia tanah. Permintaan ini setidaknya disampaikan Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Adi Warman kepada FORUM, Rabu (12/12).

Adi mengibaratkan, persoalan tanah ini sudah berada pada stadium yang kronis. Dalam satu bidang tanah terdapat empat atau lima sertifikat. Kesemrawutan dalam persoalan tanah ini diduga terjadi karena adanya kongkalikong antara pihak swasta dengan oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga aparatur pemerintah daerah mulai dari perangkat RT RW, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat pusat.

“Pemerintah dalam hal ini Presiden harus turun tangan, sebab lambat laun persolan pertanahan di negeri kita ini sudah sangat crowded. Karena sudah seperti ini persoalannya saya ibaratkan penyakit sudah kronis dan sudah mewabah,” kata Adi.

Adi mengakui diperlukan kerja keras untuk memberantas mafia tanah. Hal ini lantaran persoalan mafia tanah seringkali melibatkan oknum pejabat di BPN maupun Pemerintah Daerah. Untuk itu, Adi mengusulkan pemerintah membentuk suatu badan khusus atau setingkat satuan tugas (satgas) untuk memberantas mafia tanah.

ADI WARMAN SH,.MH (ABDUL FARID/FORUM)

“Saya sarankan untuk membentuk badan khusus menyelidiki dan menyidik serta bisa menahan terkait kasus tanah. Badan tersebut bisa seperti Badan Narkotika Nasional atau semacam Badan Pemberantasan Mafia Tanah dan bisa juga badan tersebut setingkat Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah. Kenapa harus demikian? Langkah-langkah ekstra harus ditempuh mengingat banyak kasus kasus tanah selama ini baik perdata maupun pidana itu pasti melibatkan oknum BPN, oknum pemerintah daerah dan perangkat desa atau kelurahan, oknum swasta dalam hal ini bisa penyandang dana dan bisa juga makelar. Kami dari GNPK selama mangamati kasus kasus mafia tanah ini sudah sangat menggurita,” tegasnya.

Apapun bentuknya, Adi menekankan, pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dan strategis menyangkut persoalan mafia tanah ini. Hal ini lantaran sengketa tanah seringkali berakhir pada bentrokan fisik dengan korban masyarakat kecil.

“Kalau tidak (mengambil langkah cepat) tambah hari tambah banyak bentrokan fisik yang terjadi. Karena tidak sedikit warga atau yang punya lahan yang diserobot oleh mafia tanah bentrok dengan para preman-preman bayaran. Jadi kasus mafia tanah ini kalau tidak ditangani secara serius oleh pemerintah, maka masyarakat kecil yang banyak menjadi korban. Baik itu menjadi korban intimidasi oleh mafia tanah dengan menyuruh preman preman bayaran serta korban intimidasi oleh oknum aparat aparat yang KKN dengan para mafia tanah. Jadi bentrok fisik di lapangan itu sering terjadi. Berdasarkan data yang GNPK miliki bahwa putusan putusan pengadilan negeri yang memasuki masa eksekusi hampir semuanya diwarnai dengan bentrokan antara kedua kubu,” paparnya.

Untuk itu, Adi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil segera menghadap Presiden Jokowi untuk membahas persoalan mafia tanah ini. Dengan demikian badan atau satgas pemberantasan mafia tanah tersebut dapat segera dibentuk dan bekerja.

Presiden Joko Widodo saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Cakung, Jakarta (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

“Dalam hal ini pihak Kementerian ATR/BPN harus membantuk tim dan menghadap kepada Presiden. Supaya sesegera mungkin Presiden membentuk tim seperti Satgas pemberantasan mafia tanah.

Sementara pengadilan negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus mafia tanah dengan terdakwa mantan Presiden Direktur  Jakarta Royale Golf Club,  Muljono Tedjokusumo. Sidang tersebut di gelar pada Rabu 12 Desember 2018. Dalam hitungan menit, Muljono Tedjakusumo terdakwa kasus pemalsuan sertifikat keluar dari ruang sidang Soerjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Muljono yang didampingi kuasa hukumnya Rusadi R. Nurima terlihat berbincang sejenak lalu sejurus kemudian mereka meninggalkan komplek PN Jakarta Barat.

FORUM yang menghubungi Rusadi mendapat penjelasan bahwa sidang hari itu dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ditunda lantaran saksi tidak hadir. “Benar, ditunda (sidangnya) karena saksi tidak hadir,” jawabnya lewat pesan whatsaap.

Diberitakan, JPU mendakwa Muljono telah memalsukan surat dan menempatkan keterangan palsu pada akta autentik tanah di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Atas perbuatannya Muljono didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) Pasal 264 Ayat (2) dan Pasal 266 Ayat (2) KUHP.

TERDAKWA KASUS MAFIA TANAH, MULJONO TEDJOKUSUMO SAAT MENJALANI SIDANG DI PN JAKARTA BARAT, RABU 12 DESEMBER 2018 (ABDUL FARID/FORUM)

Perkara ini bermula dari laporan H. Muhadih, Abdurahman, dan ahli waris Baneng terhadap Muljono ke Bareskrim Polri yang tertuang dalam Laporan Polisi nomor 261/III/2016/Bareskrim Tgl 14 Maret 2016 dan LP 918/IX/2016/Bareskrim tanggal 7 September 2016.

Dalam persidangan pada sebelumnya JPU menghadirkan tiga orang saksi yakni dua orang staf kelurahan dan mantan lurah Kedoya. Sedangkan pada Rabu (14/11) lalu, enam saksi pelapor, yakni Muhadi, Masduki, Suni Ibrahim, Abdurahmman, dan Usman serta Akhmad Aldrino Linkoln selaku kuasa hukum para pelapor juga memberi kesaksian.

Akhmad Aldrino Linkoln mengungkapkan sejumlah bukti yang diduga dilakukan Muljono dan membuat tanah milik ahli waris di kawasan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dikuasai Muljono.

Beberapa perbuatan itu di antaranya, penggunaan akta jual beli (AJB) orang lain sehingga terbit sertifikat atas nama Muljono. Selain itu, di tanah milikw kliennya itu, Aldrino menyatakan, Muljono memasang plang atas namanya. Bahkan, Muljono menyuruh orang lain menjaga lahan tersebut. Akibatnya, ahli waris tidak bisa memasuki lahan karena dihalang-halangi penjaga tanah tersebut.

Tindakan-tindakan yang dilakukan Muljono ini membuat ahli waris meradang. Hal ini terutama saat mengetahui BPN ternyata menerbitkan sertifikat atas nama Muljono. Padahal, ahli waris tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Muljono terkait tanah tersebut. Bahkan dalam kesaksiannya, Muhadi selaku ahli waris Ahmad Mimbora dan Salabihin Utong menegaskan tidak mengenal Muljono. Untuk itu, ahli waris dengan didampingi Aldrino melaporkan Muljono ke Bareskrim Polri. (far)

Leave A Reply

Your email address will not be published.