John Kenedy Azis, Anggota DPR RI: Komisi Yudisial Perlu Diberi Kewenangan Menjatuhkan Sanksi

 

Dunia peradilan kembali tercoreng pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap enam orang yang di antaranya terdapat dua hakim, pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan advokat merupakan kode keras bagi Mahkamah Agung (MA) untuk mereformasi peradilan.

Menurut Anggota DPR RI, John K Azis, pengawasan perlu ditingkatkan, walaupun orang itu berprofesi sebagai hakim. “Solusinya pengawasan ditingkatkan, walaupun beliau itu seorang hakim, wakil tuhan, tetap sering dibekali tentang bahaya bahaya daripada tindak pidana korupsi,” ungkapnya kepada FORUM

Untuk mengetahui komentar dan tanggapan terkait banyaknya hakim yang terkan OTT KPK, berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, John Kenedy Azis, SH pada Kamis 6 Desember 2018 di Jakarta. berikut nukilannya;

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap sejumlah hakim, panitera dan advokat dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu dini hari 28 November 2018. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap enam orang yang terdiri dari hakim, pegawai PN Jaksel dan advokat. Apa Komentar Anda?

Terkait OTT Terhadap hakim tersebut, saya kira solusinya ada di pengawasan. Saya berpendapat bahwa solusinya yaitu berupa pengawasan ditingkatkan. Walaupun beliau itu seorang hakim, wakil tuhan, tetap harus sering dibekali tentang bahaya bahaya daripada tindak pidana korupsi. Jangan pembekalan terhadap yang bersangkutan korupsi itu sangat berbahaya harusnya terhadap hakim itu juga perlu dibekalin hal hal semacam itu. Selanjutnya pengawasan harus diperketat

Mahkamah Agung di bawah kepemimpinan Hatta Ali, dalam hal pengawasanya, apa ada yang kurang. Bagaimana komentar Anda?

Saya melihat memang harus ada terobosan-terobosan khusus ditubuh MA. Agar mafia dalam dunia peradilan tidak terjadi atau paling tidak meminimalkan hal itu terjadi. Oleh karena itu pengawasan ditingkatkan baik terhadap hakim hakim maupun pejabat lainnya dilingungan lembaga peradilan kita.

Selanjutnya, Komisi Yudisial (KY) harus diperikan posisi untuk memberikan suatu sanksi kepada hakim hakim yang bermasalah itu. Selama ini kan KY hanya memberikan semacam rekomendasi saja. Tapi itu tidak efektif, oleh karena itu saya sependapat bahwa KY harus ditingkatkan posisinya supaya bisa memberikan sanksi langsung kepada hakim hakim yang bermasalah itu tadi. Kalau KY hanya diberi kewenangan sebatas rekomendasi saja, nah putusanya dilaksanakan oleh MA, hal ini nampaknya tidak efektif.

Ada banyak rekomendasi dari KY yang tidak dijalankan oleh MA. Apa langkah yang harus dilakukan. Bisa Anda jelaskan?

Bisa saja hal semacam itu terjadi. Saya juga mendapatkan informasi seperti itu, mengenai jumlah rekomendasi dari KY yang tidak dilakukan oleh MA itu saya kurang tau persis berapanya. Karena memang ada rekomendasi atau sanki berupa peringatan dari KY itu tidak berjalan di MA. Tetapi memang, artinya KY harus lebih dikuatkan dan tingkatkan fungsi pengawasanya

Sebagai Wakil Rakyat, apa harapan Anda terhadap dunia peradilan kita ?

Saya pikir pukulan keras bagi hakim tentang carut marutnya dunia peradilan kita, terutama banyaknya hakim hakim yang terlibat kasus korupsi, belum lagi banyak lagi hakim yang terlibat dalam kasus kasus lain seperti pelanggaran kode etik. Jadi semua menggambarkan carut marutnya dunia peradilan kita.

You might also like