Horison Mocodompis Kebag Humas Kementrian ATR/BPN “Mafia Tanah Hanya Bisa Dibaui, Tetapi Tidak Bisa Dilihat”

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai tugas berat, karena persoalan tanah baik terutama sengketa masih banyak terjadi. BPN menjadi Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat yang menjadi dasar hukum kepemilikan tanah seseorang. “BPN menjalankan fungsinya, BPN akan mengadministrasi pertanahan tetapi dia punya jaringan dan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Kita bersama-sama melakukan early warning system,” kata Kepala Bagian Humas Kementrian ATR/BPN yang menerima FORUM Senin, 19 November 2018 di ruang kerjanya. Berikut perbincangan wartawan FORUM Julie Indahrini dan fotographer Abdul Farid dengan Horison. Selengkapnya;

Ada sebidang tanah yang bukti kepemilikannya berbentuk girik secara tiba-tiba dikuasai oleh orang lain yang telah memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Padahal pemilik tanah tidak pernah merasa menjual. Singkat cerita kasus ditangani oleh Bareskrim dan kini disidangkan di PN Jakarta Barat. Yang ingin kami tanyakan, sertifikat itu muncul kan dikeluarkan oleh BPN sebagai Lembaga yang berwenang untuk itu. Bagaimana prosedur dan proses hingga sertifikat muncul?

Ya, kalau sertifikat tanah memang menjadi kewenangan dan urusan BPN, tidak ada lembaga lain. Jadi begini, kalau ada tanah selama belum memiliki sertifikat maka BPN tidak tahu. Girik, letter C itu tidak terdata di BPN. Jadi proses sertifikat itu kalau di BPN namanya adalah proses pendaftaran tanah pertamakali. Kalau proses pendaftaran tanah pertamakali orang bisa datang membawa bermacam-macam dokumen yang dia klaim sebagai bukti bahwa dia menguasai tanah tersebut. Misalnya dia bawa girik, surat hibah, surat wasiat, pajak, macam-macamlah. Nah BPN kemudian dalam tugasnya melakukan administrasi pertanahan maka akan melakukan verifikasi apakah dokumen-dokumen ini sesuai dengan SOP (standard operation procedure). Ingat sesuai dengan SOP bukan dengan otentifikasinya. 

Dalam kasus yang kini disidangkan, terdakwa pernah membuat pengaduan ke Polisi dan mengaku telah kehilangan surat dan surat itulah yang dijadikan dasar untuk pembuatan sertifikat. Apakah BPN tidak melakukan chek dan rechek atas berkas-berkas yang diajukan seseorang ketika mengajukan pembuatan sertifikat?

BPN tidak memiliki kewenangan justifikasi bahwa surat-surat yang dibawa pemohon itu asli atau palsu. Termasuk KTP, karena banyak yang mengajukan sertifikat belakangan ketahuan bahwa KTP nya palsu. Yang jadi problem adalah kalau barang ini belum jadi sertifikat, artinya BPN tidak tahu apakah benar tanah tersebut milik A atau B, atau C. Tahunya darimana? Nah ketika pemohon sertifikat, habis diperiksa dokumen-dokumennya sesuai SOP, BPN akan membentuk panitia yang namanya panitia A.

Panitia ini kemudian bersama tim ukurnya akan turun ke lapangan. Mereka akan mengecek, pertama, apakah betul posisi tanah ini sesuai dengan yang dimohon. Kedua, betul tidak seseorang sebagai pemohon yang ada di situ, atau paling tidak ahli warisnya. Kalau proses pengecekan itu informasi yang didapatkan sesuai, maka BPN harus memproses keluarnya sertifikat. Termasuk juga mengecek, kalau memang punya girik, maka girik itu posisinya dimana. Karena kita tidak tahu apa batas-batasnya. Maka panitia inilah yang menetapkan batas-batasnya. Karena nantikan akan dipasangkan kordinat, bagaimana batas-batasnya, saksi yang punya tanah bersebelahan juga dipanggil. Harus bertanggungjawab jika ternyata batas tanah yang ditunjukkan tidak sesuai itu tanggungjawab pribadi.

Dalam konteks ini kami menjawab pertanyaan, BPN itu baru bisa memastikan apakah tanah ini sudah ada orang yang memiliki, atau posisinya dimana, statusnya apa ketika tanah ini sudah memiliki sertifikat. Karena itulah presiden kemana-mana dan menggelar program sertifikasi tanah. Ini adalah langkah yang benar, mau siapa pun presidennya harus melakukan langkah ini. Karena kalau sudah memiliki sertifikat maka BPN bertanggungjawab karena sudah tercatat oleh negara.

Nah kalau dalam kasus yang kini tengah disidangkan, terdakwa kemudian menggunakan surat keterangan hilang yang kemudian digunakan untuk membuat sertifikat ini bagaimana?

Di Jakarta itu kita harus hati-hati, kalau di kampung saya di Manado mungkin kalau ada orang membuat surat keterangan kehilangan terkait surat tanah, Polisi bisa dengan cepat membuatnya dan percaya. Tapi itu tidak berlaku di Jakarta. Kalau ada seseorang mengaku kehilangan surat tanah ke Polisi, maka Polisi akan mengecek ke BPN, benar atau tidak.

Ketika mengajukan, di depan loket petugas sudah memeriksa dokumen-dokumen yang dibawa. Lalu akan dilaksanakan proses pengukuran, selesai pengukuran keluarlah hasilnya tapi itu belum menjamin karena itu baru data ukur yang dilakukan oleh Panitia A. 

Mungkinkah dalam prosedur itu ada tahapan yang tidak dilakukan? Karena dalam kasus yang tengah disidangkan ini salah satu ahli waris merasa tidak pernah melihat ada proses pengukuran?

Untuk kasus itu terus terang kami tidak tahu, karena harus ditelusuri lagi. Tapi kalau secara formil tahapan dalam proses yang tadi saya jelaskan harus dilakukan. Itu Namanya kontradiktur delimitasi itu merupakan persetujuan batas dari pihak-pihak di sebelah barat, timur, selatan, utara, depan dan belakang ditambah kesaksian dari pihak kelurahan. Itu harus terpenuhi.

Saya tidak tahu ya, kalau azas itu tidak dipenuhi bagaimana mungkin petugas membuat berita acaranya yang menjadi dasar dikeluarkannya sertifikat. Ini kan karena batas-batas ini sama-sama belum ada sertifikat, maka seringkali terjadi saling klaim. Tapi kalau di tanah itu sudah ada sertifikat sebelumnya BPN tidak akan berani melakukan pengukuran. BPN kan punya data, kalau ada orang yang memohon di tempat yang sudah ada sertifikatnya BPN akan menolak karena sudah tahu tanah tersebut bersertifikat.

Persoalan kasus ini adalah bukan soal sengketa batas, tetapi tanah-tanah milik beberapa orang tiba-tiba diakui oleh orang lain dan mengaku sudah memiliki sertifikat. Bagaimana ini?

Ah seperti mafia ya. Saya belum cek kasus ini, tetapi ada di banyak kasus ada modus para mafia tanah itu yang seolah-olah bersengketa atas sebuah objek tanah. Tapi sebenarnya berteman. Banyak cara yang dilakukan oleh para mafia tanah. Yang harus saya tegaskan, BPN sudah memiliki MoU dengan Bareskrim bahwa mafia tanah itu harus dibersihkan. Cuma memang pertarungannya memang bukan centeng kampung, tetapi orang yang bermodal.

Ketika kasus ini ditangani Bareskrim, terdakwa lalu menggugat BPN dan minta gantirugi Rp93 miliar karena mengeluarkan sertifikat atas nama terdakwa. Namun tiba-tiba dia cabut gugatan tersebut?

Ah sulit berkomentar kalau sudah begitu. Tapi begini, BPN itu sudah sistemik, ada langkah-langkah preventif yang sudah kami terapkan. Kedua kita membuat MoU dengan seluruh jajaran Polri, bukan hanya dengan Bareskrim Mabes Polri tetapi juga Polda dan Polres, yang begini-begini yang menjadi perhatian. Membuat surat keterangan hilang adalah salah satu modus, bisa beneran ya kita prihatin. Bisa kita ganti karena ada SOP nya. Tapi kalau untuk mengakali dan berbuat curang ya harus jadi urusan hukum. Makanya sekarang ini Polisi akan bertanya dulu jika ada yang mengaku kehilangan surat terkait tanah ke BPN.

Korban dalam kasus ini adalah masyarakat kecil, saran Anda bagaimana masyarakat bisa menjaga hak miliknya dalam hal ini lahan/tanah agar tidak diserobot oleh pihak lain, terlebih penguasaan atas lahan tersebut masih berdasarkan girik?

Saran saya, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum bahwa girik bukan bukti terkuat untuk kepemilikan. Siapa pun yang memiliki girik, letter C atau surat sejenis, segera ke kelurahan untuk mengikuti program pemerintah yang namanya pendaftaran tanah sistematis lengkap, masyarakat akan dimudahkan, segala urusan di BPN gratis, untuk BPHTB untuk luasan-luasan tertentu juga tidak dikenai biaya. Segera dokumen yang dibutuhkan disiapkan bawa ke kelurahan. Yang jelas begini, kalau sudah tercatat di BPN maka akan membentengi jika ada pihak-pihak lain yang ingin mengklaim tanah itu. Tapi kalau masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mengurus surat tanahnya, maka kerawanan masalah seperti ini akan terus terjadi. Sementara BPN tidak tahu apa yang terjadi di sana itu. Sudah berantem baru BPN terseret-seret.

Menteri mengakui ada mafia tanah, dan ada yang tertangkap. Bagaimana BPN menyikapi itu agar lebih berhati-hati?

Mafia tanah itu hanya bisa dibaui tetapi tidak bisa dilihat. Siapa yang mau kita tuduh mafia, sulit dan tidak ada. Karena dia selalu testing in the water. Dan cara masuknya formil, jangan dikira mafia itu masuknya lewat jalur belakang. Dia menggunakan aturan-aturan, bahwa tanah harus didaftarkan, kalau ada surat yang hilang harus dilaporkan kehilangannya, dia menggunakan cara-cara itu. Nah sekarang tinggal bagaimana kita berkoordinasi dengan baik. Oke BPN menjalankan fungsinya, dia akan mengadministrasi pertanahan tetapi dia punya jaringan dan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Kita bersama-sama melakukan early warning system, jika sudah bau-baunya tercium kita akan berhati-hati.

Kalau dibilang menghimbau, sesungguhnya aparat kita tidak main-main. Memang kami tak menutup ada rekan kami yang terkena OTT atau juga operasi saber pungli, dan sebagainya. Institusi ini keras, kita sudah berubah jadi kalau anda masih tetap tidak bisa mengikuti maka harus tanggungjawab sendiri. Kami tidak akan membela aparat yang melakukan pelanggaran. Sudah dikasih tahu, system sudah dibuat kok masih mau main-main.