Hakim PTUN Nyatakan Kasatpol PP Medan Mal-administrasi

Sidang Putusan Kasus Pembongkaran Pondok Mansyur

Senyuman seketika mengembang dari bibir Aida Wahab SH SPN MKN saat mendengar majelis hakim mengabulkan gugatan pihak Pondok Mansyur Fod Court terhadap Kasat Pol PP Kota Medan. Bukan karena mampu membuktikan tergugat telah melakukan mal-administrasi (kesalahan administrasi-red), tapi rasa keadilan juga telah digapainya dalam ruang sidang 2 Gedung PTUN Medan, kawasan Asam Kumbang, Kamis (20/12/2018) sore.

“Terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan bukti dan fakta di persidangan,” ujar pengelola food court itu usai persidangan.

Aida layak bersyukur, mengingat masih mengalami trauma dengan arogansi yang diperagakan oknum personil Satpol PP Kota Medan saat hendak membongkar beberapa bagian bangunan food court di kawasan Jalan Dr Mansyur Medan, medio Juli 2018 silam. Padahal, kuasa hukum mereka, Parlindungan Nadeak SH MH, telah memperlihatkan sejumlah bukti agar pembongkaran ditunda untuk sementara waktu.

Ternyata, hal itu memang menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim yang dipimpin Pengki Nurpanji SH didampingi Panitera, Ibnu Hasyim, sebelum memutuskan untuk mengabulkan gugatan pengelola food court di persidangan. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Surat Kasatpol PP Kota Medan yang ditandatangani M Sofyan nomor 640/3904 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lokasi dan Pembongkaran Bangunan tertanggal 10 Juli 2018, dikaitkan dengan fakta hukum mengenai Surat Peringatan I (24 Mei 2018), Surat Peringatan II (28 Mei 2018) dan Surat Peringatan III (4 Juni 2018) tidak sesuai prosedur.

Menurut majelis hakim, Surat Peringatan I tertanggal 24 Mei 2018 memiliki tenggat waktu selama 7×24 jam, sehingga berakhir pada tanggal 31 Mei 2018. Seharusnya, pihak Satpol PP Medan menerbitkan Surat Peringatan II pada tanggal 1 Juni 2018. Kenyataannya, pada tanggal 28 Mei 2018 telah diterbitkan Surat Peringatan II.

Begitu juga Surat Peringatan II yang memiliki tenggat waktu selama 3×24 jam dan Surat Peringatan III dengan waktu berlaku 1×24 jam.  

“Atas dasar itu, majelis hakim menyatakan Surat Kasatpol PP Kota Medan nomor 640/3904 perihal Pemberitahuan Pengosongan Lokasi dan Pembongkaran Bangunan tertanggal 10 Juli 2018, batal demi hukum,” tegas Pengki Nurpanji saat membacakan amar putusan secara bergantian dengan hakim anggota, Febru Wartati SH MH dan Budiaman Rodding SH MH

Ketua majelis hakim, Pengki Nurpanji (kemeja putih) saat berdialog dengan pengelola Pondok Mansyur Food Court, Aida Wahab SH SPN MKN (baju batik) dan Kuasa Hukum Parlindungan Nadeak SH MH, dalam sidang lapangan, beberapa waktu lalu.

Dalam persidangan yang tidak dihadiri pihak tergugat itu, majelis hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Kasatpol PP Medan dimaksud serta membayar biaya perkara senilai Rp2.165.200.

Secara terpisah, Sekretaris Satpol PP Kota Medan, Rakhmat A Harahap yang dihubungi via telepon seluler mengaku belum mengetahui hasil putusan persidangan perkara gugatan No 130/G/2018/PTUN.MDN itu. “Saya belum menerima salinan putusan itu. Nanti akan segera kami pelajari setelah mendapatkan salinan putusan perkara itu,” paparnya.

Ironisnya, Kuasa Hukum Tergugat, Albert Yasokhi Lase juga enggan berkomentar meski telah membaca pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp di nomor 08216036xxxx.

Putusan itu juga disambut positif Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Drs Abyadi Siregar. “Ini angin segar bagi masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil dari sisi administrasi oleh aparatur negara agar tidak ragu menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Dari sisi pemerintahan, Abyadi berharap agar aparatur negara yang memliki kewenangan untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya demi meminimalisir terjadinya mal-administrasi.

Ia mengemukakan, mal-adiministasi merupakan perbuatan melawan hukum oleh aparatur negara yang memiliki kewenangan dengan melampaui wewenang serta menggunakan wewenang diluar tujuan wewenang itu.

“Termasuk juga kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pemerintahan sehingga menimbulkan kerugian, baik materil maupun in-materil bagi masyarakat,” sebutnya.

Abyadi menambahkan, ada sejumlah prilaku dari aparatur negara yang bisa dikategorikan mal-administrasi, diantaranya, memperlambat proses pelayanan, bahkan tidak memberikan pelayanan, menyalahgunakan wewenang, pungutan liar, penyimpangan prosedur pelayanan serta bertindak diskriminasi. “Perkara ini bisa dijadikan pelajaran bersama, baik masyarakat maupun aparatur negara dalam upaya menegakkan peraturan daerah,” tandasnya.

You might also like