Dubes Arab Sebut Ormas Pembakar Bendera Tauhid Sesat

Di akun media sosial Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Muhammad Al-Suaibi pada Minggu (2/12/2018) pukul 13.05 WIB. menulis tentang Reuni Akbar Alumni 212 yang digelar pada hari minggu itu yang berpusat di lapangan Monas, Jakarta.

“Aksi jutaan umat Islam sebagai reaksi atas pembakaran bendera tauhid oleh ‘organisasi menyimpang/sesat’ beberapa bulan yang lalu. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur KI, Anis Baswedan, juga dihadiri calon Presiden RI Jenderal Prabowo serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon,” kata Osamah dalam unggahannya.

Bagai disengat kalajengking, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj segera menyayangkan pernyataan Dubes Saudi tersebut. Maklumlah, oknum yang membakar bendera Tauhid adalah anggota Barisan Serbaguna (Banser) Gerakan Pemuda Ashor, organisasi yang bernaung di bawah payung NU.

Pandangan PBNU Osamah telah melakukan pelanggaran keras diplomatik, yakni mencampuri urusan politik suatu negara di luar kewenangannya. Hal ini, menurutnya, jelas mengganggu hubungan diplomatik RI-Saudi Arabia.

“Atas dasar ini kami menyampaikan protes keras,” kata Said Agil dalam pernyataan tertulisnya, Senin (3/12/2018).

Sebab PBNU meyakini Indonesia selama ini memiliki hubungan diplomatik sangat baik dengan Kerajaan Saudi Arabia (KSA). Terlebih Indonesia merupakan negara yang mengirim jamaah haji dengan jumlah cukup besar.

Setidaknya 20 persen jamaah haji di Saudi adalah rakyat Indonesia. “Kami ingin hubungan ini terus terjaga dengan baik, mengingat selain masalah penyelenggaraan ibadah haji, kami berharap Pemerintah Saudi dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang berada di Saudi (baik yang masih menjadi TKI ataupun mukimin) agar mendapat perlakuan dengan adil dan lebih manusiawi,” katanya.

Namun, Said memandang hubungan ini ternodai oleh pernyataan Dubes Osamah dengan menyebarkan informasi yang keliru dan menyesatkan. PBNU memandang Dubes Osamah telah dengan sengaja menyebarkan fitnah dengan menuduh bahwa aksi pembakaran bendera dilakukan oleh organisasi jamaah almunharifah (organisasi yang sesat atau menyimpang).

Ketua Umum Said Aqil Siroj

“Padahal terkait hal ini, GP Ansor sudah memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan pembakaran dan tindakan tersebut keluar dari SOP GP Ansor, bahkan kami keluarga Besar NU menyesalkan kejadian tersebut,” kata Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini menambahkan.

Karena itu, atas nama PBNU, Helmy mendesak kepada Pemerintah RI untuk menyampaikan nota kepada Pemerintah Saudi. Nota keberatan dengan memberi sanksi Dubes Osamah, memulangkannya ke Saudi. “Ini sebagai bagian dari sanksi atas tindakannya yang gegabah dengan mencampuri urusan politik Negara Indonesia,” tegas Helmy.

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor juga berang. Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, GP Ansor mendesak pemerintah Indonesia untuk meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Osamah terkait unggahan tersebut.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dan Sekretaris Jenderal Abdul Rochman. “Kami dengan ini memohon kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, agar kiranya dapat menggunakan koresponden diplomatik yang ada, guna meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi sehubungan dengan materi Unggahan dimaksud,” demikian pernyataan Pimpinan Pusat GP Ansor dalam surat perihal permohonan koresponden diplomatik tersebut, Senin (3/12).

Banser bakar bendera bertulis Tauhid

Dalam pernyataannya, Yaqut mengatakan GP Ansor adalah organisasi keagamaan dan kepemudaan yang berasaskan kepada Islam Ahlusunnah wal Jamaah. Bahkan, GP Ansor turut serta memperjuangkan kemerdekaan RI.

Menurutnya, bendera yang dibakar oleh salah satu anggota GP Ansor pada Peringatan Hari Santri di Limbangan Garut, Jawa Barat, pada 22 Oktober lalu adalah bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia menyebutkan pemerintah juga telah menyatakan melalui beberapa media massa bahwa bendera tersebut adalah bendera HTI.

Ia menyatakan HTI merupakan suatu organisasi yang menggunakan agama dan simbolnya demi politik dan kekuasaan. Organisasi tersebut telah dilarang pemerintah di Indonesia dan di beberapa negara di timur Tengah.

Ia menambahkan baik pelaku pembakaran bendera maupun pelaku yang menyelundupkan bendera yang dibakar sama-sama sudah diproses di kepolisian. Masalah ini, menurutnya, telah diselesaikan secara hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

“Kami mengharapkan klarifikasi dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi atas Unggahan tersebut. Organisasi kami telah disebutkan sebagai ‘organisasi yang menyimpang secara aqidah’ dalam materi unggahan,” kata dia.