Dua Pejabat Bulog Sukabumi Jadi Tersangka

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Kabupaten Sukabumi, memakan korban. Kali ini, ‘tumbal’nya adalah dua pejabat Badan Urusan Logistik (Bulog) Cianjur berinisial UK dan N. Bahkan, keduanyapun kini statusnya sudah menjadi tersangka.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi, mengendus dugaan korupsi pada pelaksanaan program BPNT priode April hingga November 2018. Dalam kasus ini, Kejari Kabupaten Sukabumi pun sudah melakukan pemanggilan sekitar seratus saksi.

Diantaranya, 47 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 47 Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK), dua orang pejabat Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sukabumi, 15 perusahaan mitra Bulog serta beberapa orang dari Bulog. Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Cibadak, Da’wan Manggalupang mengatakan, meski telah dilakukan penetapan tersangka, namun keduanya belum dilakukan penahanan.

“Dari hasil penyidikan sementara menunjukan, pada program BPNT ini ada indikasi pelanggaran dalam hal pemenuhan kebutuhan beras. Seharusnya beras yang diperuntukan bagi warga penerima manfaat berkualitas premium dengan harga Rp9.200 per kilogram. Namun dalam pelaksanaannya, jenis beras yang didistribusikan berkualitas lebih rendah yakni setara medium,” kata Da’wan kepada wartawan di Sukabumi, kemarin (12/12).

Hasil perhitungan sementara lanjut Da’wan, besaran kerugian negara mencapai kurang lebih Rp3,9 miliar. Jumlah tersebut, berasal dari selisih harga beras yang didistribusikan sepanjang April hingga November lalu sekitar 6 juta kilogram. Menurutnya, meski sudah ada penetapan tersangka, proses penyidikan akan terus dilakukan.

“Dalam pengembangan, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah,” tandasnya.

Akibat perbuatannya, para tersangka bakal dijerat Pasal 2 dan 3 junto pasal 55 Undang- undang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman selama empat tahun penjara.

You might also like