Dr. Noor Rochmad SH., MH., JAM Pidum “Tuntutan Akan Dibuat Berdasarkan Fakta Persidangan”

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) merupakan unsur pembantu pimpinan -dalam hal ini Jaksa Agung- untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membuat tuntutan menjadi bagian dari tugas Jaksa, dimana masyarakat sangat berharap tuntutan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para korban. Terkait kasus pemalsuan sertifikat dengan terdakwa Muljono Tedjakusuma, para korban berharap jaksa bisa mengawal perkara ini dengan membuat tuntutan yang bisa menjadi pembuktian bahwa hak tanah milik mereka tak hilang.

Untuk itu, FORUM bersama sejumlah media mewawancarai Dr. Noor Rochmad SH., MH., JAM Pidum usai melaksanakan sholat ashar berjamaah di Masjid Baitul Adli, Kompleks Kejaksaan Agung RI, Rabu, 14 November 2018. Berikut perbincangan singkat dengan pria peraih gelar doktor dari Universitas Padjajaran Bandung yang kelahiran Jepara, 12 Juli. Petikannya;

Dalam menangani kasus pidana, apakah Jaksa memiliki skala prioritas bagaimana kasus bisa cepat disidangkan?

Jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan menerima pelimpahan kasus atau perkara dari Polisi. Apa yang diserahkan Polisi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) itulah yang kita teruskan ke persidangan di pengadilan.

Jadi, bukan dari awal kita meng-create. Kita hanya berdasarkan hasil penyidikan dan penyelidikan Polisi yang kemudian kita lanjutkan ke pengadilan. Jadi tidak ada skala prioritas seperti yang anda tanyakan.

Ada perkara yang sudah P21, tetapi  tidak langsung masuk persidangan. Untuk kasus ini, perjalanan kasus terbilang cepat. Setelah P21, penyerahan berkas ke pengadilan dan sidang pun digelar?

Di Kejaksaan ada protab, ada SOP (standard operation procedure) bahwa untuk perkara-perkara yang terkait dengan masyarakat kecil harus diselesaikan dalam sekian hari.  Kalau pembuktiannya tidak terlalu sulit, harus selesai sekian hari. Semuanya itu Ada aturannya.

Masyarakat kecil yang menjadi korban tanahnya hilang karena diklaim terdakwa yang memiliki sertifikat berharap Jaksa bisa menuntut terdakwa dengan hukuman maksimal dan memberi rasa Keadilan. Komentar Anda?

Tuntutan akan disusun berdasarkan fakta di persidangan. Kalau di persidangan terdakwa terbukti pembuatannya merugikan orang banyak tentu akan dipertimbangkan. Jaksa akan membuat pertimbangan hal-hal apa yang memberatkan dan hal-hal apa yang meringankan. Itulah yang akan menjadi landasan Jaksa dalam membuat tuntutan.