Dr. Junimart Girsang SH., MBA., MH. Anggota Komisi Hukum DPR RI: “Kasus Mafia Tanah Tidak Bisa Lepas Dari Premanisme”

 

Keberadaan mafia tanah masih menjadi persoalan serius yang dihadapi pemerintah dan masyarakat. Mafia tanah sampai saat ini menjadi salah satu aktor yang menyebabkan maraknya sengketa tanah.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (Sekjen KPA), Dewi Kartika, menjelaskan, dari catatan KPA sendiri, ada sejumlah modus yang biasa dilakukan para mafia tanah. Dari sekian banyak modus tersebut biasanya melibatkan jaringan sistematis antara pemodal, spekulan tanah, calo sertifikat tanah, preman, aparat pemda, kepolisian dan tentu saja oknum BPN.

“Modus utamanya adalah membeli murah tanah-tanah rakyat yang sedang digarap karena tanah tersebut tidak dapat dilayani oleh BPN dengan berbagai alasan, seperti disebut sebagai tanah negara karena tanah bekas hak-hak barat yang belum dikonversi,” kata Dewi Kartika, pada awal September lalu di Jakarta.

Dalam kondisi ini, biasanya mafia tanah menguasai atau membeli murah tanah masyarakat karena akan ada proyek besar di atasnya (spekulan) atau dalam beberapa kasus justru untuk proyek sendiri. “Jika tidak dapat dibeli murah, memalsukan dokumen di atas tanah-tanah warga. Kebetulan di Jakarta hingga Bekasi banyak tanah eks barat belum dikonversi ke UUPA atau tanah yang dicatat girik tanahnya dahulu di desa kemudian saat menjadi kelurahan banyak terjadi kekacauan lalu banyak girik C palsu. Keluarlah sertifikat BPN yang kemudian dipakai mafia untuk mengusir warga yang di atasnya,” ucapnya.

Persoalan lain, yakni terbitnya dua atau tiga sertifikat di atas bidang tanah masyarakat yang sama. Para pihak yang memegang sertifikat seolah-olah berperkara di pengadilan. Padahal, masyarakat tidak tahu sama sekali bahwa para mafia ini sedang berperkara di atas tanahnya. Saat pengadilan memutuskan salah satu diantara mafia ini, maka putusan tersebut dipakai untuk melakukan eksekusi atas lahan masyarakat. Modus lain yang biasa ditemui, yakni mengirimkan preman untuk menduduki tanah dengan berbekal girik palsu atau sertifikat bodong. Lalu, langkah tersebut menjadi cara merampas tanah secara paksa atau membeli murah. Jika kondisi ini yang terjadi, maka tidak hanya kepolisian yang bisa menanganinya. BPN pun seharusnya berhak menanganinya. Namun harus ada Komisi Independen (termasuk beranggota Polisi dan masyarakat) di dalam BPN yang memeriksa warkah tanah tersebut kemudian melakukan gelar kasus di dalamnya untuk memutuskan mana pemilik yang sah. “Unsur-unsur pidana di dalamnya juga harus segera ditindaklanjuti. Tetapi BPN yang memeriksa warkah tanah tersebut,” ucapnya.

Sementara anggota Komiebabkan beberapa hal diantaranya adanya proses hukum yang tidak tuntas.si III DPR RI, Junimart Girsang menegaskan bahwa maraknya mafia tanah dis Contoh proses hukum kasus mafia tanah yang melibatkan mantan bos Jakarta Royale Golf Club, Muljono Tedjokusumo. Dalam kasus tersebut yang bersangkutan tidak ditahan oleh pihak penegak hukum diantaranya Kejaksaan dan Pengadilan. “Disisi lain pihak kepolisian dalam hal Bareskrim kenapa penyelidikan dan penyidikan hanya berhenti pada pengembang saja yaitu terdakwa Muljono,” tegasnya kepada FORUM.

Untuk mengetahui apa dan bagiamana langkah yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus mafia tanah, berikut wawancara Abdul Farid dari FORUM dengan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Junimart Girsang SH, MBA., MH,  di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 21 November 2018. Berikut nukilannya;

Berbagai modus yang dilakukan oleh para mafia tanah. Salah satu modus yang digunakan adalah dengan menggunakan surat palsu, membuat laporan kehilangan akte jual beli (AJB) serta melakukan gugatan ke pengadilan dengan bervagai dalih. Komentar Anda?

Sebenarnya masalah ini sangat sederhana, kenapa demikian? Kalau seseorang memiliki tanah yang dasar AJB, sementara dipihak lain ada yang menguasai tanah berdasarkan girik. Kalau seperti itu, yang menjadi pertanyaan yaitu bagaimana mungkin ada AJB sementara girik masih ditangan orang lain. Yang kedua, kalau modusnya itu berdasarkan laporan kehilangan AJB harus melapor ke pihak kepolisian dan mengurus di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setelah yang bersangkutan mengurus dengan melalui proses-proses itu tadi lantas terbitlah sertifikat.

Pertanyaannya, apakah pihak BPN tidak melihat atau menelusuri riwayat tanah? Oleh karena itu menurut saya sebenarnya Bareskrim dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum seharusnya tidak berhenti kepada pengembang atau terdakwa saja. Karena seorang pengembang harus memenuhi syarat syarat yang legal sebagai pengembang. Misalnya sertifikat, kedua si terdakwa tidak menguasai lahan sejak awal. Yang menguasai kan pemilik girik. Oleh karena itu saran saya, demi kepastian hukum dan rasa keadilan sebaiknya pihak kepolisian tidak berhenti penyidikannya hanya kepada pengembang saja. Seharusnya pihak BPN diperiksa, kenapa bisa pihak BPN menerbitkan sertifikat untuk pemohon dalam hal ini terdakwa waktu itu.

Kasus mafia tanah dengan terdakwa mantan Presdir Jakarta Royale Golf Club, Muljono Tedjokusumo ini disaat penyelidikan dan penyidikan ditangani oleh Bareskrim Polri dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum. Apa yang harus dilakukan oleh pihak Bareskrim dalam hal ini penyidik ketika itu supaya kasusnya tuntas. Karena kita tahu kasus mafia tanah ini tidak berdiri sendiri. Apa tanggapan Anda?

Menurut saya ada sesuatu yang janggal dalam kasus ini. Tidak benar kalau prosesnya seperti ini, saya minta Bareskrim harus melanjutkan proses hukum kasus ini ke pihak pihak yang diduga terkait. Kasus ini harus diusut dengan tuntas. Untuk diketahui oleh masyarakat, bahwa kasus seperti ini boleh dibilang hanya sebahagian kecil dari ribuan kasus mafia tanah yang terjadi di negeri kita ini. Dan yang terungkap hanya sebahagian kecil termasuk kasus di Jakarta Barat ini. Ada banyak contoh, seperti di wilayah Cikarang, Jawa Barat. Lahan yang seharusnya dijadikan pabrik bisa berubah fungsi menjadi perumahan dan lain sebagainya.

Itu semua penyalahgunaan fasilitas yang diberikan kepada si pengembang itu tadi. Mafia tanah ini bergerak secara legal tapi memanipulasi fasiltas yang diterima. Contoh harusnya lahan untuk pabrik tetapi sebahagian dibuat untuk perumahan atau property. Oleh karena itu pihak kepolisian harus bekerja maksimal untuk mengusut kasus mafia tanah ini. Karena tidak mungkin pengembang itu bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari pihak pihak lain. Inilah kerja para mafia yang sudah terbentuk dan terstruktur.

Para korban mafia tanah ini karena merasa diintimidasi oleh preman suruhan terdakwa meminta lewat kuasa hukumnya dan bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terdakwa Muljono Tedjokusumo ditahan supaya tidak mengulangi perbuatanya. Tanggapan Anda?

Memang saya akui kalau kasus mafia tanah itu tidak bisa lepas dari premanisme. Perilaku mafia tanah memanfaatkan preman untuk menduduki lahan itu sudah sejak jaman orde baru. Saya merasakan betul berlawanan dengan mafia tanah saat saya menjadi pengacara. Saya mengurus kasus tanah di Cakung ada juga di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Memang, lawan para pengacara dalam menghadapi kasus mafia tanah itu, ya disamping pengusaha itu sendiri lainya tentu yang harus dihadapi itu para preman. Karena para preman itu sudah siap mati untuk membela bosnya. Saya kembali tegaskan bahwa pihak kepolisian jangan berhenti mengusut kasus mafia tanah itu hanya kepada pengusaha atau pengembangnya saja.

Masuklah atau sidiklah BPN atau instansi lain yang terkait atau diduga ikut terlibat dalam hal perkara mafia tanah tersebut. Terus selanjutnya ini kan yang menjadi korban masyarakat, masyarakat merasa terancam. Karena diancam oleh pihak-pihak yang menggunakan preman, atau aksi premanisme. Maka saya sangat setuju dengan gebrakan dari Pak Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Haryadi yang memberantas preman yang menduduki lahan lahan secara ilegal. Saya apresiasi terhadap kinerja pak Hengki. Karena Polres Jakarta Barat sangat konsisten memberantas preman dan itu boleh ditiru oleh Bareskrim dan Kepolisian wilayah-wilayah lainya. Tidak ada yang salah kalau Bareskrim atau kepolisian wilayah lain meniru gebrakan Kapolres Metro Jakarta Barat itu. Hal itu perlu dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka menegakan hukum dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat.

Para korban sepakat lewat kuasa hukumnya mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, intinya meminta perlindungan hukum atas kasus yang mereka alamai diantaranya diintimidasi oleh preman suruhan terdakwa. Apakah hal itu wajar dilakukan oleh para korban mafia tanah?

Itu hal yang wajar dan cukup urgent menurut saya, karena terdakwa sudah melakukan intimidasi dengan menyuruh preman dan warga merasa terancam. Itu hal yang urgent harus menjadi pertimbangan majelis hakim menahan terdakwa. Dan menjadi hak subyektif dan obyektif dan menurut saya penahanan terhadap terdakwa sudah memenuhi syarat. Kalau masih dibiarkan hal hal seperti ini, ya saya sendiri juga menjadi bingung. Hal hal seperti ini harusnya tidak bisa dibiarkan sementara ada orang yang seharusnya tidak perlu ditahan dilakukan penahanan. Di sisi lain, mafia tanah yang menggunakan cara-cara premanisme seperti ini dibiarkan, ini ada apa? Jadi jangan tunggu masyarakat demo atau menggerakan massa dulu baru ditahan. Mestinya pihak pengadilan sudah cukup bijak menyikapi hal-hal seperti ini. kalau yang tidak perlu ditahan dilakukan penahanan sementara yang harusnya ditahan tidak dilakukan penahanan, harusnya pihak pengadilan cepat bersikap dengan hal-hal seperti ini demi menciptakan rasa keadilan.