Demosi Usai Mendenda

Pengadilan Negeri Palembang (PN) Palembang pernah membuat geger. Pasalnya, tiga hakimnya menghukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Ditjen Pajak. Mereka memutuskan menghukum dua lembaga ini membayarkan denda Rp 606 miliar kepada wajib pajak, Teddy Effendi.

Ketiga hakim yang memutuskan kasus itu adalah Wisnu Wicaksono selaku ketua serta dua hakim anggota, Kartijono dan Paluko Hutagalung. Karijono sebagai hakim PN Palembang yang berkedudukan di ibu kota provinsi, didemosi MA ke pengadilan tingkat kabupaten, PN Cilacap, Jawa Tengah. Hakim Wisnu Wicaksono didemosi ke PN Tasikmalaya, Jawa Barat. 

Ddemosi itu diputuskan pada rapat pimpinan Mahkamah Agung pada 27 November 2018 silam. Ada 217 hakim yang didemosi ke beberapa daerah. Keduanya didemosi ke pengadilan yang berstatus sama, tetapi pamor lebih rendah dari PN Palembang. Adapun hakim Paluko sudah didemosi beberapa bulan lalu ke PN Tegal, Jawa Tengah.

Gedung Direktorat Jenderal Pajak. TIRTO/Andrey Gromico

“Tempat didemosi itu sama-sama kelas I-A, Cilacap dan Tasikmalaya itu I-A juga. Kalau status pengadilan sama, hanya pamor turun. Artinya, status pengadilan kelas I-A provinsi ke tingkat kabupaten,” kata Saiman, Humas PN Palembang.  Apakah demosi ada kaitan atas kasus tersebut? “Mutasi itu hal yang biasa. Tetapi, kalau itu dikait-kaitkan sama kasus lain, tidak tahu saya. Itu kebijakan pimpinan,” kata Saiman.

Demosi yang dialami tiga hakim PN Palembang terjadi usai kasus gugatan Teddy kepada Ditjen Pajak. Gugatan itu bermula saat Teddy diperiksa penyidik Ditjen Pajak pada 2015. Sejak 2009, Teddy merupakan Direktur PT Ina Basteel dan PT Agrotek Andal. Bisnis ini bergerak di sektor pembangunan pabrik kelapa sawit. Kemudian pada 2010-2012 Teddy mengimpor berbagai barang.

Penyidik pajak mulai curiga karena perusahaan itu mengimpor semua jenis barang, di luar core bisnis PT tersebut. Penyidik pajak curiga dan mengaudit bisnis Teddy. Lebih jauh Ditjen Pajak Sumbagsel menduga Teddy menunggak pajak dan merugikan negara senilai Rp 33 miliar. Teddy dugaan menggunakan faktur fiktif sejak tahun 2010 hingga 2013.

Ditjen Pajak mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No.PRIN-002/WPJ.03/2014 tanggal 15 April 2014 dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan S-02.SPDP/WPJ.03/BD.04/2014 tanggal 25 April 2014.

Ditjen Pajak Sumbagsel yang didampingi Ditreskrimsus Polda Sumsel pernah memanggil Teddy, namun tiga kali pemanggilan Teddy mangkir. Dari situ, Ditjen Pajak Sumbagsel didampingi Ditreskrimsus Polda Sumsel pernah akan melakukan penjemputan paksa terhadap Teddy.

Namun, penyidik hanya berhasil mendapati keberadaan isteri Teddy yang mengaku sudah tak bersama Teddy lagi. Tidak adanya Teddy di rumahnya, penyidik memutuskan mendatangi kantor PT Bina Besstel yang berada di Kalidoni milik Teddy.  Rupanya, kantor ini sudah lama tak beroperasi dan Teddy juga tidak ada di sana.

Hingga akhirnya, Teddy memenuhi panggilan penyidik. Setelah itulah, Teddy langsung disandera dan dititipkan ke Rutan Klas 1 Pakjo Palembang. Kemudian disusul penahanan Teddy sejak 19 Maret 2015 hingga 7 April 2015. Dilanjutkan dengan Tahanan Kota sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015.

Kasusnya pun bergulir di Pengadilan Negeri Palembang. Di persidangan Teddy didakwa menggelapkan pajak sebesar Rp 90 miliar. Dalam sidang pembacaan tuntutan pada 18 November 2015 Teddy dinyatakan melanggar Pasal 39A huruf a UU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ia pun dituntut selama 3,5 tahun penjara dan denda Rp 99 miliar karena diduga melaporkan faktur pajak fiktif hingga puluhan miliar rupiah. 

Rupanya majelis hakim berpendapat lain. Pada 22 Desember 2015 PN Palembang mementahkan dakwaan. PN Palembang membebaskan Teddy dari semua dakwaan. Tak terima vonis itu, Jaksa melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Teddy kembali berjaya. Pada 14 Desember 2016 MA menguatkan vonis bebas Teddy. Duduk sebagai ketua majelis Prof Surya Jaya dengan anggota Margono dan MD Pasaribu. Tapi, hakim agung Surya Jaya menolak membebaskannya dan memilih dissenting opinion. Ia menyatakan Teddy tidak memenuhi kewajiban PPN dan PPH dengan sebenarnya.

“Terdakwa dalam memenuhi kewajiban membayar PPN dan PPH Pasal 21 tidak dilakukan dengan sebenarnya sebagaimana yang seharusnya dibayar untuk pajak tahun 2010 sampai dengan pajak 2013,” kata Surya Jaya dalam putusan.

Faktur pajak yang dikeluarkan tidak cocok atau sesuai antara barang impor dengan barang yang tercantum dalam faktur pajak. Antara lain barang yang diimpor Hp, tapi faktur pajaknya barang kelontongan.

Perbuatan Teddy dinilai penyalahgunaan faktur pajak negara dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan faktur pajak yang tidak sesuai dengan barang yang dibeli. Alhasil, faktur pajak dari 7 perusahaan tersebut sejak 2010-2013 semuanya tidak dibayar pajak ke negara.

Namun apa daya, Surya Jaya kalah suara dengan dua hakim agung lainnya yaitu Margono dan MD Pasaribu. Meski Surya Jaya ketua majelis, ia tetap kalah voting. Teddy pun bebas.

Mengantongi vonis bebas itu, Teddy balik menggugat Kemenkeu cq Ditjen Pajak pada November 2017. Gugatan itu dilayangkan ke PN Palembang.

Lantas pada 18 September 2018 PN Palembang mengabulkan gugatan Teddy. Isi putusannya menghukum Kemenkeu membayar kerugian materiil untuk PT Ina Besteel tahun 2017 sejumlah Rp 419.762.172.27 dan PT Agrotek Andal Tahun 2017 sejumlah Rp 186.995.167.724. “Maka total kerugian seluruhnya adalah sejumlah Rp 606.757.340.002,” ucap majelis dengan suara bulat majelis hakim yang terdiri dari Wisnu Wicaksono, Paluko Hutagalung dan Kartijono.

Atas putusan itu, Kemenkeu bereaksi, dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Sumatera Selatan. Hal itu dikuatkan dengan keterangan dari Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Kemenkeu dan DJP di wilayah Sumatera Selatan, sebagai tergugat kemarin menyatakan mereka banding di PN yang memutus putusan.

Setelah itu PN Palembang akan menyurati penggugat dan tergugat untuk mempelajari berkasnya. Wajar saja apabila Kemenkeu banding. Sebab apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92/2015, ganti rugi salah tangkap maksimal Rp 600 juta.

Itu pun apabila yang menjadi korban salah tangkap meninggal dunia. Berkaca pada kasus Sri Mulyati yang sempat ditahan atas tuduhan perdagangan anak. Setelah menghuni penjara 13 bulan penjara, tuduhan itu tidak terbukti. Pengadilan hanya menghukum negara Rp 5 juta.

Kemudian kasus Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto. Keduanya sempat dipenjara atas tuduhan pembunuhan. Belakangan tuduhan itu hanya bualan belaka. Pengadilan menghukum aparat Rp 72 juta.  Selanjutnya kasus hakim Syarifuddin. KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke hakim PN Jakpus, Syarifuddin.  Dalam OTT itu, KPK salah sita, yaitu beberapa barang tidak terkait kasus korupsi tetapi disita. Alhasil, KPK dihukum ganti rugi Rp 100 juta.

Tapi lain dalam kasus Teddy, hakim agung Wishnu Wicaksono, Paluko Hutagalung dan Kartijono, malah menghukum Kemenkeu atau Ditjen Pajak sebesar Rp 606 miliar.  PN Palembang bahkan mempersilakan pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan itu mengajukan banding.

“Kita kan ada aturan main. Jadi kalau ada pihak lain merasa dirugikan silakan saja ikut mekanisme yang belaku. Ada upaya hukum dan saya rasa ya hanya banding,” kata Humas PN Palembang, Saiman, kala itu.

Soal hukuman Rp 606 miliar yang diputuskan di kasus perdata itu, Saiman tidak mau memberi jawaban. Dia menyebut jika isi putusan adalah hak dan kewenangan penuh hakim.  “Saya nggak tahu bagaimana hitungnya dan itu juga bukan wewenang saya. Isi putusan ada di hakim yang memberi putusan di persidangan, saya tak boleh mencampuri,” pungkas Saiman. 

Saiman menyatakan kemungkinan majelis hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan. PN Palembang tidak mempersoalkan apabila pihak tergugat melapor ke Komisi Yudisial. Usai putusan kontroversial itu, belakangan ketiga hakim pemutus perkara itu tak lagi bertugas di PN Palembang. Humas PN Palembang, Saiman mengatakan, dalam lembaganya atau mereka yang berprofesi sebagai hakim, mengalami pemindahan tugas merupakan hal yang biasa, namun tentu melalui pertimbangan pimpinan.

AFKHAR

Leave A Reply

Your email address will not be published.