BPK Sumut: Rp 1 Triliun Kerugian Daerah Belum Dipulangkan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, menemukan fakta sekitar Rp 1 triliun kerugian yang belum dipulangkan ke kas daerah. Data itu merupakan hasil pemeriksaan dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran di kabupaten/kota se-Sumatera Utara di semester II tahun 2018.

            “Sesuai hasil pemantauan kerugian daerah per 5 November 2018 pada Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota se Sumut terdapat total kerugian daerah sebanyak 5.330 kasus. Dari 5.330 kasus itu, 2.699 kasus diantaranya telah diselesaikan. Sedangkan kasus yang bel terselesaikan berjumlah 2.631 kasus,” ujar Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Ambar Wahyuni, saat Media Workshop, di kantornya, Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (19/12/2018).

            Menurut Ambar, pihaknya sudah mendata total kerugian daerah secara akumulatif. “Total kerugian daerah mencapai Rp1 triliun. Ini data akumulasi dari tahun 2002 hingga 2018,” paparnya.

Kerugian daerah itu terjadi pada kelebihan pembayaran dan ada pada proyek-proyek pembangunaan pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). “Kelebihan uang itu ya harus dikembalikan ke kas daerah,” ucapnya.

Besarnyakasus kerugian daerah yang belum diselesaikan, dijelaskan Ambar bahwa pihaknyatidak ada kewenangan untuk memaksa Pemerintah Daerah (Pemda) untukmengembalikan dana tersebut. Tapi BPK hanya bisa merekomendasi agar dana haruskembali ke kas selama 60 hari ke depan. “Kalau belum juga dikembalikan, BPKakan masukkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” ucapnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Ambar Wahyuni

UntukPemda dengan tingkat penyelesaikan kerugian daerah tertinggi, diungkapkanAmbar, pada peringkat pertama Kabupaten Toba Samosir dengan tingkatpenyelesaian 77,71%, kemudian Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten HumbangHasundutan. “Sedangkan Pemda dengan tingkat penyelesaian kerugian terendahKabupaten Mandailing Natal dengan persentase 19,81%,” katanya.

Berdasarkanpemantauan Tindak Lanjut Relomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK perwakilanSumut per 30 November 2018 rata-rata persentase penyelesaian di Provinsi Sumutrata-rata sebesar 77,63%.  “Untuk periodesemester 1 tahun 2016 sampai semester II tahun 2018, kami mencatat peningkatanpenyelesaian TLRHP cukup signifikan yaitu semula 50,08% pada akhir tahun 2015menjadi 77,63% pada 30 November 2018,” tuturnya.

Dalam pemantauan TLRHP per 30 November 2018 terdapat tiga kabupaten teratas yakni Kabupaten Samosir, Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara. Sedangkan tiga terbawah Kabupaten Nias, Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat. “BPK telah berupaya mendorong Pemda untuk terus meningkatkan penyelesaian tindak lanjut ini dengan mengadakan kegiatan pra PTL yang memberikan ruang kepada Pemda untuk memvalidasi dokumen pendukung tindak lanjut serta pemanfataan aplikasi sistem infprmasi pemantauan tindak lanjut (SiPTL),” tukasnya.

You might also like